Usut Tuntas Oknum Jual Beli Lapak

65
SUDAH 93 PERSEN: Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi didampingi Kepala Dinas Pasar Trijoto Sardjoko dan sejumlah kepala SKPD meninjau pembangunan konservasi Pasar Peterongan, kemarin (8/12). (M. Rizal Kurniawan/Jawa Pos Radar Semarang)
SUDAH 93 PERSEN: Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi didampingi Kepala Dinas Pasar Trijoto Sardjoko dan sejumlah kepala SKPD meninjau pembangunan konservasi Pasar Peterongan, kemarin (8/12). (M. Rizal Kurniawan/Jawa Pos Radar Semarang)

SEMARANG Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi mendorong pihak kepolisian mengusut tuntas dugaan jual beli lapak Pasar Johar. Termasuk menindak tegas oknum pemkot yang terbukti terlibat dalam kasus tersebut. Pihaknya tidak ingin masalah tersebut berlarut-larut, mengingat PR (Pekerjaan Rumah) terkait pembangunan pasar dan tempat penampungan masih banyak.

”Terkait pungli (pungutan liar) lapak Pasar Johar, saya dorong mereka lapor ke polisi. Supaya karut-marut yang ada di penampungan MAJT ini cepat selesai,” ujar Hendi, sapaan akrab Hendrar Prihadi, di sela tinjauan pembangunan konservasi Pasar Peterongan, Kamis (8/12) pagi.

Sejumlah persoalan di tempat penampungan sementara pedagang Johar di kawasan MAJT mencuat dan membuat pemkot gerah. Di antaranya, masalah penarikan parkir di luar ketentuan, masalah retribusi berdagang, pemalakan, hingga jual beli lapak yang diduga melibatkan oknum pemkot.

”Saya minta diteruskan. Kalau memang ada oknum pemerintah (yang bermain) ya dieksekusi sekalian. Supaya clear. Jangan dibuat opini, seakan-akan pemkot yang membuat karut-marut,” terangnya. ”Saya akan minta kapolrestabes mengusut tuntas supaya jelas siapa yang bermain atas kepindahan pedagang di MAJT ini,” tegasnya.

”Karena PR (tempat penampungan) MAJT ini cukup besar. Setelah ini kita geser (relokasi) pedagang Yaik, karena pembangunan Pasar Johar segera dimulai. Kalau ini tidak selesai, potensi tubrukan di kemudian hari akan semakin besar,” imbuhnya.

Sementara terkait tinjauannya di Pasar Peterongan kemarin, wali kota sebelumnya mendapat keluhan dari masyarakat sekitar. Di antaranya bau yang tidak sedap dari sampah para pedagang tiban. Kondisi jalan yang menyempit karena pedagang tiban tidak mau tertib, tidak taat jam berjualan. ”Banyak komplain dari masyarakat, wilayah mereka menjadi jorok dan bau karena banyak pedagang pasar tiban yang tidak dikontrol dengan baik oleh pemerintah,” katanya.

Wali kota yang melakukan sidak pada pukul 07.00 kemarin membuktikan sendiri jika para pedagang tiban tidak mengikuti aturan yang ada. Di mana pada pukul 06.00 sudah harus tuntas, tidak berdagang lagi di sepanjang Jalan Peterongan atau Lamper. ”Memang setelah saya cek sendiri kondisinya semrawut. Baik arus lalu lintas maupun pedagangnya. Janji pukul 06.00 tuntas, tapi pukul 07.00 masih belum bersih. Pastinya ini mengganggu masyarakat, utamanya warga sekitar,” ujar Hendi.

Saat itu juga, Hendi meminta SKPD terkait membuat kajian untuk mengatasi persoalan tersebut. Sejumlah solusi ditawarkan. Seperti menegakkan aturan atau memberi tempat kepada pedagang tiban.

”Kami bisa membeli aset di sekitar sana (Peterongan) kemudian pedagang tiban dikelompokkan. Tapi nanti solusinya seperti apa tunggu hasil kajiannya. Tahun 2017 kajian, tahun 2018 baru ada action dari pemkot untuk mengatasi persoalan tersebut,” tandasnya.

Sedangkan mengenai progres pembangunan konservasi Pasar Peterongan, kontraktor mengklaim telah mencapai 93 persen. Sesuai kontrak hingga 21 Desember, optimistis bisa selesai 100 persen.

”Saya minta segera dilakukan percepatan. Karena masih ada PR membangun sisi belakang yang tidak masuk konservasi. Karena pedagang sudah banyak yang mengeluh kondisi tempat yang bocor dan becek,” katanya.

Kepala Dinas Pasar Kota Semarang Trijoto Sardjoko, mengatakan, sesuai rencana pedagang bisa menempati bangunan konservasi yang sudah diperbaiki ini pada Januari 2017 mendatang. Diprioritaskan kepada 382 pedagang yang sebelumnya menempati bangunan tersebut. ”Memang konsep pembangunannya dulu menyeluruh, tapi ternyata ada bangunan cagar budaya yang harus dipertahankan. Jadi rencana pembangunannya diutamakan yang ini dulu. Konsekuensinya hanya bisa menampung pedagang yang semula,” kata Trijoto. Sementara total pedagang Pasar Peterongan sekitar 1.605 pedagang.

Disinggung mengenai kasus dugaan jual beli lapak, Trijoto menyerahkan sepenuhnya kepada polisi. ”Kan sudah lapor ke kepolisian. Jadi, kita tunggu saja, biar polisi bekerja sesuai ketentuan. Kalau memang nanti dibutuhkan data atau keterangan, kami siap. Yang pasti dinas tidak pernah sampai ke hal semacam itu (jual beli lapak),” tegasnya. (zal/aro/ce1)

BAGIKAN