Setahun, 25 Bus Hibah Mangkrak

184
TUNGGU BALIK NAMA: Sebanyak 25 unit bus bantuan Kementerian Perhubungan yang mangkrak di Terminal Mangkang. (ABDUL MUGHIS/JAWA POS RADAR SEMARANG)
TUNGGU BALIK NAMA: Sebanyak 25 unit bus bantuan Kementerian Perhubungan yang mangkrak di Terminal Mangkang. (ABDUL MUGHIS/JAWA POS RADAR SEMARANG)

SEMARANG – Sebanyak 25 bus hibah yang sedianya digunakan untuk operasional Bus Rapid Transit (BRT) Trans Semarang justru mangkrak hampir setahun.
Bus tersebut bantuan dari Kementerian Perhubungan RI yang diterima sejak awal Januari lalu. Praktis, armada bus warna biru yang awalnya kinclong itu, kini hanya nongkrong dan berdebu di Terminal Mangkang.

Sejauh ini status kepemilikan maupun tanggung jawab pengelolaannya tidak jelas. Apakah Dishubkominfo atau Badan Layanan Umum (BLU) Trans Semarang. Entah apa sebabnya, sehingga bus tersebut ’tak bertuan’. Tetapi ada kemungkinan, Pemkot Semarang kesulitan menjadikan kendaraan tersebut menjadi ’pelat kuning’. Sejumlah pihak khawatir, hal itu justru menjadi temuan inspektorat atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), karena dianggap melanggar.

Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Semarang, Agus Harmunanto, membenarkan sebanyak 25 bus hibah tersebut belum bisa digunakan. Alasannya, masih menunggu proses balik nama dan pengubahan dari pelat merah menjadi pelat kuning. ”Itu masih menunggu penggantian faktur. Saat ini, dalam proses pengurusan,” kata Agus, kemarin.

Dikatakannya, untuk bisa mengoperasionalkan bus tersebut harus dilakukan pengubahan menjadi pelat kuning dan balik nama. Agus menjelaskan, proses balik nama tersebut tidak mudah. ”Balik nama harus dilakukan di Jakarta terlebih dahulu, baru dilakukan di Semarang,” jelasnya.

Proses panjang tersebut yang dianggap menjadi penyebab utama bila 25 bus hibah itu tidak bisa dioperasikan. Balik nama bus tersebut, kata dia, tidak secepat anggapan banyak orang.

Namun Agus berjanji bus akan segera dioperasikan. Sebab, proses pengurusan balik nama telah sampai di Polda Jateng. ”Tak lama lagi mungkin bisa dioperasikan. Saat ini masih terparkir di Terminal Mangkang,” katanya.

Beberapa waktu lalu, lanjut dia, petugas dari Polda Jateng telah melakukan pengecekan fisik. Agus juga membenarkan, nantinya bus hibah tersebut akan dioperasikan sebagai armada BRT. ”Rencananya untuk mengganti armada BRT yang sudah lama,” ujarnya.

Pengamat Transportasi Universitas Katholik (Unika) Seogijapranata Semarang, Djoko Setijowarno, mengatakan, Pemerintah Kota Semarang harus bisa segera mengelola bus hibah tersebut. ”Itu diterima sejak awal 2016. Untuk mengelola bus tersebut, pemkot setidaknya harus punya BUMD,” katanya.

Apabila telah memiliki pelat kuning sekalipun, kata dia, Pemkot Semarang masih akan terganjal. Sebab, untuk operasional komersial harus dikelola BUMD. ”Jika dipaksakan melalui Dishubkominfo atau UPT BLU sebagai pemiliknya, maka di kemudian hari bisa menjadi temuan oleh inspektorat atau BPK, karena dianggap melanggar,” ujarnya.

Pihaknya menyayangkan, pemkot tak mampu mengelola bus bantuan dan tidak bisa dioperasikan alias mangkrak. Padahal, kata dia, bus tersebut bisa digunakan untuk menggantikan bus BRT lama yang kondisinya sudah tidak laik jalan. Menurut Djoko, Pemkot Semarang kurang persiapan matang untuk sekadar menerima bantuan hibah berupa bus dari Kemenhub. Sebelum menerima bantuan, lanjut dia, seharusnya pemkot menanyakan terlebih dahulu terkait bagaimana cara mengoperasikan maupun cara pengelolaannya. ”Sepertinya mereka asal senang menerima bantuan. Tapi tidak memikirkan bagaimana mengoperasikannya,” katanya.

Lebih lanjut dikatakan, kelembagaan dalam mengelola BRT merupakan hal sangat penting. Tetapi yang terjadi justru tidak terpikirkan secara serius. ”Setelah menjadi pelat kuning pun mereka akan kesulitan tidak ada institusi Pemkot Semarang yang mau bertanggung jawab,” ujarnya. (amu/aro/ce1)

BAGIKAN