Pemerintah Diminta Tak Beri Izin Toko Modern

522

MAGELANG—Pemerintah pusat maupun daerah diimbau untuk tidak mengizinkan pendirian toko modern yang berdampak negatif terhadap eksistensi warung tradisional maupun toko kelontong.

Imbauan itu disampaikan oleh Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah melalui forum bahtsul masail (musyawarah hukum Islam, Red). Kegiatan ini diikuti oleh semua Pengurus Cabang NU dan perwakilan pondok pesantren se-Jawa Tengah di Pondok Pesantren Al-Asnawi, Kabupaten Magelang.

Rais Syuriah PWNU Jawa Tengah, KH Ubaidulloh Shodaqoh menyampaikan, dampak ekonomi yang ditimbulkan dari banyaknya pendirian toko modern, tutupnya toko-toko tradisional. Ini berujung pada kesenjangan ekonomi yang semakin jauh.

Dikatakan, menjamurnya toko-toko modern bisa menimbulkan dlarar (bahaya-red). “Dlarar di sini tidak boleh dilihat dalam jangka pendek yang terkait dengan perorangan, tapi harus juga dilihat jangka menengah dan panjang.” Menurut KH Ubaidulloh, keberadaan pasar-pasar modern dalam jangka panjang, akan mengakibatkan terjadinya monopoli ekonomi yang hanya dikuasai kaum borjuis yang berjumlah sangat sedikit.

Menurut Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Al-Itqon Kota Semarang itu, menjamurnya toko modern yang menggunakan konsep waralaba atau franchise, merupakan petanda berkembangnya kapitalisme global di Indonesia. Ini, katanya, berdampak negatif terhadap ekonomi rakyat.

“Karena itu, NU Jawa Tengah terpanggil untuk andil dalam mengadvokasi kepentingan rakyat dalam hal kemandirian ekonomi berbasis maslahah, sebagaimana yang telah diamanatkan Pancasila dan UUD 45.” (jpg/isk)

BAGIKAN