Nama Calon Kadinas Digodok

58

SEMARANG – Panitia Seleksi (Pansel) pejabat eselon II atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (PJPTP) telah menyerahkan hasil assessment ke Gubernur Jateng. Nantinya, gubernur dibantu wakil gubernur akan memilih siapa saja yang akan mengisi kursi pimpinan di Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru.

Keputusan gubernur tersebut akan menjadi kejutan bagi 56 pejabat eselon II. Sebab, dalam SOTK baru nanti, hanya ada 48 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Praktis akan ada 8 pejabat eselon II yang tidak mendapat tempat.

Sekda Jateng, Sri Puryono menjelaskan, nasib 8 pejabat tersebut tengah dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB). Pihaknya berharap, pemerintah pusat memberikan kebijakan terbaik yang bisa mengakomodasi keberadaan pejabat yang terkena imbas perampingan.

”Teman-teman (pejabat eselon II) itu nanti ada inpassing penyesuaian menjadi fungsional dan nanti akan ditambahkan ke dalam masa transisi antara staf ahli. Pada masa transisi ini nanti kami minta porsi lebih agar bisa menampung mereka,” katanya.

Dikatakan sekda, keputusan penempatan tersebut harus sudah diselesaikan gubernur paling lambat minggu keempat bulan ini. Dengan begitu, 2 Januari 2017 mendatang bisa dilakukan prosesi pelantikan. ”Hari pertama kerja 2017 pejabat eselon II sudah bisa bekerja di tempat baru. Harus siap. Langsung kerja, langsung lari. Tidak ada alasan lagi,” tegasnya.

Ketua Pansel PJPTP, Sudharto P Hadi menambahkan, ada tiga tahap tes assessment yang sudah dilakukan. Tes tersebut untuk mengetahui soft skill dan hard skill masing-masing pejabat. Dari pemetaan kompetensi, kepeminpinan, manajerial, intelektual, kemampuan mengatasi hambatan, integritas, dan minat. ”Itu penilaian yang dilakukan kami bersama tim psikolog dari Universitas Indonesia (UI),” katanya.

Pejabat eselon II tersebut juga diuji gagasannya yang sesuai dengan visi dan misi gubernur. Mereka juga harus mampu menjabarkan strategi jika kelak akan ditempatkan di SKPD baru. Termasuk bagaimana capaian yang di SKPD lama dan apa saja yang belum terealisasi.

Wakil Ketua DPRD Jateng, Sukirman mengatakan, meski seleksi ini murni kewenangan gubernur, pihaknya berharap penilaian dalam mengatasi persoalan perlu diutamakan. Jangan sampai nantinya ketika ada masyarakat yang mengadu, justru menyalahkan masyarakatnya.

”Ini cukup serius. Saya berharap, gubernur menjadikan hasil re assessment ini sebagai landasan wajib, selain penilaian kompetensi lain yang dilakukan oleh gubernur seperti dedikasi dan loyalitas para eselon II,” katanya.

Terkait penataan personel eselon III dan IV, saat ini juga masih masih proses penyelesaian. Rencananya akan ditetapkan melalui Peraturan Gubernur dan Surat Keputusan Gubernur.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jateng, Arief Irwanto menjelaskan, 1.200 pejabat eselon III dan IV juga dilakukan seleksi untuk mengetahui SKPD mana yang cocok ditempati. Tes tersebut mempertimbangkan aspek kompetensi, evaluasi, dan kinerja. ”Keputusan pimpinan SKPD juga menentukan,” ucapnya. (amh/ric/ce1)

BAGIKAN