Batasan Konten Asusila Belum Jelas

44

SEMARANG – Revisi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dinilai masih belum jelas batasannya. Terutama mengenai pelanggaran kesusilaan maupun pencemaran nama baik.

Pakar Hukum Unika Soegijapranata Dr Antonius M Lout Kian mengungkapkan, kesusilaan selalu dikaitkan dengan UU Pornografi karena di dalam UU ITE tidak ada batasan yang jelas. Lebih lanjut, Antonius mengatakan bahwa mereka yang gemar berselancar di dunia maya harus lebih mengedepankan sisi etis dan yuridis mengingat tidak ada sistem yang aman sehingga sensor utama, ada pada diri sendiri.

”Harus punya etika, etis walau sifatnya subjektif. Makanya kita harus hati-hati dan melakukan self sensor karena belum ada yang mengatur batasan mana ruang privat dan mana umum,” ujar Antonius dalam diskusi Klinik Peradi Masuk Kampus di selasar Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata Semarang, Rabu (7/12) lalu.

Sementara itu, pakar sosiologi komunikasi Unika Soegijapranata Hermawan Pancasiwi mengatakan, dalam situasi dan kondisi yang mengambang tersebut, masyarakat sangat mudah dibawa ke sana-ke mari tanpa adanya ideologi yang kuat. Sehingga, pengguna media sosial harus lebih berhati-hati meskipun sudah ada revisi dalam ketentuan tersebut termasuk reduksi hukuman di dalamnya.

”Pemerintah harus proaktif ke bawah, begitu pun sebaliknya. Sejak dini anak-anak juga harus diajarkan kembali sopan santun terutama dalam mengunggah status ataupun konten di media sosial,” kata Hermawan dalam dialog yang dimoderatori Ketua DPC Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Semarang Theodorus Yosep Parera. (sga/zal/ce1)

BAGIKAN