Tinggi, Kekerasan Seksual Anak

Di Kota Semarang Capai 90 Kasus

48

SEMARANG Sepanjang 2016 hingga Desember ini, terhitung ada 90 kasus kekerasan seksual terhadap anak usia sekolah dasar (SD) di Kota Semarang. Sebanyak 34 kasus di antaranya dengan korban anak laki-laki, sisanya perempuan. Yang lebih mengenaskan, sebagian pelaku juga kalangan anak-anak.

”Bahkan ada anak kelas tiga SD sudah mengenal seksualitas. Faktor teknologi baik internet, media sosial, maupun televisi merupakan gerbang utama mereka meniru adegan seksual,” kata Ketua LSM Setara, Tsaniatus Sholihah, kepada Jawa Pos Radar Semarang.

Bagi pelaku yang masih berusia anak-anak, lanjutnya, tidak mengetahui dan memahami jika yang dialami adalah tindak kekerasan. Mereka menganggapnya semacam permainan. ”Mereka terpengaruh tontonan pornografi yang dengan mudah diakses dari media maupun lingkungan, kemudian mempraktikkannya dengan teman,” ujarnya.

Dia mengakui, mengontrol anak agar tidak mencium aroma pornografi lewat teknologi memang tidak mudah. Selain faktor teknologi, lanjutnya, kondisi ekonomi juga sangat berpengaruh.

”Terkadang keterbatasan ruang tidur tempat tinggal menyebabkan anak dengan mudah melihat aktivitas seksual yang dilakukan orang tua mereka,” terangnya.

Anggota Komisi E DPRD Jateng, M. Zen, mengatakan, penyebab utama kekerasan pada anak adalah faktor ekonomi atau kemiskinan. Contohnya, kekerasan fisik yang terjadi di Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan, belum lama ini. Seorang ibu tega menyembelih anaknya yang berusia lima tahun akibat tekanan ekonomi.

”Kemiskinan menjadi faktor yang berpengaruh signifikan bahkan mencapai 71 persen. Maka ini harus kita evaluasi bersama untuk mengambil kebijakan selanjutnya agar kasus kekerasan anak tidak lagi semakin parah,” paparnya.

Selain faktor ekonomi, kata dia, faktor keluarga dan lingkungan juga mempunyai andil. Faktor perceraian orang tua atau keluarga tidak harmonis dapat menyebabkan anak melakukan tindak kekerasan. Sehingga dalam hal ini, aspek spiritualitas mempunyai peran penting untuk menghindarkan anak-anak menjadi korban atau pelaku tindak kekerasan.

Mendengar beragam cerita menyayat tentang kekerasan yang menimpa anak-anak di Jateng, Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, prihatin. Anak-anak usia sekolah dasar dengan sadar tetapi tidak paham, bahkan mungkin melakukan tindakan yang tidak semestinya dilakukan di usia mereka dengan riang gembira. Padahal itu merupakan tindakan yang salah.

”Cerita-cerita menyayat itu, menyiratkan kepada kita bagaimana kita mendekap anak kita dalam arti lebih luas. Tidak hanya di rumah, tapi di mana pun terus diawasi dan dilindungi,” ucapnya.

Menurutnya, anak bukan komoditas orang tua, dan anak tidak bisa didiskriminasikan laki-laki atau perempuan. Praktis, anak juga tidak boleh dijadikan beban orang tua. Karena anak perlu diberi kasih sayang.

Ketua Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana  (BP3AKB) Jateng, Sri Kusuma, menjelaskan, untuk meredam maraknya tindak kekerasan terhadap anak, pihaknya menjalin jejaring dengan organisasi masyarakat, perguruan tinggi, dan pihak terkait lainnya melalui berbagai program. Di antaranya, program kabupaten dan kota layak anak, serta mengembangkan kelompok perlindungan perempuan dan anak berbasis masyarakat.

Kota layak anak sudah disebar hingga di tingkat desa. Bahkan di Kota Magelang sudah sampai tingkat RW. Kabupaten dan kota layak anak meliputi 31 indikator. Antara lain hak anak mendapat layanan kesehatan, pendidikan, bermain, berekreasi, serta tempat-tempat umum seperti puskesmas dan tempat rekreasi yang ramah terhadap anak.

Dijelaskannya, kasus kekerasan terhadap anak yang masuk ke pusat layanan terpadu yang tersebar di 35 kabupaten/kota se-Jateng, sejak dua tahun terakhir mengalami penurunan. Tapi data tersebut bukan berarti menyatakan adanya penurunan di lapangan, karena masih mungkin ada kasus-kasus yang tidak terlapor atau masuk ke pusat layanan terpadu.

”Perlu menggencarkan sosialisasi agar warga segera melapor apabila mengetahui adanya tindak kekerasan terhadap anak, baik melalui SMS ke gubernur, BP3AKB, atau datang langsung,” katanya.

Ketua DPC Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Kota Semarang, Theodorus Yosep Parera, menuturkan, anak-anak yang masih tingkat SD, tidak bisa dijerat hukum. Dia pun mengimbau kepada pihak mana pun yang ingin menempuh jalur hukum.

”Nanti keputusan pengadilan pasti akan mengembalikan anak-anak ke orang tua masing-masing,” ucapnya.

Jika orang tua dianggap tidak becus mengurus anak, lanjut dia, hak asuh anak akan diberikan kepada wali yang ditunjuk. Bisa juga justru dilimpahkan ke panti sosial milik pemerintah.

Dijelaskannya, orang tua yang dianggap tidak bisa mengurus anak itu macam-macam. ”Bisa karena terlibat narkoba, terjerat pidana, pekerja seks komersial, dan lain sebagainya,” bebernya. (amh/aro/ce1)

BAGIKAN