Pemkab Kudus Jadi Kuda Hitam

29

SEMARANG – Komisi Informasi Provinsi (KIP) Jateng memberi penghargaan pada lembaga pemerintah dalam hal keterbukaan informasi publik di Wisma Perdamaian Semarang, Selasa (6/12) malam.

Untuk kategori pemkab/pemkot, Kabupaten Batang masih memertahankan gelar terbaik seperti 2015 silam. Disusul Wonogiri, Pemkot Semarang, Pemkot Pekalongan, Kudus, Rembang, Purbalingga, Pemkot Magelang, dan Wonosobo.

Pemkab Kudus boleh dibilang kuda hitam dalam KIP Award 2016 ini. Sudah beberapa tahun tak pernah masuk 10 besar, kini mendadak bertengger di peringkat lima. Hal itu dikarenakan gebrakan Bupati Kudus yang meluncurkan program cyber city dengan aplikasi Menara.

Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Dishubkominfo) Kudus, Didik Sugiharto menjelaskan, cyber city merupakan terobosan transparansi pemkab yang bisa diakses seluruh masyarakat via website. Tak hanya soal administrasi dan menampung keluhan warga, kecelakaan pun bisa langsung diaskes. ”Seperti ada kecelakaan di mana, korban siapa, dilarikan ke rumah sakit mana. Komplet. Dan itu cepat,” ucapnya.

Program ini, lanjutnya, masih dalam tahap perkembangan. Rencananya 2017 sudah menginjak tahap sempurna. ”Kalau sudah sempurna, kami optimistis, 2017 besok kami akan menyabet peringkat 1 KIP Jateng Award,” tegasnya.

Sementara itu, Sekda Jateng, Sri Puryono menjelaskan, penghargaan atas transparansi publik ini mampu memacu para SKPD untuk menyediakan informasi ke masyarakat. Transparansi ini sudah diatur dalam undang-undang. ”Tapi transparansinya ada batasan. Tidak membahayakan keamanan nasional, mengganggu stabilitas ekonomi, dan tidak mengganggu kepentingan umum,” bebernya.

Terkait 11 BUMD yang dianggap masih belum transparan, Puryono menegaskan, pihaknya dalam waktu dekat akan memanggil para direksinya untuk memberikan pembinaan. ”Akan kita panggil untuk berikan pembinaan. Nggak ada satu pun BUMD yang memenuhi syarat, ini PR kita. Tapi untuk SKPD semua sudah,” tandasnya.

Ketua KIP Jateng, Rahmulyo Adiwibowo menjelaskan, ada 128 peserta yang terdiri atas 47 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di SKPD Provinsi Jateng, 11 BUMD Provinsi Jateng, 35 PPID Kabupaten/Kota, dan 35 KPU Kabupaten dan Kota se-Jateng.

Kategori penilaian, diberikan pada 10 SKPD provinsi terbaik, 10 badan publik pemkab/pemkot, dan lima KPU kabupaten/kota. Untuk BUMD provinsi, tidak mendapat penilaian karena tak ada satu pun dari 11 BUMD yang memenuhi kualifikasi nilai minimal. (amh/zal/ce1)

BAGIKAN