Genjot Pajak hingga ke Pasar

54
OPTIMALISASI: Petugas pajak bersama Pemkot Semarang mengoptimalkan penerimaan pajak, di antaranya melakukan pendataan pedagang pasar Bulu Semarang. (Tri Sutristyaningsih/Jawa Pos Radar Semarang)
OPTIMALISASI: Petugas pajak bersama Pemkot Semarang mengoptimalkan penerimaan pajak, di antaranya melakukan pendataan pedagang pasar Bulu Semarang. (Tri Sutristyaningsih/Jawa Pos Radar Semarang)

SEMARANG – Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah I menggandeng Pemkot Semarang untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dan mengamankan penerimaan pajak tahun 2016. Upaya yang dilakukan di antaranya penyisiran pedagang di Pasar Bulu Semarang 5-9 Desember 2016.

Tim penyisir merupakan gabungan antara pegawai Kanwil DJP Jawa Tengah I, pegawai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Selatan, pegawai Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang, dan pegawai Dinas Pasar Kota Semarang.

Kegiatan ini adalah sebagai salah satu upaya ekstensifikasi dan intensifikasi Wajib Pajak (WP). Bagi para pedagang yang belum memiliki NPWP, diminta segera mendaftarkan diri sebagai WP. Bagi pedagang yang sudah memiliki NPWP namun belum melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar, diharapkan dapat melaksanakan kewajiban perpajakan mereka sesuai dengan ketentuan, sehingga angka kepatuhan WP juga meningkat.  “Peningkatan kepatuhan WP tersebut diharapkan juga diiringi dengan peningkatan realisasi penerimaan pajak,“ jelas Plt. Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah I, Dasto Ledyanto

Selain itu, kegiatan ini juga ditujukan untuk menyosialisasikan program Amnesti Pajak kepada para pedagang tersebut. Memasuki periode kedua program Amnesti Pajak, sosialisasi kepada masyarakat terus digencarkan, khususnya untuk WP Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Berdasarkan Undang-undang Pengampunan Pajak, WP UMKM dengan omzet usaha sampai dengan Rp 4,8 miliar bisa mengikuti program Amnesti Pajak dengan tarif uang tebusan yang berlaku rata hingga program Amnesti Pajak berakhir. Jika nilai aset yang diungkap WP UMKM sampai dengan Rp 10 miliar maka tarifnya 0,5 persen dari nilai harta yang diungkap.  Sementara, jika nilai asetnya lebih dari Rp 10 miliar maka tarif uang tebusannya 2 persen. Tarif ini berlaku hingga program Amnesti Pajak berakhir pada 31 Maret 2017. (tya/smu)

BAGIKAN