Pedagang Yaik Waspadai Jual Beli Kios Relokasi

Diduga Libatkan Oknum Pemkot

63
SEGERA DIGUSUR: Suasana Pasar Yaik di kompleks Pasar Johar yang sebentar lagi bakal direlokasi untuk dijadikan Pasar Johar Baru dan alun-alun. (ADITYO DWI/JAWA POS RADAR SEMARANG)
SEGERA DIGUSUR: Suasana Pasar Yaik di kompleks Pasar Johar yang sebentar lagi bakal direlokasi untuk dijadikan Pasar Johar Baru dan alun-alun. (ADITYO DWI/JAWA POS RADAR SEMARANG)

SEMARANG – Dugaan adanya oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) di jajaran Pemkot Semarang yang terlibat praktik jual beli kios di tempat relokasi pedagang Pasar Johar di kawasan Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT) lalu, membuat para pedagang Pasar Yaik menjadi waswas. Sebab, rencananya mereka juga akan direlokasi ke MAJT. Para pedagang Yaik khawatir kalau rencana relokasi tersebut akan mengalami nasib serupa dengan sebagian pedagang Pasar Johar.

”Jangan sampai ada jual beli kios seperti saat relokasi pedagang Johar dulu. Sudah bukan rahasia umum jika saat relokasi pedagang Johar ada oknum orang dalam (PNS Pemkot, Red) yang terlibat jual beli kios relokasi. Kondisi seperti ini jelas sangat merugikan pedagang yang lain,” kata salah seorang pedagang Pasar Yaik, AH, kepada Jawa Pos Radar Semarang, Selasa (6/12).

Dikatakan AH, relokasi Pasar Johar tidak sesuai yang diharapkan. Sebab, ukuran kios atau lapak tidak sesuai dengan ukuran perjanjian awal. Di perjanjian awal, ukuran kios 2 x 2 meter persegi. Tetapi kenyataannya panjang 2 meter dan lebar 1,5 meter.

”Padahal ukuran itu sudah digambar dan diperlihatkan kepada pedagang. Saya waktu itu ikut rapat yang ditangani oleh Dinas Pasar Kota Semarang. Berkas data-data soal ukuran kios masih saya simpan di rumah,” akunya.

Akibat ”pemotongan” ukuran tersebut, jumlah kios di lokasi relokasi menjadi bertambah banyak. Diduga, kios-kios tambahan inilah yang diperjualbelikan oleh oknum tersebut. Lantas muncullah istilah ’pedagang siluman’ di areal relokasi MAJT. Bahkan, jumlahnya mencapai ribuan.

”Yang terjadi di lapangan, pedagang baru bisa mendapat tempat lebih luas dari pedagang yang teregister. Sebab, pedagang baru tersebut membeli kios dari oknum tersebut. Ukuran kiosnya bisa berbeda-beda,” katanya.

AH mengaku sangat hafal dan bisa menunjukkan siapa oknum pemkot yang melakukan jual beli kios tersebut. Tetapi, rata-rata pedagang yang mengetahui tidak berani melaporkan, karena takut dimusuhi. Baik dimusuhi oknum pemkot, maupun pedagang yang membeli kios. ”Padahal itu jelas sangat merugikan pedagang lain. Tetapi apalah daya kami. Orang yang bisa jual beli ya pastinya orang dalam, yakni orang yang punya kewenangan melakukan penataan relokasi ini. Kami tidak berani melaporkan karena takut dimusuhi,” ungkapnya.

Pedagang Pasar Yaik, Mahmud, 54, menyampaikan kekhawatiran serupa. Ia saat itu mengaku turut mengawal proses relokasi Pasar Johar ke MAJT. ”Kalau tidak salah, data awal ada kurang lebih 4.340 pedagang sesuai perencanaan. Setelah dibangun berubah menjadi 6.400 pedagang lebih. Kenapa bertambah banyak? Karena ukuran kios dikurangi. Akibatnya, jumlah pedagang membengkak hingga 2.000 pedagang lebih,” katanya.

Hal yang juga membuat pedagang khawatir dan trauma, kata Mahmud, adalah munculnya rencana relokasi pasar biasanya akan memicu konflik pro dan kontra. Di tengah konflik tersebut, pedagang khawatir ada oknum yang sengaja membakar pasar. ”Tolong, pemerintah kota harus bisa mengatasi masalah ini. Jangan sampai Pasar Yaik terbakar. Rumor yang sering muncul adanya pihak yang sengaja membakar pasar. Tapi saya yakin, pemkot tidak seperti itu. Jangan sampai terjadi kebakaran lagi,” ujarnya.

Mengenai rencana relokasi Pasar Yaik, Mahmud, mengaku masih memegang omongan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi kala itu sempat berdialog dengan para pedagang Pasar Yaik.

”Pak Hendi saat itu bilang, pedagang Pasar Yaik yang kiosnya tidak terbakar, tidak akan direlokasi dalam waktu dekat. Tapi yang direlokasi adalah pedagang yang kiosnya terbakar, yakni batasnya di tengah pasar ke tepi selatan,” bebernya.

Selain itu, menurut Mahmud, wali kota saat itu menjelaskan bahwa relokasi untuk pedagang yang kiosnya tidak terbakar, tidak ada anggaran relokasi.

”Jadi, kami masih pegang janjinya pak wali. Tetapi pada prinsipnya, kami siap direlokasi di mana pun tempatnya dengan catatan proses relokasi sesuai prosedur dan adil. Kami sepakat dengan penataan Pasar Yaik, atau dikembalikan ke fungsi semula menjadi alun-alun dan Ruang Terbuka Hijau (RTH),” katanya.

Menurutnya, kawasan Pasar Johar sebenarnya memiliki lahan sangat luas. Karena itu, ia setuju program revitalisasi, baik Pasar Johar, Yaik Lama, Yaik Tengah, Yaik Baru dan Pedamaran. ”Yaik Baru nanti rencananya ditempatkan di lantai 2 atau 3 di bangunan Pasar Johar yang baru. Kami setuju saja asal adil. Pedagang juga nyaman,” ujarnya.

Tetapi, kata Mahmud, sejauh ini belum ada sosialisasi terkait rencana relokasi pedagang Pasar Yaik. Para pedagang Pasar Yaik kurang lebih berjumlah 600 orang, rata-rata setuju dan pasrah.

”Kami sebenarnya siap-siap saja. Kami siap (kalau direlokasi). Tetapi harus ada kejelasan di mana tempat relokasi, aturannya, pendataannya, harus dilakukan secara jujur dan transparan. Harapannya, agar pedagang bisa kembali lagi menempati apa yang sudah dibangun untuk berdagang,” katanya.

Bagi pedagang yang telah mengetahui informasi terkait relokasi, kata Mahmud, tidak resah. Pedagang yang resah adalah pedagang tidak mengetahui seluk-beluk relokasi.

”Mereka kaget mendengar kabar relokasi. Anggapan mereka jangan-jangan ’meh diobong lagi, (jangan-jangan mau dibakar lagi, Red). Kami yakin pemkot memikirkan wong cilik seperti kami. Pasar seperti ini menjadi pusat perekonomian, masak mau diobrak-abrik?” katanya setengah bertanya.

Pedagang lain, Masduki, 53, mengaku, siap direlokasi di mana saja. Ia hanya berharap, pedagang yang direlokasi harus gratis. Tidak boleh ada pungutan biaya.

”Relokasi harus sesuai dengan ukuran yang disepakati. Saya pribadi manut saja. Kalau pedagang lain, saya nggak tahu. Tapi selama ini belum ada sosialisasi, belum pernah diajak rapat,” akunya.

Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Agung Budi Margono, mengatakan, Dinas Pasar Kota Semarang harus terbuka dan transparan. Ia menegaskan, jika memang benar ada dugaan adanya oknum Pemkot Semarang terlibat jual beli kios di tempat relokasi, maka harus dilakukan tindakan tegas.

”Tindak tegas oknum pemkot yang jual beli lapak. Kecurangan dalam kondisi bencana harus dihukum berat. Ini masuk kategori pidana pemerasan atau penipuan. Kepolisian berwenang melakukan tindakan,” tegasnya.

Kendati demikian, hal itu diperlukan data awal. Maka masyarakat atau pedagang yang merasa dirugikan dipersilakan melaporkan ke Komisi B DPRD Kota Semarang. Ia juga meminta agar Komisi B melakukan investigasi terkait informasi tersebut.

”Kalau lapor juga tetap harus menyertakan bukti awal. Semua pihak harus bekerja sama baik masyarakat, pemkot, dan aparat hukum. Itu kewenangan kepolisian jika diperlukan penyelidikan. DPRD bisa mendorong fungsi pengawasan dengan melakukan investigasi,” katanya.

Ketua DPRD Kota Semarang, Supriyadi, mengatakan, relokasi sejumlah pasar di Kota Semarang menyisakan kegagalan. Bukan hanya relokasi Pasar Johar di MAJT, tetapi juga Pasar Karangayu, dan Pasar Peterongan.

”Soal kegagalan pengelolaan relokasi ini menunjukkan rapor buruk Dinas Pasar Kota Semarang. Karangayu misalnya, itu program gagal. Begitu pun relokasi Pasar Johar di MAJT masih menyisakan banyak persoalan,” ujarnya.

Terkait isu jual beli lapak oleh oknum tersebut, kata Supriyadi, sudah lama mencuat. Menurutnya, hal itu terjadi karena Dinas Pasar Kota Semarang tidak transparan. Diduga ada oknum yang menyembunyikan data perihal undian kios.

”Hal ini jangan sampai terjadi saat relokasi Pasar Yaik nanti. Pendataan harus valid, lapak yang disediakan harus sesuai dengan jumlah pedagang. Jangan sampai lebih, hingga kemudian terjadi praktik jual beli lapak. Tentu ini merugikan pedagang,” katanya.

Dikatakan, penataan dari awal harus jelas. Jangan sampai ada pembengkakan jumlah kios dan pedagang. Hal itulah yang kemudian menyebabkan adanya ’pedagang siluman’.

”Yang terjadi, sisa bangunan lapak malah dijualbelikan. Jangan ada yang disembunyikan. Dinas Pasar Kota Semarang harus transparan, karena modusnya memang seperti itu,” tandasnya. (amu/aro/ce1)

BAGIKAN