BKD Jamin Lelang Jabatan Bersih Nepotisme

50

BALAI KOTA – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Semarang menjamin lelang jabatan dalam perubahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 2017 akan berlangsung secara transparan. Sehingga penempatan pejabat untuk sejumlah dinas dan badan di jajaran Pemkot Semarang dijamin bersih dari praktik nepotisme.

Kepala BKD, Bambang Kono mengatakan, lelang jabatan bakal dilakukan oleh panitia seleksi (Pansel) yang terdiri dari unsur internal dan eksternal Pemkot Semarang. Sehingga pihaknya menjamin akan berlangsung secara transparan. ”Setelah OPD terbentuk, nanti kami menyiapkan pelantikan. Sebagaimana petunjuk wali kota, penempatan jabatan disesuaikan dengan hasil uji kompetensi,” kata Bambang Kono, kemarin.

Lelang tersebut dilakukan untuk jabatan eselon dua. Sesuai dengan kebutuhan yang saat ini kosong. Dikatakan Bambang, diperkirakan Januari 2017 mendatang sudah dilaksanakan pelantikan jabatan untuk sejumlah kepala dinas dan badan.

Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi mengatakan, saat ini masih dalam tahap persiapan, menindaklanjuti setelah selesai pembahasan dan pembentukan OPD yang dilakukan di tingkat DPRD Kota Semarang. Diperkirakan Januari 2017 bisa dilaksanakan pelantikan. ”Waktu pelaksanaannya belum kami tentukan,” kata Hendi sapaan akrab Hendrar Prihadi.

Dikatakannya, komposisi dan penempatan jabatan dilakukan berdasarkan hasil uji kompetensi yang telah dilakukan beberapa bulan lalu. BKD dalam dua bulan ini telah melakukan persiapan matang. ”Dari hasil uji kompetensi bisa diketahui cocoknya ditempatkan di mana,” katanya.

Perombakan OPD atau Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) dipastikan bakal membuat postur di jajaran pemkot menjadi gemuk, karena jumlah dinas dan badan bertambah banyak.

Wakil Ketua Pansus Raperda Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang, Johan Rifai, mengatakan, dari semula hanya memiliki 19 dinas, mulai 2017 diproyeksikan bertambah menjadi 27 dinas atau satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Artinya, ada delapan dinas baru dan tentu saja dibutuhkan delapan kepala dinas baru.

Adanya satu SKPD yang dipecah menjadi 2 hingga 3 SKPD. Ia menyebut contoh pemecahan atas Bapermasper-KB, yang dipecah menjadi tiga dinas, yakni Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Dinas Pengendalian Penduduk dan KB. Begitu pun banyak dinas-dinas lain yang mengalami perubahan nama. (amu/zal/ce1)

BAGIKAN