412 Ribu Wajib Pajak Cabut Berkas

78
Radar Semarang files

SEMARANG – Program Pemprov Jateng terkait pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor (BBN II) dan pembebasan denda terlambat bayar pajak langsung dimanfaatkan masyarakat. Hingga Selasa (6/12), terhitung ada 412 ribu kendaraan yang cabut berkas atau balik nama ke pemilik asli.

Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPAD) Jateng, Hendri Santosa menuturkan, selama ini banyak surat tanda nomor kendaraan (STNK) tidak sesuai dengan identitas KTP pemilik. Banyak warga yang membeli kendaraan bekas, tapi tidak segera dibalik nama. Praktis, mereka kesulitan dalam membayar pajak kendaraan bermotor, dan akhirnya memilih untuk menunda pembayaran. Dari datanya, sekitar 30 persen lebih pemilik kendaraan bermotor, pajak tiap tahunnya tidak dibayarkan.

Selain cabut berkas, pembayaran pajak yang menunggak juga cukup signifikan. Saban hari ada sekitar 20 ribu kendaraan yang membayar pajak di 37 Samsat se-Jateng. Dia menargetkan, lewat Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 46 Tahun 2016 tentang pembebasan BBN II dan sanksi terlambat bayar pajak, 22 November-30 Desember, bisa mencapai 500 ribu yang membayar pajak.

Meski ada pembebasan BBNKB dan sanksi pajak, lanjut Hendri, masih ada biaya pokok administrasi. Jumlahnya tidak besar. Misalnya ketika jual beli kendaraan maka untuk balik nama harus ganti BPKB, STNK, dan pelat nomor. ”Ini tetap masih bayar, tidak gratis. Karena ini adalah penerimaan negara bukan pajak, dan kewenangan ada di pihak kepolisian. Itu setornya ke kas negara melalui BRI, tapi murah kok,” ujarnya.

Adanya kebijakan tersebut, lanjutnya, saat ini juga ada kendala di kepolisian. Banyaknya masyarakat yang membutuhkan layanan, ternyata tak seimbang dengan jumlah sumber daya manusia (SDM) di kepolisian. ”Mereka kekurangan orang, makanya sekarang cabut berkas menumpuk. Tapi dari hasil kesepakatan dengan Satlantas se-Jateng, mereka tetap sepakat untuk mempercepat prosesnya,” katanya.

Sementara itu, anggota Komisi C DPRD Jateng, Ahmad Ridwan mengatakan, program ini sangat baik terutama bagi kendaraan yang menunggak pajak, bisa segera dibayarkan. Kemudian kendaraan dari luar daerah bisa beralih ke Jateng. ”Meski sampai akhir tahun ini pasti untuk pendapatan daerah akan berkurang. Namun tahun berikutnya pasti juga naik lagi,” katanya.

Menurutnya, masih banyak masyarakat yang belum memiliki kesadaran membayar pajak. Pemprov Jateng harus kerja sama dengan pemkab dan pemkot untuk memberikan sosialisasi kesadaran bayar pajak kendaraan bermotor. ”Pemkab dan pemkot kan dapat bagian 30 persen dari pajak kendaraan bermotor. Kalau masyarakat tidak diberi pemahaman tentang pajak, ya begini terus,” katanya. (amh/ric/ce1)

BAGIKAN