Tuntut Pengembang Serahkan Sertifikat

42

SEMARANG – Sebanyak 37 warga Sumur Adem RT 3 RW 11 Kelurahan Bangetayu, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, kesulitan mengurus sertifikat tanah. Hal ini disebabkan, sertifikat induk tanah kapling yang mereka beli ditahan oleh pihak pengembang. Meskipun pembayaran tanah sudah lunas pada tahun 2010 silam, hingga kini warga belum bisa memiliki sertifikat hak milik (HM) atas tanah mereka.

“Tanah ini dulu milik satu orang bernama Suanah. Kemudian dikaplingkan oleh pengembang bernama Anggoro,” kata Suyadi, ketua RT 3 saat ditemui di rumahnya, Senin (5/12) kemarin.

Suyadi telah berupaya meminta pihak pengembang untuk memberikan sertifikat induk agar dapat dipecah-pecah sesuai nama warga. Namun pengembang berdalih jika sertifikat induk tersebut telah hilang. “Belakangan kami tahu jika sertifikat itu ditahan oleh pihak notaris yang menangani jual beli kapling ini. Saat kami meminta kepada notaris, dia mematok harga Rp 60 juta pada  setiap warga untuk pengeluaran sertifikat induk tersebut,” terangnya.

Warga, lanjut Suyadi, tentu tidak mampu untuk membayarkan uang tersebut. Setelah dilakukan negosiasi, pihak notaris mau menyerahkan sertifikat induk jika warga membayar Rp 35 juta setiap orangnya.

Setelah mendapat laporan dari warga, Direktur Lembaga Penyuluhan dan Pembelaan Hukum Persatuan Advokat Indonesia (Peradi) Kota Semarang, Bagas Sarsito beserta tim mengunjungi warga untuk memberikan pendampingan hukum. ”Setelah mendapat bukti-bukti dan keterangan warga, kami akan memproses kasus ini dengan mengedepankan non litigasi,” kata Bagas.

Pihaknya, lanjut Bagas, dalam waktu dekat akan mengunjungi pihak pengembang yang bernama Anggoro serta notaris yang disebut warga sebagai pihak yang memegang sertifikat untuk meminta agar tidak menahan sertifikat yang sudah menjadi hak warga.  ”Sebab warga sudah membayar lunas, jadi sertifikat itu adalah haknya. Nanti kami akan bertemu dengan pihak-pihak tersebut,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua DPC Peradi Kota Semarang, Theodorus Yosep Parera mengatakan, pendampingan Peradi kepada warga tersebut merupakan wujud pengabdian pada masyarakat. Pihaknya berjanji akan menyelesaikan kasus ini hingga tuntas secara gratis. ”Peradi ingin memberikan contoh kepada para pemimpin bahwa mereka harus hadir di tengah masyarakat yang membutuhkan pertolongan. Kami menyesalkan kenapa sampai bertahun-tahun warga Bangetayu ini kesulitan mendapatkan haknya, namun pemerintah tidak hadir di tengah mereka,” katanya. (sga/zal)

BAGIKAN