Transparasi BUMD Jateng Dinilai Buruk

41

SEMARANG – Komisi Informasi Provinsi (KIP) Jateng menilai transparansi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jateng buruk. Keterbukaan informasi publik masih sangat minim. Padahal, sesuai UU Nomor 14 Tahun 2008, Peraturan Daerah (Perda) Jateng Nomor 6 Tahun 2012, dan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 47 Tahun 2012, seluruh BUMD wajib menyampaikan informasi ke khalayak umum. Minimal lewat website atau media yang dimiliki.

Komisioner KIP Jateng, Handoko AS  menjelaskan, keterbukaan informasi publik mestinya menyajikan data-data yang dimiliki. Seperti susunan organisasi pengelola BUMD hingga tingkat komisaris. Informasi jumlah persentase sahamnya, laporan keuangan yang sudah diaudit, serta program-program, wajib dituangkan dalam website. Diminta atau tidak diminta, informasi tersebut harus bisa diakses masyarakat. Jika tidak terbuka, publik berhak menggugat dan mengambil langkah hukum.

“Tapi hampir di semua BUMD di website nya tidak tersaji. Maka dia sudah mengabaikan prinsip informasi berkala yang wajib disampaikan ke publik,” katanya ketika ditemui, Senin (5/12).

Dikatakannya, dari semua lembaga pemerintah, hanya BUMD yang paling tertutup. Beberapa waktu lalu, KIP memberikan kuisioner untuk diisi BUMD. Dari 11 BUMD, hanya 5 BUMD yang mengisi. Itu pun tidak serius mengisinya. “Tahun 2015 lalu, malah tidak ada yang mengisi kuisionernya. Ini baru dinilai berdasarkan partisipasi kuisioner. Belum pengamatan, kelembagaan dan unsur penilaian lain,” tegasnya

Dari evaluasi yang dilakukan KIP Jateng, ternyata masing-masing BUMD belum memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertanggungjawab dalam tata kelola informasi publik. Hal ini, kata Handoko, bisa jadi karena pihak BUMD juga tidak mengetahui soal peraturan transparansi.

Selain BUMD, sepanjang tahun 2016, KIP Jateng juga menerima sekitar 100 aduan dari masyarakat. bukan hanya BUMD saja, namun juga di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Jateng, pemkab dan pemkot. Rata-rata aduan diajukan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

“Tapi ada juga yang perorangan. Isi dari sengketa informasi publik itu misalnya seputar data anggaran dan dokumen kontrak. 2016 ini paling banyak terkait masalah pendidikan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Jateng, Dadang Sumantri yang mengoordinasi semua BUMD milik pemprov, belum bersedia memberikan tanggapannya. Pihaknya akan mempelajari dahulu hasil penilaian yang dilakukan KIP Jateng. “Akan kami pelajari dulu, seperti apa hasil penilaian KIP,” ujarnya. (amh/ric)

BAGIKAN