Hilangkan Kesan Pungli, Iuran Dihapus

55

SEMARANG – Sejak mencuatnya pemberantasan praktek pungutan liar (pungli) atas perintah Presiden Joko Widodo, semua pelayanan masyarakat berbenah agar jangan sampai ada pungutan liar apapun jenisnya. Apalagi sampai berbuntut hukum.

Begitupun tarikan iuran Bulan Dana Palang Merah Indonesia (PMI) akan dihapus. Hal itu menyusul setelah adanya kesan isu pungutan liar (pungli) dalam penarikan iuran Bulan Dana PMI tersebut.

“Bulan Dana PMI sebenarnya sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan. Tetapi jika memang harus dihapus, kami siap mencari pendanaan lain,” kata Ketua PMI Jawa Tengah, Imam Triyanto usai pelantikan Dewan Kehormatan dan Pengurus PMI Kota Semarang, Senin (5/12).

Dikatakannya, keberadaan PMI hadir di tengah-tengah masyarakat untuk kepentingan kemanusiaan. Sehingga PMI tidak boleh patah semangat dalam pendanaan. “Kami akan mencari inovasi lain. PMI masih bisa mendiri secara pendanaan melalui sektor lainnya,” katanya.

Pihaknya mengaku, wacana penghapusan iuran Bulan Dana PMI menyusul setelah adanya kesan isu pungutan liar. Menurutnya, iuran Bulan Dana PMI memiliki aturan yang jelas. “Itu tidak bisa disebut pungli. Namun kami sudah berkoordinasi ke pusat untuk meminta penjelasan,” katanya.

Ketua PMI Kota Semarang, Shofa Chasani mengakui, adanya rencana penghapusan pemasukan dana tersebut menjadi tantangan cukup berat. Sebab, sebagian besar biaya operasional berasal dari dana yang dihimpun dari masyarakat setiap tahun.

Kendati demikian, saat ini PMI Kota Semarang sudah memiliki banyak sektor sumber pemasukan. Di antaranya pelayanan di Unit Transfusi Darah (UDD), poliklinik, dan Politeknik Transfusi Darah. “Sektor-sektor lain sudah dilakukan pengembangan agar mampu membiayai operasional PMI. Kami tetap optimis, sehingga keuangan PMI Kota Semarang tanpa mengandalkan Bulan Dana PMI,” katanya.

Wakil Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu meminta agar para pengurus PMI Kota Semarang untuk terlebih dahulu melakukan telaah hukum terkait kegiatan Bulan Dana PMI. “Perlu konsultasi ke pusat. Agar penarikan Bulan Dana PMI ini jangan sampai berdampak hukum,” katanya.

Meski dalam kegiatan tersebut selalu dilaporkan dan dipertanggung jawabkan kepada publik. Hal itu perlu dilakukan agar tidak menjadi polemik di kemudian hari. “Apakah penarikan Bulan Dana PMI ini termasuk pungli atau tidak, maka diperlukan konsultasi ke pemerintah pusat,” terangnya. (amu/zal)

BAGIKAN