Dorong Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

35
AKSI BERSAMA : Beberapa unsur masyarakat bersama LRC KJHAM menggelar aksi mendorong pemerintah agar segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual di arena CFD Jalan Pahlawan, Minggu (4/12). (Sigit andrianto/jawa pos radar semarang)
AKSI BERSAMA : Beberapa unsur masyarakat bersama LRC KJHAM menggelar aksi mendorong pemerintah agar segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual di arena CFD Jalan Pahlawan, Minggu (4/12). (Sigit andrianto/jawa pos radar semarang)

SEMARANGLegal Resources Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM) mendesak DPR RI segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Mereka menilai, UU yang ada belum bisa memberikan keadilan kepada perempuan dan anak.

”Sebenarnya sudah ada UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), UU Perlindungan Anak, maupun UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO). Namun peraturan tersebut dirasa masih belum bisa memberikan keadilan, contohnya dalam hal persyaratan kelengkapan alat bukti,” ujar Kepala Divisi Advokasi Kebijakan LRC-KJHAM, Ika Yuli Herniana di sela menggelar aksi di arena Car Free Day (CFD), Jalan Pahlawan, Minggu (4/12).

UU yang sudah ada mempersyaratkan minimal harus ada dua alat bukti agar suatu kasus dapat diproses. Padahal, tidak semua kasus pelecehan seksual bisa dibuktikan dengan mudah. ”RUU ini tidak akan tumpang tindih dengan peraturan yang sebelumnya. RUU ini nantinya akan melengkapi UU sebelumnya,” imbuhnya.

Ika menambahkan, RUU ini harus segera disahkan mengingat di Indonesia, angka kekerasan seksual terhadap perempuan maupun anak cenderung megalami peningkatan. Di Jateng, menurut data yang ia paparkan, terdapat setidaknya 496 kasus kekerasan seksual di tahun 2016. Jumlah ini cenderung meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sekitar 406 kasus di tahun 2014, dan 477 kasus di 2015.

”Jateng selama 3 tahun berturut-turut masuk zona merah darurat kekerasan terhadap perempuan dan anak. Korbannya 60 persen anak. Yang lebih parah, Semarang peringkat pertama kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di tahun 2016,” ujarnya.

Dalam aksi ini, masyarakat diajak untuk menuliskan surat cinta, berisi dorongan kepada DPR RI agar segera mengesahkan RUU penghapusan kekerasan seksual. Surat cinta ini, nantinya akan dikirimkan ke DPR RI untuk menunjukkan bahwa masyarakat Semarang mendukung upaya ini.

”Kita targetnya tidak hanya menurunkan, tetapi bagaimana perempuan dan anak memperoleh keadilan” tandasnya.

Sementara itu, Ryan, salah satu warga yang turut menuliskan surat sangat berharap agar RUU ini dapat segera disahkan. Ia merasa prihatin dengan kasus kekerasan seksual yang kian hari semakin meningkat jumlahnya. ”Ya semoga pemerintah segera merespon, karena keadilan adalah milik siapapun, tidak memandang jender,” ujarnya. (sga/ric)

BAGIKAN