Disdik Harus Buat Terobosan

32

BALAI KOTA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang meminta Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Semarang segera mendata jumlah guru pensiun secara valid. Termasuk menentukan langkah atas kondisi kekurangan guru di Kota Semarang. Terutama untuk pengganti guru yang telah purna tugas alias pensiun tersebut.

Selama ini, setiap bulan ada guru pensiun. Sedangkan perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) belum seimbang. Akibatnya, banyak kekosongan guru di berbagai bidang mata pelajaran. Baik untuk guru Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) maupun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Tidak hanya itu, kekurangan guru bukan hanya untuk pengganti guru pensiun saja. Tetapi selama ini, semua SD di Kota Semarang belum memiliki guru Bimbingan Konseling (BK). “Ini masalah penting, karena berkaitan dengan pelayanan pendidikan masyarakat. Disdik harus memiliki terobosan langkah ‘piye carane’ agar kebutuhan-kebutuhan tenaga pendidik itu terpenuhi. Jangan sampai terjadi kekosongan guru,” kata Wakil Ketua DPRD Kota Semarang Wiwin Subiyono, kepada Jawa Pos Radar Semarang, Senin (5/12).

Jika kebutuhan untuk kekurangan guru tersebut telah terdata jauh-jauh hari, maka Disdik seharusnya telah menganggarkan kebutuhan di 2017. “Saya belum melihat ada pengajuan anggaran terkait kekurangan pengganti guru pensiun ini. Termasuk pengajuan kebutuhan guru BK untuk SD. Memang secara keselurahan, anggaran untuk pendidikan paling besar. Tetapi jika diajukan, kami tidak akan menolak mengingat itu kebutuhan sangat penting,” terang dia.

Disdik perlu melibatkan  tenaga kontrak sesuai kebutuhan untuk mengisi kekosongan guru tersebut. Tetapi tenaga kontrak ini harus dilengkapi dengan perjanjian secara jelas. “Kalau kebutuhan kontraknya 1 tahun ya (perjanjiannya) 1 tahun. Itu harus jelas. Karena yang sering terjadi, setelah masa kontrak habis, tenaga tersebut masih tetap bekerja. Contohnya yang terjadi seperti itu adalah tenaga kontrak di kecamatan dan kelurahan,” katanya.

Wiwin meminta agar Disdik mendata secara rinci dan jelas. Jangan sampai terjadi tenaga kontrak tetap bekerja setelah masa kontrak habis. “Kalau terjadi seperti itu siapa yang menggaji? Pemkot jangan menjadi ‘PHP’ (pemberi harapan palsu, Red) kepada tenaga kontrak. Maka dari itu kontraknya harus jelas,” tegasnya.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Bunyamin mengatakan pihaknya sejauh ini masih melakukan pendataan terhadap jumlah guru yang pensiun. Sehingga kebutuhan keseluruhan untuk kekosongan dari guru pensiun ini belum diketahui secara pasti. “Karena setiap bulan ada guru pensiun. Jadi jumlah total untuk 2016 belum diketahui. Kami masih melakukan pendataan. Sebelumnya, untuk 2015 ada 330 guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kota Semarang pensiun. Kekosongan guru itu belum terisi,” katanya.

Kendati demikian, Bunyamin mengaku telah mengantisipasi untuk kekurangan guru tersebut. Di antaranya dengan melibatkan tenaga kontrak. “Selama ini secara keseluruhan ada 2.532 tenaga kontrak. Digaji oleh Pemkot Semarang sesuai dengan UMK,” katanya. (amu/zal)

BAGIKAN