Daerah Pasif, Hasil Kurang Optimal

53
Muh Zen Adv
Muh Zen Adv

SEMARANG – DPRD Jateng menyorot kabupaten/kota yang masih kurang tanggap terhadap program stimulan yang dikeluarkan pemprov. Akibatnya, program yang dimaksudkan untuk pengentasan kemiskinan tersebut menjadi kurang maksimal.

Anggota Komisi E DPRD Jateng, Muh Zen Adv mengatakan, pemprov sudah banyak membuat program pengentasan kemiskinan. Seperti program desa berdikari, desa vokasi, kampung tanggap bencana, hingga kampung Keluarga Bencana (KB).  Program tersebut dinilai sudah banyak memberikan kontribusi dan perubahan di Jateng. “Ini program bagus. Desa vokasi misalnya, bisa meningkatkan perekonomian masyarakat karena ada dana stimulan dari pemprov,” katanya.

Tapi sayang, program tersebut kurang mendapatkan perhatian atau tindak lanjut dari pemerintah kabupaten/kota. Hal ini membuat program tidak berjalan ketika pemprov tidak memberikan suntikan bantuan.  Harusnya, kabupaten/kota bisa menangkap peluang tersebut dengan melanjutkan program karena daerah yang mengetahui kondisi riil di lapangan. “Sayang, kabupaten/kota hanya pasif. Akhirnya proogam tidak bisa berjalan maksimal,” ujarnya.

Dewan menilai kemiskinan merupakan masalah serius yang harus menjadi prioritas, baik pemprov maupun pemerintah kabupaten/kota. Terlebih dengan data angka kemiskinan Jateng meningkat menjadi 4,507 juta jiwa pada 2016. Harus ada komitmen bersama dan program yang bersinergis agar pengentasan kemiskinan bisa berjalan sesuai harapan. “Program yang dijalankan pemprov dan kabupaten/kota harus sama dan berkelanjutan. Jika tidak sulit untuk pengentasan kemiskinan,” tambahnya.

Program desa berdikari misalnya sudah terbukti bisa meningkatkan perekonomian masyarakat di pedesaan. Pemprov bahkan terus menggenjot program desa berdikari dan memberikan bantuan untuk masing-masing desa berdikari Rp 100 juta. Tahun 2017 pemprov mengintervensi sebanyak 55 desa berdikari. Pemprov diminta benar-benar memetakan daerah kemiskinan dengan tepat. Sebab, kesalahan pada pemetaan, akan berakibat pada salahnya pola pengentasan kemiskinan di Jateng. “Justru nanti dikhawatirkan, desa yang sejatinya sangat miskin, justru tidak mendapatkan dukungan maksimal,” kata Wakil Ketua Komisi A DPRD Jateng Fuad Hidayat.

Ia menegaskan DPRD mendukung program Gubernur untuk mengintervensi pembangunan di pedesaan. Program desa mandiri harus terus digenjot. Diluar desa mandiri, peta daerah miskin juga harus digarap secara serius. “Hanya memang sekali lagi catatannya, Jateng perlu data yang lebih terbaru dan objektif, disesuaikan perkembangan zaman,” tambahnya. (fth/ric)

BAGIKAN