Belum Ada Penangguhan UMK 2017

56

KENDAL—Penetapan upah minimum kabupaten (UMK) di Kendal sebesar Rp 1.774.867 oleh Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo dinilai memberatkan sejumlah pengusaha di Kendal. Pasalnya angka tersebut dinilai tinggi untuk pengusaha yang tidak cukup memiliki modal.

Perwakilan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kendal, Sugeng Setia, mengatakan, kenaikan UMK berdampak pada pengusaha. Hal itu karena iklim usaha dan perekonomian saat ini sedang kurang baik.

Apalagi pelaksanaan UMK 2017 merupakan kewajiban dan harus dilaksanakan oleh perusahaan. “Sementara beberapa pengusaha sendiri saat ini merasakan kondisi yang  kurang baik untuk iklim investasi,” ujarnya, disela sosialisasi UMK 2017 di Aula Kantor Disnakertrans Kendal, Senin (5/12).

Meski banyak keluhan, namun hingga kini pihaknya belum menerima keluhan dari perusahaan sejak diterbitkannya SK Gubernur 530/50 Tahun 2016. “Kami belum dapat informasi, apakah ada anggota Apindo Kendal yang mengajukan penangguhan. Karena penangguhan tidak harus melalui Apindo tapi bisa langsung diajukan ke Disnakertrans setempat,” katanya.

Meski begitu, pihaknya masih masih menunggu hingga 21 Desember 2016 untuk memastikan apakah terdapat pengusaha yang mengajukan penangguhan pemberlakukan UMK 2017 atau tidak. “Jika tidak ada, praktis semua pengusaha harus menerapkan UMK 2017 per satu Januari 2017 nanti,” paparnya.

Hal senada dikatakan Kasi Perumusan Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja Disnakertrans Kendal, Elvi Sahara. Disnakertrans sendiri sejauh ini belum ada pengusaha atau perusahaan yang mengajukan penangguhan atas penetapan UMK 2017 sejak 21 November lalu.

Sebenarnya kenaikan UMK di Kendal tidak terpaut terlalu tinggi. Yakni hanya selisih Rp 135.267 atau 8,25 persen. Kenaikannya dari UMK Kendal 2016 sebesar Rp 1.639.600, 2017 nanti naik menjadi Rp 1.774.867. “Hingga kemarin belum ada pengusaha atau perusahaan di Kendal yang mengajukan penangguhan UMK 2017. Jika tidak terdapat pengusaha yang mengajukan, dianggap semua siap melaksanakan UMK per 1 Januari 2017,” ujarnya.

Batas akhir pengajuan penangguhan UMK sendiri sampai 21 Desember 2016 pukul 15.30. Pengajuan penangguhan, tidak langsung bisa diterima melainkan melalui proses sidang dan tidak boleh di dampingi Disnakrertrans.  “Jika melalui Disnakertrans diajukan, sebelum diajukan 21 Desember 2016,” tambahnya,

Sementara Perwakilan PT Kayu Lapis Indonesia (KLI), Sunardi, menambahan pihaknya mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. KLI menerima besaran UMK yang telah ditetapkan Gubernur Jateng, meski kondisi perekonomian saat ini sedang sulit. “Kami mengikuti ketetapan yang telah dilakukan pemerintah,” kata dia. (bud/zal)

BAGIKAN