450 Pendamping Desa Tuntut Kejelasan

42

SEMARANG – Sebanyak 450 pendamping lokal desa (PLD) di Jateng menuntut kejelasan terkait dengan posisinya. Sebeb, mereka sudah dinyatakan lolos seleksi dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Mei 2016. Tetapi sampai sekarang belum bisa menjalankan tugas karena belum ada kejelasan dari pemerintah.

Perwakilan dari PLD tersebut bahkan sudah mengadu langsung ke DPRD Jateng serta Bapermades Jateng. Nasib PLD di Jateng belum jelas. Padahal di Jatim dan daerah lain sudah mendapatkan kejelasan. Termasuk sudah melakukan kegiatan pra tugas sebelum diterjunkan langsung ke lapangan. “Kami ingin kejelasan nasib PLD di Jateng. Semuanya ada 450 orang yang sudah dinyatakan lolos seleksi,” kata calon PLD Kecamatan Rowosari, Kendal, Ahmad Yusuf.

Ia mengatakan, PLD yang beraudiensi dari Kendal, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Sragen dan sejumlah dareah lain. Ia berharap Pemprov bisa tanggap menyikapi persoalan tersebut mengingat PLD merupakan pendamping yang memang sudah lolos seleksi secara nasional yang dilakukan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Harusnya sudah ada kejelasan, agar mereka bisa mengabdi untuk pendampingan di desa-desa se Jateng. “Kementrian yang merekrut, tetapi provinsi yang harus menindaklanjuti karena ini program di daerah,” ujarnya.

Bahkan, dari audiensi ternyata anggaran Pra Tugas untuk PLD sudah dikirimkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi ke Pemprov Jateng. Tetapi sayang, sejauh ini nasib PLD masih belum jelas karena ternyata Pemprov belum melakukan komunikasi dengan pusat. Karena memang untuk proses perekrutan merupakan kewenangan dari Kementerian. “Ternyata anggaran sudah di Provinsi Jateng, tetapi kenapa kami masih belum ditempatkan. Kami hanya ingin ada kejelasan,” tambahnya.

Anggota Komisi A DPRD Jateng, Benny Karnadi berharap Pemprov ikut andil untuk memperjelas nasib PLD. Apakah ini merupakan tanggung jawab pemerintah pusat atau pemprov harus disosialisasikan secepatnya. Karena PLD sudah menjalani proses panjang sebelum akhirnya bisa lolos seleksi. “Masalahnya ternyata provinsi lain ternyata sudah bisa bertugas, tapi kenapa di Jateng masih belum bisa melaksanakan. Kan juga anggaran semua dari pusat,” katanya. (fth/ric)

BAGIKAN