Pastikan Lelang Operator BRT Terbuka

67

SEMARANG-Terkait munculnya kesan memonopoli salah satu pihak dalam pengoperasian Bus Rapid Transit (BRT) koridor 1 dan 2 yang disorot oleh para pelaku transportasi di koridor tersebut, ditepis Manager Operasional Bus Rapid Transit (BRT) Kota Semarang Mulyadi.

Pihaknya menjamin pengelolaan berlangsung secara profesional, termasuk tidak ada kesan monopoli. Untuk Koridor 1 dan 2, masa kontrak pihak ketiga akan segera habis. Karena itu, pihaknya akan segera melakukan lelang.

“Desember akhir ini, akan dilakukan lelang. Terbuka untuk umum, semua saja bisa ikut. Kami akan melakukan lelang secara fair, siapa saja yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan, ya merekalah yang akan menjadi pihak ketiga di tahun 2017,” kata Mulyadi dikonfirmasi Jawa Pos Radar Semarang, kemarin.

Dikatakannya, para peserta lelang akan melewati tahap-tahap yang telah ditetapkan oleh panitia lelang. Pengusaha transportasi yang terpilih dalam lelang tersebut akan menjadi pihak ketiga sebagai operator di 2017.

“Kami tidak membeda-bedakan siapa saja, semua yang ikut lelang tidak ada perbedaan kriteria. Semuanya harus mengikuti sesuai dengan tata cara lelang. Kami punya kewenangan untuk melakukan pengawasan,” katanya.

2017 nanti, kata dia, pengelolaan BRT masih akan sama dengan tahun 2016. Meski ke depan, BRT akan dikelola oleh perusahaan baru yakni Holding Company yang dibentuk oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang bersama DPRD Kota Semarang. “Memang ke depan ada rencana ke holding company. Namun sampai saat ini masih dalam proses kajian. Sehingga kami belum bisa memastikan, kapan BRT menjadi holding company,” imbuhnya.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang Supriyadi menilai bahwa pengelolaan BRT melalui konsorsium seperti yang selama ini diterapkan terkesan asal-asalan. Menurutnya, baik dikelola melalui perusahaan konsorsium maupun tidak, sama saja ada kesan monopoli. Maka sudah selayaknya, praktik monopoli dihapus agar persaingan bisnis menjadi sehat dalam transportasi di Kota Semarang.

“Mereka harus menerima profit sangat minim, karena banyak terpotong oleh operator pemenang lelang. Sehingga tidak maksimal dalam pelayanan,” kata Supriyadi.

Dia menilai, pelayanan sejauh ini belum maksimal. Paahal anggaran yang digelontorkan untuk operasional dan subsidi dari APBD sangat besar. “Perda Holding Company sudah kami tetapkan bulan lalu. Harapan kami agar pengelolaan BRT dapat dikelola oleh holding company agar efisiensi dan target penerimaan PAD bisa lebih optimal dan tidak selalu mengharapkan subsidi besar dari APBD,” katanya.

Supriyadi berharap rencana Pemkot Semarang dan DPRD Kota Semarang untuk menerapkan pengelolan melalui Holding Company bisa memperbaiki pengelolaan BRT. Holding Company tersebut merupakan perusahaan swasta yang dibentuk oleh Pemkot Semarang dan DPRD Kota Semarang. “Terutama untuk pengelolaan yang diutamakan pelayanan publik. Kami dorong agar 2017 bisa berjalan. Baik Taman Margasatwa, BRT, RPH dan percetakan,” katanya. (amu/ida)

BAGIKAN