Menyoal Unas yang Dihilangkan

Oleh : Usman Roin

74
(Usman Roin)
(Usman Roin)

UJIAN-nasional (Unas) dalam beberapa hari ini menjadi bahasan yang menarik untuk diperhatikan setelah lontara full day school (FDS) beberapa waktu lalu. Terlebih membaca ragam media, bahwa 2017 mendatang Mendikbud Muhadjir Effendy akan merencanakan penghapusan sementara (moratorium) Unas. Kemudian setelah Unas dihapus, nanti pelaksanaan ujian kelulusan akan didesentralisasikan. Yaitu, kewenangan pelaksanaan ujian kelulusan tingkat SD dan SMP diberikan kepada Pemerintah Kota/Kabupaten. Sedangkan pada jenjang SMA diserahkan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov).

Munculnya pergeseran Unas ke daerah bagi penulis memang tidak serta merta muncul. Ada tiga opsi yang hadir; pertama, meniadakan Unas dari sistem pendidikan Indonesia. Kedua, menghentikan sementara pelaksanaan Unas pada 2017 dan melihat dampaknya serta mengevaluasi kebijakan tersebut. Dan ketiga, tetap menjalankan Unas tetapi teknisnya diserahkan sepenuhnya kepada daerah.

Seiring dengan Unas yang akan dimoratorium, banyak kalangan bertanya-tanya tentang kebijakan ini yang konon sudah dilakukan konsultasi dengan Presiden Joko Widodo. Terlebih, pelaksanaan moratorium Unas yang tinggal beberapa hari di penghujung 2016 ini, menyisakan banyak PR. Di antaranya, sudahkah kebijakan terkait rencana moratorium itu tersosialisasi dengan baik dari hulu ke hilir. Padahal, agenda pelaksanaan Unas April 2017 sudah berjalan. Apa tidak merepotkan para siswa, guru, pengelola sekolah dan pemerintah daerah yang sedang konsentrasi terhadap persiapan Unas, baik yang menggunakan komputer computer based test (CBT) atau masih secara manual yakni, dalam draf kertas atau paper based test (PBT) yang selama ini sudah berjalan.

Untuk itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, jika Unas jadi dihapus dan kewenangannya dialihkan ke pemerintah daerah, di antaranya: Pertama, bila Unas didesentralisasikan artinya kewenangan pelaksanaan dibebankan ke Pemprov untuk tingkat SMA, sedangkan untuk SD dan SMP diberikan kepada Pemkot/Pemkab. Pertanyaannya, sudahkan sumber daya manusia (SDM) -pembuat soal- dipersiapkan dan memiliki keilmuan yang kuat? Jangan sampai, niat baik ingin mengangkat lokalitas daerah lewat butiran soal, namun berujung pada bentuk soal yang tidak mencerminkan kapabilitas pembuat soal. Maka, perlu kiranya kebijakan Unas yang akan didesentralisasikan dikaji ulang. Jangan sampai kebijakan tersebut menjadi kebijakan yang prematur, toh nanti yang akan bertanggung jawab adalah Kemendikbud selaku pengambil kebijakan Unas.

Kedua, kiranya potensi kecurangan di tingkat daerah juga perlu diantisipasi. Walau Kemendikbud sudah menyiapkan Badan Nasional Standar Pendidikan (BNSP) terhadap penetapan standar nasional dari tingkat pusat, namun bagi penulis terbukanya akses personal ke berbagai pihak kepada penyelenggara Unas di daerah, tentu menjadi satu jembatan baru, bahwa informasi soal Unas yang ada di daerah belum bisa diprediksi sepenuhnya kepastian kerahasiaannya. Justru karena potensi perkenalan antar berbagai lini di tingkat daerah yang intim tersebutlah, bukan tidak mungkin yang namanya permufakatan untuk men-share materi Unas, sangat bisa sekali terjadi. Maka, disinilah pemerintah perlu memetakan kesiapan daerah independensi dalam rangka menyukseskan Unas. Caranya, bisa dengan melakukan uji kelayakan dan kepatutan SDM penyelenggara daerah, hingga pelaksanaan Unas –soal– yang betul-betul dijamin rahasianya jangan sampai bebas dari rahasia alias open access.

Ketiga, antisipasi politik nilai sebagai hasil Unas. Bagi penulis desentralisasi yang akan diberlakukan pada Unas dalam ranah pendidikan akan menyulut kompetisi antar provinsi untuk berlomba-lomba membangun kecerdasan siswa dari hasil Unas. Namun, yang perlu diantisipasi adalah bila nilai yang ditampilkan itu sebatas pada praktik –jangan sampai daerah punya catatan buruk terhadap keberlangsungan hasil Unas – inilah dilema yang perlu diantisipasi. Jangan sampai, potensi pembocor soal Unas hingga kunci jawaban menjadi cara efektif untuk mendongkrak kualitas nilai masing-masing daerah sebagai akal-akalan kompetisi yang tidak sehat.

Akhirnya, jika Unas hilang, lalu apa standar yang dijadikan tolak ukur keberhasilan pendidikan. Padahal, perguruan tinggi (PT) sebagai korelasi pasca pendidikan menengah atas masih melirik pada tingginya angka kuantitas Unas. Tentu bagi pelajar sejati, bagi penulis Unas akan jadi kebanggaan yang happy ending dalam perjuangan sebagai bukti diri menguasai materi sekolah dari tingkat dasar hingga atas. Monggo direnungkan! (*/ida)

BAGIKAN