Bisa Mencoblos dengan Surat Sakti

38

SEMARANG – Masyarakat yang masuk dalam daftar pemilih sementara (DPS) diminta untuk segera melakukan perekaman KTP Elektoronik. Sebab,  sarat untuk bisa mencoblos dalam Pilkada februari mendatang harus sudah memliki E-KTP. Jangan sampai suara yang mestinya bisa digunakan hilang karena persoalan administrasi.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah, Joko Purnomo mengaku sudah berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil). Ia berharap proses perekaman bisa secapatnya rampung agar aspiras dan suara masyarakat bisa disalurkan dalam pilkada. “Itu sarat untuk mencoblos, jika tidak punya akan menjadi masalah karena suaranya tidak disalurkan dalam pilkada,” ujarnya.

Ia menambahkan, jika belum memiliki EKTP masyarakat bisa meminta surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) setempat. Surat keterangan tersebut sebagai pengganti KTP elektronik nantinya. Pihaknya mengaku terus pro aktif mesosialisasikan ke masyarakat untuk bisa menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) 6 Desember 2016 besok. “Panitia Pemungutan Suara (PPS) terus mobile dan mengecek kenapa warga yang tercatat dalam DPS tidak datan melakukan perekaman KTP elektronik,” katanya.

Masyarakat bisa memantau langsung DPT secara online melalui Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih). Sekarang tercatat masih ada sebanyak 509.931 warga yang masuk dalam DPS Pilkada 2017 yang belum memiliki KTP Elektronik. Sedangkan jumlah total DPS di tujuh kabupaten/kota sebanyak 6.439.931 orang. Pemilih berasal dari 1.731 desa/kelurahan terbagi di 13.834 tempat pemungutan suara (TPS). “DPS terbanyak ada di Brebes 1.521.247 orang, Cilacap 1.480.427 orang, Pati 1.050.081 orang, Jepara 868.076 orang, Banjarnegara 785.794 orang, Batang 603.365 orang, Salatiga 130.941 orang,” tambahnya.

Sekretaris Komisi A DPRD Jateng, Ali Mansyur HD mengatakan, hasil pantauan jumlah tertinggi penduduk yang belum memiliki E KTP elektronik Kabupaten Brebes, dengan jumlah 90.000 orang. Mereka yang belum memiliki KTP elektronik adalah pemilih potensial yang rata-rata tinggal di wilayah pegunungan dan jauh dari kantor kecamatan. “KPUD dan Disnakertransduk harus lebih aktif dalam jemput bola pelaksanaan perekaman KTP elektronik,” katanya. (fth/ida)

BAGIKAN