Semarang Kekurangan Guru

330 Guru Pensiun Belum Ada Pengganti

71

SEMARANG – Sebanyak 330 guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kota Semarang telah purnatugas alias pensiun. Jumlah tersebut meliputi guru Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) maupun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Dampaknya, posisi guru pengajar  berbagai mata pelajaran terjadi kekosongan. Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Semarang kuwalahan untuk mengisi kekurangan guru tersebut.

”Kami meminta agar pemerintah segera merekrut guru baru untuk mengisi kekurangan tersebut,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Bunyamin, di Balai Kota Semarang, Jumat (2/12).

Data terakhir yang diterima oleh pihaknya, ada 330 guru PNS di Kota Semarang yang pensiun. ”Itu keseluruhan, baik SD, SMP, SMA maupun SMK. Kami masih melakukan pendataan lebih lanjut hingga akhir tahun ini,” ujarnya.

Kekosongan jabatan guru di berbagai mata pelajaran tersebut membuat Disdik Kota Semarang harus melakukan penataan. Untuk mengisi kekosongan itu, pihaknya menempatkan guru non PNS. Akibatnya, anggaran Disdik Kota Semarang banyak tersedot cukup banyak untuk menggaji guru non PNS tersebut.

”Sesuai kebutuhan, kami masih membutuhkan 330 guru PNS. Saat ini, masih kami hitung tuntas hingga akhir 2016. Guru pensiun itu kan nggak ada pengganti. Kami sudah matur ke Kementarian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI terkait kekurangan guru,” ujarnya.

Ke depan, kata Bunyamin, pihaknya juga berharap agar ada guru Bimbingan Konseling (BK) di tingkat SD. Saat ini, untuk setiap SD dengan 6 kelas memiliki 6 guru, 1 kepala sekolah, 1 tenaga administrasi, dan 1 penjaga sekolah.

”Untuk guru BK, SD tidak punya. Padahal guru BK sangat dibutuhkan ketika ada permasalahan yang berdampak terhadap psikologi anak di lingkup SD,” katanya sambil menambahkan sebenarnya pihaknya sudah mengajukan dan bekerja sama dengan Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia.

Menurutnya, lingkup SD memerlukan guru BK, mengingat persoalan sosial saat ini begitu kompleks. Seperti halnya ketika terjadi isu tawuran siswa SD beberapa waktu lalu.

”Perkembangan anak SD saat ini sangat pesat. Mereka telah mengetahui sesuatu lebih cerdas dan berbeda (dengan zaman dahulu). Terlebih di era teknologi seperti saat ini. Karena itu, perlu adanya pendampingan,” ungkapnya.

Meski tidak memiliki guru BK, lanjut Bunyamin, sejauh ini pihaknya mengaku telah melakukan upaya pendampingan untuk mengantisipasi fenomena kenakalan yang menimpa peserta didik.

”Kami perlu memberikan perhatian lebih. Anak-anak seringkali meniru hal yang dilihat. Di luar sekolah, anak-anak juga suka mengunjungi lokasi yang bukan tempatnya. Sementara (pengawasan) orang tua juga terbatas,” katanya.

Dikatakan, pendampingan terhadap siswa harus ditingkatkan dengan melibatkan semua guru di sekolah. Misalnya saja, setelah ujian semester, biasanya sambil menunggu hasil ujian semester tersebut ada kegiatan class meeting.

”Ada celah 1 minggu ini kan rentan (siswa melakukan hal-hal yang tidak diinginkan). Misalnya, lomba antarsekolah ada kalah. Saya sudah menyampaikan ke semua pihak sekolah agar ada pendampingan dari guru,” katanya.

Wakil Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, mengatakan, untuk menindaklanjuti kondisi sekolah dasar belum ada guru BK ini, pihaknya akan membuat program psikolog masuk sekolah.

”Kami akan libatkan psikolog agar bisa berperan. Saya rasa adanya psikolog lebih efektif. Ada guru Bimbingan Konseling pun belum tentu menguasai persoalan kejiwaan siswa atas problem yang dialami siswa, maupun latar belakang orang tua siswa seperti apa. Psikolog saya rasa lebih tepat untuk ekplorasi terhadap persoalan kejiwaan seperti itu,” tandasnya. (amu/aro/ce1)

BAGIKAN