Pemberi dan Penerima, Ada Sanksi Pidana

Politik Uang

40
Abhan Misbah (Joko Susanto/RADAR SEMARANG)
Abhan Misbah (Joko Susanto/RADAR SEMARANG)

SALATIGA-Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah Abhan Misbah menegaskan ada sanksi terhadap upaya politik uang dalam Pemilukada serentak pada 15 Februari 2017 mendatang. Sanksi pidana bisa dijatuhkan pada pemberi dan penerima politik uang.

“Kami juga bisa melakukan operasi tangkap tangan (OTT) kalau ada transaksi uang yang mencurigakan, tapi masih berkaitan penyelenggaraan pemilu. Namun kami akui hal tersebut sulit dilakukan kalau tanpa bukti yang kuat,” kata Abhan, Jumat (2/12).

Namun demikian, dalam menyikapi politik uang tersebut, semua juga dikembalikan peran dari masyarakat agar membangun kultur berani menolak adanya politik uang. Ia juga menilai politik uang adalah kejahatan luar biasa dalam proses demokrasi.

“Kami minta masyarakat jangan mau gadaikan nurani hanya gara-gara menerima Rp 100 ribu-Rp 200 ribu, tapi 5 tahun ke depan rusak daerah kita,” ungkapnya.

Menurut catatan Bawaslu, hingga saat ini belum ada masalah serius dalam pelaksanaan proses pemilukada di 7 kabupaten/kota di Jateng. “Sampai saat ini pelanggaran pidana tentang pemilukada belum ada untuk di Jateng, kebanyakan cuma pelanggaran administrasi,” sebutnya.

Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Salatiga Arsyad Wahyudi juga menyampaikan bahwa hingga saat ini belum menemukan adanya kampanye hitam. “Belum ada temuan itu, semua masih dalam batasan kesalahan administrasi,” imbuhnya. (jks/ton)

BAGIKAN