Netralitas PNS Harus Dipastikan

46

SALATIGA – Anggota Komisi II DPR RI Sareh Wiyono mengingatkan Pj Wali Kota Salatiga Ahmad Rofai beserta jajarannya untuk terus menjaga netralitas PNS dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Salatiga yang akan berlangsung pada 15 Februari 2017 mendatang. Menurutnya, latar belakang kedua pasangan calon yang sama-sama pernah menjadi orang nomor satu di Salatiga dinilai miliki pengaruh tersendiri terhadap kenetralitas PNS.

Hal ini diungkapkan wakil rakyat dari Fraksi Partai Gerindra tersebut dalam acara Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI ke Pemerintah Kota Salatiga, Kamis (1/12). Sebanyak 8 anggota Komisi II DPR RI diterima langsung oleh Penjabat Wali Kota Salatiga beserta jajarannya di Rumah Dinas Wali Kota.

Rofai menegaskan, Pemerintah Kota Salatiga bersama dengan Panwaslu dan instansi terkait mengawasi secara ketat netralitas PNS. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Aturan ini memuat larangan PNS untuk memihak pasangan calon beserta sanksinya.

Selain netralitas PNS, anggota Komisi II DPR RI juga menyoroti masalah pelanggaran-pelanggaran dalam pemilu. Anggota Komisi II DPR RI, Arteria Dahlan mengungkapkan bahwa pemilukada Kota Salatiga 5 tahun lalu memiliki banyak catatan pelanggaran. Seperti misalnya pemilih ganda, black campaign, manipulasi hasil suara, sampai money politic. Pihaknya berharap pemilukada 2017 nanti akan berjalan lebih baik.

“Pemilukada 2017 merupakan pemilu serentak gelombang kedua, namun ini adalah pemilu pertama setelah UU No 10 Tahun 2016 disahkan. Undang-Undang tesebut menegaskan semua pihak untuk melakukan tugasnya secara netral. Siapapun yang terbukti melanggar peraturan akan ditindak tegas sesuai undang-undang,” terang wakil dari fraksi PDIP tersebut.

Menjawab pertanyaan dan saran dari anggota Komisi II DPR RI, Rofa’i menegaskan bahwa pihaknya akan terus memantau jalannya Pemilukada di Kota Salatiga agar berjalan sesuai dengan regulasi yang ada. Sejalan dengan hal tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Salatiga berkomitmen untuk menyelenggarakan pemilukada yang jujur, adil dan transparan. (sas/ton)

BAGIKAN