Mulai 2017, Transportasi Haji Dibiayai APBD

54

PEKALONGAN-Biaya transportasi jamaah haji yang meliputi biaya transportasi dari daerah asal ke tempat pemberangkatan jamaah haji ke Arab Saudi, maupun dari tempat kedatangan jamaah haji ke daerah asal, sedang diupayakan gratis. Rencananya, biaya transportasi tersebut akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekalongan melalui Peraturan Daerah (Perda) Inisiatif tentang Penyelanggaraan Haji, sedang menggodok aturan tersebut.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Perda Penyelenggaraan Haji, Sugeng Indiarso, menjelaskan bahwa dasar munculnya rancangan perda tersebut karena penyelenggaraan ibadah haji menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Sehingga harus memberikan pelayanan administrasi, kesehatan, akomodasi, dan transportasi guna menunjang pelaksanaan ibadah haji.

“Kami membuat perda inisiatif tentang penyelenggaraan haji, terutama terkait bantuan transportasi untuk jamaah haji, agar lebih mudah, nyaman, aman, lancar serta kepastian dalam perjalanan ibadah hajinya,” terangnya.

Ketika raperda tersebut disahkan menjadi perda, maka di tahun mendatang, jamaah haji akan mendapatkan bantuan transportasi dari daerah asal ke embarkasi atau titik pemberangkatan ke Arab Saudi atau sebaliknya, pelayanan bagasi, konsumsi serta biaya operasional lainnya.

Kepala Sub Bagian Keagamaan dan Pendidikan pada Bagian Kesejahteraan Masyarakat, Setda Kota Pekalongan, Toro, menjelaskan bahwa selama ini untuk pemberangkatan maupun kedatangan jamaah haji, setiap jamaah haji masih menanggung sendiri biaya transportasi maupun operasional yang tidak masuk dalam paket ONH. Biaya tersebut biasa disebut biaya gotong-royong. Besarannya tergantung kesepakatan. “Jika jumlah jamaah haji banyak, biaya lebih sedikit dan sebaliknya. Karena tarif transportasi akan sama saja jumlahnya, mau sedikit atau banyak,” terangnya.

Padahal, imbuhnya, tak semua jamaah haji berasal dari kalangan orang kaya. Sehingga biaya transportasi tersebut terkadang dikeluhkan oleh para jamaah. Lantaran jumlahnya cukup besar, sedangkan jumlah jamaah haji dari Kota Pekalongan tidak sebanyak kota/kabupaten lain. “Dengan adanya perda ini, tentunya akan meringankan jamaah haji karena segala sesuatunya sudah ditanggung oleh pemkot,” cetusnya. (tin/ida)

BAGIKAN