Pemkab Tak Serius Bentuk Satgas Pungli

55

UNGARAN–Pemkab Semarang dituding kurang bersungguh-sungguh dalam menindaklanjuti Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87/2016 tentang pembentukan satgas anti pungli di setiap daerah. Hal itu terlihat dari belum adanya pengajuan dari pihak eksekutif kepada legislatif terkait penganggaran satgas tersebut. Padahal pembentukan satgas anti pungli dilakukan maksimal 9 November 2016.

Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Semarang, Said Riswanto mengatakan hingga kini pembahasan anggaran untuk pembentukan satgas itu belum dilakukan. “Hingga kini, pihak Pemkab belum mengusulkan ke dewan terkait dengan anggaran,” ujar Said, Kamis (1/12) kemarin.

Padahal, kata Said, beberapa pelayanan publik di Kabupaten Semarang rawan terjadi pungli. “Semua unit pelayanan, seperti Dinas Perizinan, itu semua rawan pungi,” kata Said.

Karena itu, Said berharap, agar Pemkab Semarang bersungguh-sungguh dalam menindaklanjuti Perpres pembentukan satgas pungli. Apalagi pembentukan satgas anti pungli di daerah, telah diperkuat dengan adanya Surat Edaran (SE) dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dan SE dari Menteri Dalam Negeri. “Pembentukan satgas anti pungli di Kabupaten Semarang belum pernah diusulkan oleh pihak eksekutif kepada pihak dewan,” katanya.

Dijelaskan Said, dewan berjanji akan segera menganggarkan untuk pembentukan satgas anti pungli jika ada usulan dari eksekutif. “Karena sifatnya darurat. Meski anggaran untuk 2017 sudah ada, namun masih bisa dimasukkan,” tuturnya.

Sementara itu, beberapa instansi di lingkungan Pemkab Semarang sudah mulai bersih-bersih dari pungli. Salah satunya pelayanan di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Kabupaten Semarang. Pengamatan di lapangan, di kantor yang melayani pembayaran pajak dan mutasi identitas kendaraan bermotor (ranmor). Loket SPOPD, misalnya yang setiap harinya melayani pengambilan formulir pajak ranmor. Loket tersebut dulunya dikenal sebagai lokasi favorit aksi pungli. Nampaknya hal itu kini sudah berubah.

Dimana dulunya, ketika hendak memperpanjang pajak ranmor bisa menggunakan sistem ‘tembak’ KTP. Bagi warga yang memiliki ranmor yang identitas kepimilikan bukan dirinya. “Sudah tidak bisa (tembak KTP) lagi,” tutur Agusman, petugas loket SPOPD.

Modus dalam melakukan pungli pada loket ini yaitu petugas loket meminta pungutan ke wajib pajak lantaran wajib pajak tidak membawa KTP sesuai STNK. Besaran pungutan bervariasi tergantung jenis kendaraan bermotornya. Sebelumnya, ketika wajib pajak hendak mengurus pembayaran pajak tahunan ranmor roda dua dan roda empat sering dimintai uang tambahan.

Besarnya bisa mencapai Rp 80 ribu sebagai kompensasi ditiadakannya syarat KTP sesuai identitas di STNK. “Kalau tidak ada KTP ya balik nama saja sesuai nama Anda,” ujarnya. (ewb/ida)

BAGIKAN