Bidik Wajib Pajak UMKM

40
KAMPANYE PAJAK: Pengundian Gebyar Pasar Tradisional dan Belanja Berhadiah di Pasar Raya Kota Salatiga, Kamis (1/12). (Joko Susanto/RADAR SEMARANG)
KAMPANYE PAJAK: Pengundian Gebyar Pasar Tradisional dan Belanja Berhadiah di Pasar Raya Kota Salatiga, Kamis (1/12). (Joko Susanto/RADAR SEMARANG)

SALATIGA- Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Salatiga bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah I menggelar blusukan untuk memaksimalkan potensi wajib pajak pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Salah satunya dengan menggelar kampanye simpatik di Pasar Raya Kota Salatiga, Kamis (1/12).

Kegiatan yang diselenggarakan bekerjasama dengan Disperindakop dan UMKM Kota Salatiga tersebut dilakukan dengan konsep Gebyar Pasar Tradisional dan Belanja Berhadiah. Selama kegiatan berlangsung, sejumlah leaflet kampanye simpatik dibagikan dan layanan help desk juga dibuka. Acara tersebut dihadiri oleh Staf Ahli Wali Kota Salatiga bidang Kemasyarakatan dan SDM, Sri Danudjo.

Dalam acara tersebut, Sri berinteraksi langsung dengan pedagang pasar. Ia juga mengajak pedagang untuk turut serta menyukseskan program amnesti pajak. Ia menyampaikan, isu bahwa amnesti pajak hanya untuk orang-orang kaya adalah tidak benar. “Penting UMKM untuk ikut program pengampunan pajak, tarifnya juga ringan 0,5 persen dengan omzet Rp 4,8 miliar per tahun,” kata Sri.

Kepala KPP Pratama Salatiga Toto Hendiarto mengatakan, tujuan kegiatan tersebut untuk memberikan kesempatan bagi seluruh wajib pajak, termasuk UMKM, memanfaatkan program amnesti pajak. Selain itu, untuk memperbaiki catatan perpajakan masa lalu dan mulai kembali sebagai pembayar pajak yang patuh dengan membayar tarif uang tebusan sangat rendah.

“Pada periode kedua ini, akan ada banyak sosialisasi ke UMKM, omzetnya di bawah Rp 4,8 miliar per tahun,” kata Toto.

Menurutnya, ada banyak kemudahan untuk UMKM yang ikut serta dalam amnesti pajak. Diantaranya para pelaku usaha bisa mengisi surat peryataan harta (SPH) secara manual atau tulis tangan. “UMKM sendiri tarif tebusannya ada dua macam, yakni 0,5 persen untuk UMKM dengan total nilai harta Rp 10 miliar dan 2 persen untuk UMKM dengan total nilai harta lebih besar Rp 10 miliar,” ungkapnya. (jks/ton)

BAGIKAN