Supriyadi Ketua DPRD Kota Semarang
Supriyadi Ketua DPRD Kota Semarang

SEMARANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang menyebut tim anggaran Pemerintah Kota Semarang teledor karena hingga kini belum menyelesaikan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017. Sesuai aturan, pada 30 November 2016 besok, adalah batas akhir memutuskan APBD 2017. Seharusnya, dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) telah diserahkan satu bulan sebelumnya.

”Kami sebenarnya sudah memberikan warning mengenai keterlambatan penyerahan dokumen KUA-PPAS dari Pemkot Semarang. Kami sudah menyurati pemkot,” kata Ketua DPRD Kota Semarang, Supriyadi, kepada Jawa Pos Radar Semarang, Selasa (29/11).

Dikatakannya, berdasarkan regulasi telah jelas aturannya, bahwa keputusan mengenai APBD tahun berikutnya harus dilakukan sebulan sebelum pelaksanaan. Namun ternyata hingga sekarang belum diselesaikan.

”Ini menunjukkan sistem penganggaran pemkot kurang tertib. Kami sudah peringatkan, batas akhir 30 November 2016 merupakan hari terakhir memutuskan APBD 2017. Tapi ternyata ada keteledoran dari tim anggaran Pemkot Semarang,” ujarnya.

Pihaknya mengaku telah mendapat klarifikasi, bahwa Pemkot Semarang telah meminta maaf. Pemkot mengaku akan mengejar dengan sisa waktu tiga hari untuk menyelesaikan berkas dokumen penganggaran RAPBD 2017 tersebut. ”Konsekuensinya ya harus dikebut dengan dilembur. Ini waktunya sangat mepet sekali,” kata politikus PDIP itu.

Pemkot Semarang harus segera menyampaikan KUA-PPAS untuk dilakukan pembahasan rancangan APBD 2017. Namun demikian, Supriyadi mendorong agar pembahasan RAPBD 2017 bisa selesai dengan waktu yang tersisa.

”Ini menjadi catatan buruk kinerja TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah). Ke depan, jangan sampai terulang. Kami tugasnya untuk mengawal semua hal untuk kepentingan masyarakat,” tandasnya.

Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi mengakui, ada miskomunikasi mengenai pemahaman dari jajarannya soal Undang-Undang Nomor 32/2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait batas akhir untuk menyelesaikan APBD tahun berikutnya harus satu bulan sebelumnya.

”Kami sudah menyampaikan permintaan maaf atas adanya miskomunikasi yang membuat pembahasan anggaran ini tertunda,” katanya.

Namun demikian, Hendi –sapaan akrab Hendrar Prihadi— berkomitmen bahwa pembahasan akan diselesaikan sampai 30 November 2016. Meski dalam waktu yang mepet. Ia mengaku telah meminta jajarannya untuk segera menyelesaikannya dengan lembur. ”Kemarin juga dikerjakan sampai dini hari, jam satu pagi baru selesai. Mungkin pembahasan akan dilakukan sampai malam hari,” ujarnya. (amu/aro/ce1)