Pengelolaan BRT Trans Semarang Kembali Disoal, Dikelola Konsorsium, Koridor 3 dan 4 Jauh Lebih Tertib

819

Menjelang akhir kontrak pengelola Bus Rapid Transit (BRT) Trans Semarang 2016, dan dimulainya lelang baru dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang, sistem pengelolaan BRT Trans Semarang kembali disoal. Terutama pengelolaan di Koridor 1 dan 2 serta rencananya di koridor 5 dan 6 pada 2017 mendatang. Karena itulah, Pemkot Semarang diminta memberikan ruang kepada para pelaku transportasi yang terdiri atas sopir, pemilik trayek maupun pemilik bus untuk meniru pengelolaan di koridor 3 dan 4. Seperti apa?

PATUT diapresiasi. Kepedulian Pemkot Semarang dalam memberikan ruang kepada para pelaku transportasi yang terdiri atas sopir angkutan, pemilik trayek, dan pemilik angkutan untuk mengelola BRT Trans Semarang koridor 3 (Pelabuhan Tanjung Emas, Stasiun KA Tawang, Stasiun KA Poncol, RS Elisabeth dan Simpang Lima) dan koridor 4 (Terminal Cangkiran, Bandara Internasional Ahmad Yani, Stasiun KA Tawang) telah membuahkan hasil. Pengelolaan angkutan atau operator di kedua koridor tersebut jauh lebih tertib dari sebelumnya. Meski okupansi BRT Trans Semarang berjubel saat pagi jelang berangkat sekolah dan kerja serta sore saat pulang sekolah dan kerja.

Keberhasilan tersebut tidak lepas dari kepedulian Bambang Pranoto Purnomo yang sekarang menjadi Direktur PT Matra Semar, perusahaan konsorsium yang menjadi pengelola BRT Trans Semarang koridor 3 dan 4. ”Ketika kali pertama Pemkot Semarang menawarkan kepada para sopir dan pemilik trayek di koridor 3 dan 4 pada 2014 lalu, tidak langsung diterima dengan tangan terbuka,” tutur Bambang kepada Jawa Pos Radar Semarang.

Bambang kala itu hanya seorang sopir bus milik PO Kartika Sari. Namun Bambang dipercaya rekan-rekannya menjadi Ketua Paguyuban Lintas Kota yang mewadahi para sopir angkot, bus maupun pemilik trayek. Bambang yang jeli memandang tawaran Pemkot Semarang, sehingga berusaha mengajak rekan-rekannya dari seorang sopir bus yang bayarannya tidak pasti beralih menjadi sopir atau pengelola BRT Trans Semarang.

”Niat saya waktu itu, para sopir angkutan kota harus meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya maupun keluarganya. Sehingga harus berani melakukan perubahan dari yang sebelumnya,” tuturnya.

Namun ajakan tersebut tidak langsung mendapatkan respons positif. Karena ada konsekuensi diberlakukannya BRT Trans Semarang, angkutan umum di jalur tersebut harus hilang. Namun para sopir dan pemilik trayek, tetap diakomodasi sebagai pengelola dan bisa sekaligus tetap menjadi  sopir, tapi sopir BRT Trans Semarang. Selain itu, yang semula menerima gaji harian, gajinya berubah menjadi bulanan. ”Mereka itu tidak mau dan merasa khawatir, karena terbiasa menerima gaji harian, berubah menjadi bulanan,” kata Bambang.

Sehingga Bambang harus face to face meyakinkan dan memberikan pemahaman kepada para sopir untuk bersama-sama menjadi pengelola BRT Trans Semarang. Dengan begitu, para sopir dan pemilik trayek tidak akan tersisih dari persaingan usaha di bidang transportasi dengan pengusaha yang sudah establish sebelumnya. ”Waktu itu, sopir angkutan dan pemilik trayek Mangkang-Plamongan saya kumpulkan, dan saya beritahukan bahwa Pemkot Semarang akan membuat BRT Trans Semarang dengan subsidi,” kenangnya.

Meski begitu, untuk meyakinkan para sopir dan pemilik trayek ini, butuh waktu empat bulan sejak diluncurkan BRT pada Januari 2014 silam ini. Kala itu, baru 15 unit BRT yang dioperasionalkan Pemkot Semarang. PT Matra Semar hanya memiliki 4 sopir reguler, dan lainnya diambilkan secara kontrak dari perusahaan bus Damri dan lainnya.

Waktu itu, imbuh dia, para sopir di jalur tersebut masih menolak masuk perusahaan konsorsium PT Matra Semar. Padahal, persyaratannya untuk masuk tidak dipersulit, tidak pakai ijazah, tidak dibatasi usianya, tapi yang terpenting adalah sopir yang bekerja di jalur tersebut. Dengan catatan memiliki SIM B 1 Umum.

”Ternyata itu tidak gampang juga. Meski begitu, saya berusaha meyakinkan para sopir dan pemilik trayek di jalur koridor 3 dan 4. Caranya, dengan mengambil jalan tengah, yakni menggaji mereka yang tetap menjadi sopir sebesar  Rp 2,25 juta sebulan. Namun setiap hari, bisa diambil Rp 50 ribu. Dan sisanya diberikan total pada akhirnya bulan, sehingga jumlahnya Rp 2,25 juta. Dengan cara itu, setelah 4 bulan berlangsung, baru mau digaji tiap bulan,” tuturnya.

Dijelaskan Bambang, pada Januari 2014 memang baru 15 unit BRT Trans Semarang yang dioperasional di koridor 4. Dan saat itu, Bambang yang getol memperjuangkan tarif pelajar hanya Rp 1.000 jauh dekat. Akhirnya disetujui Pemkot Semarang.

”Kami bersyukur, pada 2015 akhir ditambah 3 unit dan Agustus 2016 ditambah 6 unit. Sehingga November 2016 ini, total sudah berjumlah 24 unit BRT Trans Semarang yang operasional di koridor 4 dengan gaji setiap sopir meningkat menjadi Rp 3 juta per bulan dengan waktu kerja setiap hari hanya 8 jam. Gaji tersebut di atas Upah Minimum Kota Semarang (UMK), mendapatkan BPJS Ketenagkerjaan dan BPJS Kesehatan. Ini sangat selaras dengan UU Ketenagakerjaan,” katanya.

Sedangkan koridor 3 yang diluncurkan pada 1 Mei 2015, mengoperasionalkan 10 unit BRT Trans Semarang. Pada 2016 ini, sudah ditambah, sehingga totalnya menjadi 16 unit yang beroperasi semua. Total sopir di koridor  3 dan 4, sebanyak 65 orang. Setiap 3 sopir bertanggung jawab 2 armada bus BRT Trans Semarang.

”Selama 3 tahun berjalan, saya bersyukur teman-teman saya senasib sepenanggungan dulu, telah terakomodasi di perusahaan konsorsium ini. Dan 90 persen sopir BRT Trans Semarang di koridor 3 dan 4 adalah sopir dari Kota Semarang. Sebagian dari mereka adalah pemilik saham PT Matra Semar,” tandasnya.

Dijelaskan pula, PT Matra Semar mengakomodasi para sopir, pemilik trayek atau pemilik bus/angkutan untuk menanamkan saham dalam bentuk urun unit bus ke dalam perusahaan. Hitungannya, penanaman saham rata-rata nilai 1 bus yang harganya antara Rp 750 juta-Rp 900 juta, keuntungan bersihnya setiap bulan rata-rata sebesar Rp 5 juta per armada. ”Setiap 5 tahun, bus tersebut harus ganti yang baru. Dan bus yang lama harus dijual,” katanya.

Untuk pembelian bus baru, pada awal 2014 saat BRT Trans Semarang diluncurkan, hanya di-support Bank DI Jogjakarta. Namun pada 2016 ini, Bank Jateng sudah memberikan dukungan dengan mengucurkan pinjaman pembelian unit bus BRT Trans Semarang. ”Jadi pemilik bus angkutan yang lama dijual. Uangnya ditanamkan ke dalam perusahaan PT Matra Semar. Kemudian PT Matra Semar melakukan pengadaan bus baru dengan sistem kredit dari Bank DIJ 28 unit dan Bank Jateng 12 unit,” bebernya.

Terkait subsidi Pemkot Semarang ke dalam BRT Trans Semarang, sistemnya by the service. Jadi pemkot menentukan jumlah bus yang operasional, membayar biaya operasional, gaji karyawan dan biaya lainnya, yang diatur dalam sistem lelang yang diperbaharui per tahun. ”Namun tiket BRT Trans Semarang dikelola langsung oleh Pemkot Semarang dan masuk ke kas daerah. Jadi, istilahnya, pemerintah membeli pelayanan saja,” tuturnya.

Dengan model seperti itu, jelas Bambang, kini semua pihak merasa diuntungkan. Selain menyerap tenaga kerja dan para pelaku transportasi meningkat kesejahteraannya, pelayanan transportasi masyarakat juga lebih cepat, teratur, aman dan nyaman. ”Saat ini di koridor 4, ada 9 pemilik saham dan di koridor 3 ada 8 pemilik saham. Kami sangat terbuka,” tandasnya.

Diakuinya, di Cangkiran masih ada 8 unit bus angkutan umum yang operasional. ”Saya berharap, Pemkot Semarang bisa mengakomodasi kedelapan bus tersebut untuk beralih menjadi operator BRT,” harapnya.