40 Persen Guru Belum S1

151

SEMARANG – Dari sekitar 500 ribu guru di Jateng, sebanyak 40 persen di antaranya belum berpendidikan S1. Padahal, berdasarakan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru wajib S1. Pemprov Jateng diminta memberikan perhatian lebih agar guru-guru di Jateng bisa lebih profesional dalam mengajar.

Anggota Komisi E DPRD Jateng, Muh Zen Adv mengatakan, pemerintah harusnya ikut hadir untuk meningkatkan profesionalisme guru, tidak terkecuali di Jateng. Ketika ada aturan harus S1, pemerintah harusnya bisa menjembatani agar mereka bisa menyelesaikan studi tersebut. Untuk guru-guru PNS mungkin tidak masalah, karena secara kesejahteraan bagus. ”Tapi masalahnya banyak guru-guru swasta dan honorer yang hanya mendapatkan gaji Rp 300 ribu-Rp 400 ribu. Ini kan sulit jika harus menyelesaikan S1,” katanya, kemarin.

Untuk itu, di hari guru nasional tahun ini pemerintah baik pusat, provinsi maupun kabupaten/kota diminta lebih memperhatikan guru. Terutama guru-guru swasta atau honorer yang sudah ikut berjuang untuk mencerdaskan generasi muda. Di Jateng, ada sekitar 230 ribu guru swasta dan honorer yang secara kesejahteraan masih jauh dari cukup. ”Bagaimana bisa mereka dituntut profesional, jika kenyataannya pemerintah lepas tangan. Padahal mereka memiliki tanggung jawab sama,” tegasnya.

Ketua Persatuan Guru Swasta Indonesia (PGSI) Jateng ini menambahkan, mestinya guru-guru swasta atau honorer memperoleh prioritas untuk mendapatkan beasiswa. Sebab, guru memiliki peran sentral dalam mencerdaskan siswa. Terutama guru-guru di daerah pelosok pedesaan yang masih belum tersentuh. ”Di Jateng, sebanyak 71 guru PNS ternyata berdinas di  perkotaan. Ini yang membuat pendidikan di pelosok kurang maksimal,” tambahnya.

Dewan juga meminta pemprov bisa lebih memperhatikan kesejahteraan guru-guru swasta. Pemprov harus bisa menyetarakan gaji guru, agar tidak terlalu njomplang dengan guru-guru yang bertatus PNS. Sebab, dewan kerapkali mendapatkan keluhan dari masyarakat, karena terkesan mengabaikan. ”Masak guru honorer hanya mendapatkan tidak lebih dari Rp 300 ribu per bulan. Ini kan sangat ironis,” kata anggota Komisi E DPRD Jateng, Yudi Indras Wiendarto. (fth/ric/ce1)