SEMARANG Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jateng, Frans Kongi, berencana mengajukan penangguhan terkait nilai upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2017 yang telah ditetapkan Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, Senin (21/11).  Pihaknya merasa nominal UMK tidak sesuai dengan formulasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan. Sebab, masih ada sejumlah daerah yang UMK 2017 naik lebih dari 8,25 persen. Seperti Kabupaten Jepara 18 pesen dan Kota Semarang 11 persen.

”Rata-rata kami oke bisa terima. Tapi masih ada yang tidak sesuai PP 78. Padahal, gubernur seharusnya tahu, PP ini jadi pedoman. Kalau kenaikannya masih di angka 8,40 persen, kami masih memaklumi,” ucapnya.

Saat ini, pihaknya tengah melakukan evaluasi. Apakah akan mengajukan perkara ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atau sekadar penangguhan. Sebab, jika dibiarkan, nilai UMK akan kembali tidak sehat seperti tahun-tahun sebelumnya. Dampaknya, kondusivitas investasi menurun.  Padahal saat ini pengusaha di Jateng tengah berjuang untuk bersaing di pasar global. ”Semua harus patuh PP. Pengusaha, serikat pekerja, dan pemerintah itu sendiri,” bebernya.

Ketua Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Jateng, Nanang Setyono, mengaku angka UMK 2017 yang ditetapkan Gubernur Jateng masih kurang tinggi. Masih ada beberapa hal yang belum dipenuhi.

Dia bercerita, dalam proses penetapan UMK, KSPN telah menyampaikan untuk tidak menggunakan PP 78/2015. Peraturan itu dirasa tidak sesuai jika diterapkan di Jateng. Sebab, rumusnya masih menggunakan survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) 2015. ”Bagaimana survei 2015 menjadi dasar penetapan 2017? Kan sudah berbeda,” katanya.

Kini, pihaknya coba mengajukan rumus struktur skala upah yang sudah bekerja lebih dari 1 tahun. Formulasinya adalah upah 2016+selisih UMK+masa kerja+jabatan+pendidikan+kompetensi.

Dijelaskannya, angka selisih UMK didapat dari nilai UMK 2017 dikurangi UMK 2016.

Untuk formula masa kerja, adalah 3 persen  bagi sudah bekerja 1-3 tahun dari UMK 2017, 3-6 tahun 4 persen, 6-9 tahun 5 persen, 9-12 tahun 6 persen, 12-15 tahun 7 persen. 15-18 tahun 8 persen. 18-21 tahun 9 persen, dan 21 tahun ke atas 10 persen.

Rumus jabatan adalah supervisor sederajat Rp 150 ribu, dan leader sederajat Rp 100 ribu. ”Kalau pendidikan, disesuaikan dengan lulusan atau ijazah. Kalau sarjana Rp 75 ribu. SMA Rp 50 ribu, SMP Rp 25 ribu, dan SD Rp 10 ribu,” bebernya.

Sedangkan kompetensi, rumusnya berdasarkan golongan pekerja. Untuk supervisor sederajat golongan A Rp 100 ribu, golongan B Rp 75 ribu, golongan C Rp 50 ribu. Leader sederajat golongan A Rp 50 ribu, golongan B Rp 25 ribu, golongan C Rp 20 ribu. Operator sederajat golongan A Rp 20 ribu, golongan B Rp 15 ribu, dan golongan C Rp 10 ribu. (amh/aro/ce1)