Penetapan UMK Langgar PP, Kenaikan Lebihi 8,25 Persen

304
PENETAPAN: Gubernur Jateng Ganjar Pranowo saat menetapkan UMK kabupaten/kota di Jateng, kemarin. (ADITYO DWI/JAWA POS RADAR SEMARANG)
PENETAPAN: Gubernur Jateng Ganjar Pranowo saat menetapkan UMK kabupaten/kota di Jateng, kemarin. (ADITYO DWI/JAWA POS RADAR SEMARANG)

SEMARANG Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, telah memutuskan besaran upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2017 di ruang kerja gubernur, Senin (21/11). Dalam Surat Keputusan (SK) Nomor 560/50/2016 yang mulai berlaku 1 Januari 2017 ini, Kota Semarang masih menduduki UMK tertinggi di Jateng, yakni Rp 2.125.000. Terendah masih Banjarnegara Rp 1.370.000. Sementara persentase kenaikan tertinggi UMK Kabupaten Jepara mencapai lebih dari 18 persen, yakni dari Rp 1.350.000 naik menjadi Rp 1.600.000.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jateng, Frans Kongi, mengatakan, penetapan UMK 2017 tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2016. Sebab, jika mengacu peraturan tersebut, kenaikan maksimal hanya 8,25 persen. Dia memperkirakan, gubernur sudah mempertimbangkan dengan matang menaikkan UMK hingga lebih dari 18 persen.

”Tapi kami perlu penjelasan soal itu. Kami berharap Pak Gub tidak menyalahi PP 78,” katanya saat dihubungi Jawa Pos Radar Semarang, kemarin.

Sebab, lanjutnya, PP 78 merupakan perintah yang diberikan pemerintah pusat untuk dipatuhi seluruh pemerintah daerah. Frans menilai, formula nilai upah yang dituangkan di PP tersebut sudah sehat. Tidak seperti rumus sebelum-sebelumnya.

Dia khawatir, jika kenaikan UMK terlalu tinggi akan membuat perluasan investasi melesu. Dunia usaha sedang sulit. Di sisi lain, pengusaha juga didesak oleh pemerintah untuk membuka lapangan kerja guna mengatasi pengangguran. Padahal perkembangan ekonomi agak melambat. Itu pun harus bersaing dengan pasar global. ”Jadi peningkatan UMK ini sangat bahaya untuk memenangkan persaingan global,” bebernya.

Ketua Komisi E DPRD Jateng, AS Sukawijaya, menambahkan, Kota Semarang juga mengalami kenaikan UMK 2017 yang tidak sesuai PP 78, yakni mencapai 11 persen. Meski begitu, dia meminta kepada seluruh pengusaha untuk mematuhi keputusan gubernur. ”Jangan lagi ada yang kucing-kucingan soal pengupahan. Takutnya justru membuat suasana yang kurang kondusif dan berdampak pada iklim industri di Jateng,” tegasnya.

Gubernur Ganjar meminta agar seluruh pengusaha di setiap daerah mematuhi keputusannya. Menggaji karyawan, minimal angka UMK yang telah ditentukan. Jika melanggar penetapan UMK 2017 tersebut, pengusaha akan terancam sanksi yang cukup berat. Yakni, pidana paling singkat satu tahun dan paling lama empat tahun. ”Atau denda minimal Rp 100 juta dan maksimal Rp 400 juta. Jadi pengusaha harus tahu,” katanya.

Mantan anggota DPR RI ini menegaskan, UMK berlaku bagi pekerja atau buruh dengan tingkat paling rendah yang masa kerjanya kurang dari 1 tahun. Mengenai pekerja dengan masa kerjanya sudah 1 tahun atau lebih ditetapkan sesuai kesepakatan antara pekerja dengan pengusaha secara dipartit. Yakni, dengan mempertimbangkan produktivitas pekerja dan kemampuan perusahaan. Ketentuan jumlah struktur skala upah ini yang harus diputuskan maksimal 23 Oktober 2017.

Dikatakan, bagi pengusaha yang merasa keberatan dengan keputusan ini, bisa mengajukan penangguhan paling lambat 10 hari sebelum berlakunya UMK, atau maksimal 21 Desember 2016. Sementara pekerja yang ternyata masih belum menerima hak sesuai ketentuan tersebut, diminta melaporkan ke Pemprov Jateng.

Tersedia sejumlah kanal aduan. Yakni, melalui SMS Center 085326486206, Hotline service 024 8311713, Twitter @disnaker_jateng, Facebook Nakertrans Jateng Prov, email nakertransjatengprov@gmail.com, dan website nakertransduk.jatengprov.go.id.

”Atau melalui surat tertulis ditujukan ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jateng Jalan Pahlawan Nomor 16 Kota Semarang,” katanya.

Dijelaskan Ganjar, penetapan nilai UMK sudah melalui proses sidang Dewan Pengupahan Tingkat Kabupaten/Kota pada 14 November 2016 lalu. Pada pembahasan itu, disepakati bahwa UMK tidak dibahas dalam Dewan Pengupahan Tingkat Provinsi.

Diakui, masih ada pembahasan UMK yang tidak sepakat. Yakni, Kota Semarang dan Kabupaten Batang. Ada juga 19 kabupaten/kota yang ternyata nominal UMK yang diajukan oleh bupati/wali kota belum 100 persen sesuai Kebutuhan Hidup Layak (KHL). ”Maka pada penetapan UMK 2017 akan didorong 100 persen KHL, ini pekerjaan rumah (PR) untuk 2017,” ujar Ganjar. (amh/aro/ce1)