MEMANTAU: Bupati Kendal Mirna Annisa menjadi saksi pembayaran ganti rugi lahan tol Semarang-Batang kepada warga Desa Sumbersari, Ngampel, kemarin. (BUDI SETYAWAN/JAWA POS RADAR SEMARANG)
MEMANTAU: Bupati Kendal Mirna Annisa menjadi saksi pembayaran ganti rugi lahan tol Semarang-Batang kepada warga Desa Sumbersari, Ngampel, kemarin. (BUDI SETYAWAN/JAWA POS RADAR SEMARANG)

KENDAL — Bupati Kendal, Mirna Annisa, meminta agar tim pembebasan lahan jalan tol Batang-Semarang segera dituntaskan. Sehingga pembangunan jalan tol bisa segera dilaksanakan seperti daerah lainnya. Hal itu sesuai instruksi Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang meminta agar jalan tol Batang-Semarang bisa segera terealisasi.

Karenanya, ia meminta kepada tim satuan kerja (satker) independen pembebasan lahan tol Semarang-Batang untuk bekerja keras. Sebab, pembebasan lahan di Kendal, diakuinya, sangat lamban ketimbang daerah-daerah lainnya.

”Saya berharap Kendal seperti daerah lainnya bisa cepat menyelesaikan pembebasan lahan untuk jalan tol,” katanya saat menjadi saksi pembayaran ganti rugi lahan tol warga Desa Sumbersari, Kecamatan Ngampel, Jumat (18/11).

Untuk mempercepat pembebasan, lanjut dia, BPN dan tim appraisal yang berperan dalam pembebasan lahan harus terbuka dan transparan dalam penetapan harga ganti rugi.

”Jalan tol memang program pemerintah, tapi jangan sampai proses pembebasan lahan ini warga mendapatkan ganti rugi yang tidak sepadan,” jelasnya.

Kepada masyarakat, Mirna meminta agar seluruh masyarakat mendukung proyek jalan tol.  Sebab, jalan tol merupakan program pemerintah untuk kemajuan pembangunan nasional dan kepentingan umum.

Warga  yang lahannya terdampak pembangunan jalan tol dan belum menerima ganti rugi diminta untuk menjalin komunikasi dengan BPN dan kepala desa setempat. ”Pemerintah pada prinsipnya memberikan ganti rugi yang layak untuk warga,” katanya.

Dengan adanya dukungan percepatan pembangunan jalan tol, menurutnya, warga ikut memperlancar pembangunan di Kendal. Hal ini semata-mata agar Kendal tidak ketinggalan dan terganjal hanya karena proyek pemerintah pusat yang belum selesai.

Bupati juga berpesan kepada warga bahwa pembebasan tanah sepenuhnya kewenangan pemerintah pusat. Mirna juga menyampaikan apresiasi untuk warga Sumbersari yang telah ikhlas melepaskan tanahnya dan menyepakati uang ganti rugi yang diterima.

Kepala BPN Kendal, Fathurahman, menjelaskan, di Desa Sumbersari ada 296 bidang tanah yang terdampak proyek tol telah diselesaikan. Bagi warga yang belum sepakat dengan ganti rugi akan dicarikan solusi sampai ada titik temu melalui musyawarah mufakat.

Dikatakan, pada pemberian ganti rugi tahap pertama, sebanyak 14 warga Desa Sumbersari yang tanahnya terkena jalan tol menerima ganti rugi untuk persawahan seluas 7,8 hektare dengan jumlah uang sekitar Rp 30 miliar. Sedangkan tanah banda desa yang terkena jalan tol sekitar 14 hektare.

”Warga menerima ganti rugi dalam bentuk tabungan, tanpa ada pemotongan sepeser pun. Pembayaran ganti rugi ini diberikan setelah warga sepakat melepas tanahnya untuk pembangunan jalan tol,” jelasnya.

Kepala Desa Sumbersari, Sujarwo, mengaku lega warganya yang awalnya tidak mau melepaskan tanahnya untuk proyek jalan tol mulai berangsur-angsur melepas. ”Kami akan  terus melakukan upaya pendekatan kepada warga yang belum mau melepaskan tanahnya,” ujar Sujarwo.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek tol Semarang-Batang, Tedi Hardiyanto, menargetkan pembayaran ganti rugi proyek jalan tol  bisa selesai hingga akhir tahun ini.

”Pembayaran ganti rugi ini sebagai pembuktian kepada warga bahwa pembangunan jalan tol ini adalah proyek stategis pemerintah pusat,” katanya. (bud/adv/aro/ce1)