Penataan Reklame di Jalan Protokol: Ganti Baliho dengan TV LED

481
AKAN DITATA: Pemkot Semarang akan menertibkan pemasangan reklame, terutama di kawasan Simpang Lima yang telah menjadi hutan reklame. (DOK. JAWA POS RADAR SEMARANG)
AKAN DITATA: Pemkot Semarang akan menertibkan pemasangan reklame, terutama di kawasan Simpang Lima yang telah menjadi hutan reklame. (DOK. JAWA POS RADAR SEMARANG)

SEMARANG Pemkot Semarang mulai menata perwajahan kota  dari keberadaan reklame yang selama ini dianggap semrawut. Seperti di wilayah Simpang Lima yang telah menjadi hutan reklame. Pemkot akan mengeluarkan kebijakan baru terkait penggunaan materi reklame. Mengingat eranya digital, para pengelola reklame diminta mengganti baliho dengan media TV LED. Dengan begitu materi iklan akan lebih indah dilihat dan dari segi estetika juga lebih sedap dipandang.

”Saat ini kami masih menginventarisasi reklame yang ada di Kota Semarang. Inventarisasi ini juga bertujuan untuk mengetahui kondisi fisik konstruksi reklame yang ada, dan mengetahui potensi atau pemasaran iklim bisnis reklame saat ini,” kata Wakil Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, kemarin.

Mbak Ita, sapaan akrabnya, menambahkan, wali kota sudah memberikan mandat agar reklame dapat diseragamkan tidak berbentuk baliho, seng, dan MMT, namun dapat berbentuk papan iklan TV LED, utamanya di wilayah jalan protokol.

”Selain itu, diharapkan ada keseragaman pajak dengan jenis yang berbeda, sehingga dapat menarik pengusaha reklame mengembangkan bisnisnya di Kota Semarang,” ujarnya.

Anggota Komisi B DPRD Kota Semarang, Danur Rispriyanto, meminta pemkot lebih optimal dalam penarikan pajak reklame, karena potensi pajak dari sektor tersebut cukup besar. Namun banyak pajak reklame yang belum bisa tertagih atau masa izinnya sudah habis, tapi tetap berdiri.

Saat ini pemkot memiliki target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pajak reklame sebesar Rp 6 miliar. ”Saat ini, antara DPRD dan Pemkot Semarang sedang mencari regulasi yang tepat menaikkan potensi PAD dari reklame, melalui Pansus Reklame DPRD Kota Semarang,” jelas Danur.

Politisi Partai Demokrat ini menambahkan, pendapatan dari sisi pajak reklame di Kota Semarang saat ini cukup besar dibanding retribusinya. ”Nantinya penataan reklame akan diawali dengan sistem zonasi dan jalan protokol, utamanya di kawasan Simpang Lima yang saat ini sudah menjadi hutan reklame,” tandasnya. (zal/aro/ce1)