SEMARANG – DPRD Kota Semarang menyoroti usulan kenaikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Pemkot Semarang 2017. Usulan kenaikan TPP sebesar 43 persen dinilai belum seimbang dengan peningkatan kinerja pegawai selama ini. Pasalnya, dewan melihat pelayanan publik belum maksimal. Dewan mengaku masih banyak menerima keluhan dari masyarakat terkait kinerja pelayanan publik.

”Selama ini masih banyak keluhan dari masyarakat terkait pelayanan publik. Seharusnya kinerja pegawai ditingkatkan terlebih dahulu. Sehingga pelayanan publik memuaskan. Alasan pemkot, kenaikan TPP untuk meningkatkan kinerja,” kata anggota Komisi A DPRD Kota Semarang Wisnu Pujonggo, usai rapat Paripurna DPRD Kota Semarang di gedung DPRD Kota Semarang, Senin (14/11) lalu.

Ia menilai, usulan kenaikan TPP Pegawai Pemkot Semarang 2017 tersebut belum sesuai dengan kinerja selama ini. ”Masih banyaknya keluhan masyarakat terkait kedisiplinan maupun pelayanan pegawai dalam menjalankan tugasnya perlu pembenahan,” kata politisi Golkar ini.

Dia menyebut contoh kinerja yang kurang maksimal, misalnya anggaran yang sudah dialokasikan ternyata tidak terserap maksimal oleh beberapa SKPD. Faktanya, saat ini memiliki sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) kurang lebih Rp 1,1 triliun. ”Nilai tersebut tidak sedikit. Bahkan setiap tahun cenderung bertambah,” ujarnya.

Anggota DPRD lain, Joko Susilo, juga menilai demikian. Menurutnya, kedisiplinan PNS masih perlu ditingkatkan. Sebab, selama ini seringkali masih ditemui ada PNS keluar kantor tidak dalam urusan kerja.

”Ini masih perlu dievaluasi. Selain itu, saat ini juga masih ada kelurahan yang hanya memiliki satu kepala seksi. Sehingga memiliki beban kerja lebih berat dibanding PNS yang ada di tempat lain,” kata politikus PDIP ini.

Ketua Komisi D, Rukiyanto, menegaskan, kinerja PNS selaku pelayan masyarakat harus dimaksimalkan. Bukti kinerja maksimal adalah kepuasan publik dalam menerima pelayanan. Jika masih banyak ditemukan keluhan, tentu ada kinerja yang kurang maksimal.

”Praktik pungli (pungutan liar) misalnya. Apakah sudah benar-benar dapat diberantas. Ini perlu dipastikan agar tidak mengganggu pelayanan,” tandasnya.

Pihaknya memberi apresiasi kepada Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi yang belakangan memberikan sanksi tegas terhadap oknum pegawai pungli. Tetapi, praktik-praktik melanggar seperti itu apakah dipastikan tidak terjadi di bagian pelayanan yang lain.

”Kalau pungli masih terjadi ya TPP jangan dinaikkan,” katanya.

Wakil Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, mengatakan, Pemkot Semarang mengusulkan kenaikan TPP 2017 sebesar 43 persen dari tahun lalu. Usulan tambahan penghasilan tersebut dasarnya atas penghilangan honor-honor kegiatan dan penghematan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) bagi PNS.

”Selama ini, anggaran untuk honor-honor kegiatan pegawai mencapai Rp 70 miliar dan SPPD Rp 20 miliar. Sehingga terjadi penghematan dengan pergeseran anggaran untuk kenaikan tambahan penghasilan totalnya Rp 90 miliar,” bebernya.

Dijelaskannya, usulan kenaikan TPP tersebut juga sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006.

”Harapan kami, kenaikan ini memperhatikan kesejahteraan PNS. Jika kesejahteraan terpenuhi, kinerjanya harus semakin baik. Nanti juga diterapkan reward dan punishment bagi yang melakukan pelanggaran,” katanya.

Hevearita menegaskan, jika PNS telah diberikan kenaikan TPP yang besar, tetapi memiliki kinerja buruk, maka diberlakukan punishment (hukuman).

”Hukumannya tidak hanya berupa pemotongan TPP 5 persen. Tapi juga bisa penurunan pangkat hingga tidak naik gaji,” tegasnya.

Justru, kata dia, kenaikan TPP ini agar bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik. Apabila diketahui pungli, pasti sanksinya akan lebih berat. (amu/aro/ce1)