SEMARANG – Omzet bisnis hiburan syahwat dan karaoke di kompleks Lokalisasi Sunan Kuning diperkirakan mencapai Rp 500 juta sehari atau Rp 15 miliar sebulan. Tercatat, ada sebanyak 177 wisma karaoke, 158 mucikari, dan 488 pekerja seks komersial (PSK) di wilayah yang terdiri atas 1 RW dan 6 RT ini. Selain itu, diperkirakan ada 500-an PSK maupun pemandu karaoke freelance yang tidak terkontrol. Namun demikian, lokalisasi yang memiliki omzet Rp 15 miliar ini ternyata bebas pajak. Tak satu pun tempat hiburan di lokalisasi Sunan Kuning membayar pajak maupun retribusi kepada Pemkot Semarang.

Ketua Resosialisasi Argorejo, Suwandi, mengakui, bila selama ini tidak ada pajak hiburan di lokalisasi seluas 3,5 hektare ini. Ia menjelaskan alasan kenapa tidak ada pajak. Sebab, keberadaan tempat hiburan di Sunan Kuning dinilai ilegal atau tidak diberikan izin usaha oleh pemkot. Karena tidak memiliki izin, maka tidak membayar pajak.

”Sebenarnya, mereka semua siap membayar pajak. Jika memang ada rencana pemerintah untuk pemberlakuan pajak hiburan untuk karaoke, kami semua siap. Tetapi, konsekuensi harus diberikan izin terlebih dahulu,” kata Suwandi kepada Jawa Pos Radar Semarang, baru-baru ini.

Ia menceritakan perkembangan Lokalisasi Sunan Kuning. Sejak beroperasi kali pertama kisaran 1966 silam, lokalisasi ini ditolak warga, dan sempat ditutup pada 1983. Kemudian pindah ke daerah Pudakpayung. ”Dulu masyarakat menutup diri untuk praktik prostitusi. Pasca ditutup, Sunan Kuning bersih dan kosong. Mereka pindah ke daerah Pudakpayung,” jelasnya.



Beberapa tahun kemudian, lokalisasi di Pudakpayung itu pun ditolak warga setempat. Mereka kembali dibubarkan, dan lokalisasi itu pun rata dengan tanah. Dampaknya saat itu, para kupu-kupu malam justru berkeliaran di sudut-sudut perkotaan. ”Penutupan lokalisasi tersebut tidak diikuti dengan solusi baik. Sehingga para pekerja seks komersial itu malah ucul di perkotaan. Banyak yang berkeliaran di tepi jalan,” katanya.

Pada 1993, Pemkot Semarang bersama DPRD Kota Semarang saat itu masa pemerintahan Wali Kota Semarang Sutrisno Suharto, memberi kebijakan baru. Para PSK yang berkeliaran di sudut perkotaan dikembalikan ke Sunan Kuning agar tidak mengganggu ketertiban. Keberadaan lokalisasi ini lebih ditata karena dilakukan pendampingan dan pembinaan. ”Mereka kembali lagi Sunan Kuning. Pasca penutupan sampai sekarang tidak ada pajak apa pun yang dipungut oleh pemkot. Kalau sebelum penutupan itu, ada pajak kamar,” ujarnya.

Sejak saat itulah dilakukan pendampingan dan pembinaan terhadap para PSK. Pada 19-21 September 2003 dalam sebuah seminar, Lokalisasi Sunan Kuning resmi dijadikan tempat rehabilitasi. Memiliki tiga program utama, yakni kesehatan, pengamanan, dan pengentasan.

”Saya mengumpulkan tokoh-tokoh seluruh Indonesia, lokasi ini menjadi Resosialisasi Argorejo. Sosialisasinya, kami melakukan pendampingan, pendidikan, pendekatan kesehatan, terutama mencegah penyebaran HIV/AIDS. Sampai saat ini ada dokter yang mengecek rutin dan memiliki sejumlah fasilitas kesehatan seperti Puskesmas,” kata pria yang juga menjabat sebagai Ketua Resosialisasi se-Indonesia ini.

Ia mengelola Argorejo bekerja sama dengan banyak elemen, baik pemerintah maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Selain itu, para anak asuh mendapatkan pendampingan dan pelatihan secara berkala. Setiap pagi,  para anak asuh diwajibkan mengikuti pelatihan program rehabilitasi mulai tentang kesehatan hingga wirausaha mandiri. Misalnya, pelatihan memasak, membuat roti, menjahit pakaian dan lain-lain. Termasuk dibantu permodalan hingga dilakukan pendampingan jika sudah memiliki usaha. Sehingga mereka memiliki harapan untuk masa depan lebih baik. Tetapi ketika malam, mereka diperbolehkan melayani tamu.

”Hingga kini, Sunan Kuning menjadi percontohan lokalisasi berbasis resosialisasi di Asia Tenggara. Tujuannya memperbaiki harkat dan martabat anak asuh. Saat ini, ada 177 wisma dan 488 anak asuh. Banyak yang sudah terentaskan,” terangnya.

Dalam perkembangannya, lanjut Suwandi, tempat prostitusi yang direhabilitasi ini lambat laun berubah fungsi. Dari semula murni prostutusi, kini beralih menjadi tempat hiburan karaoke. Sebanyak 177 wisma tersebut menjadi tempat karaoke. Para pekerja seks juga beralih menjadi pemandu karaoke (PK).

”Gaji PK per jam Rp 60 ribu. Tarif room per jam Rp 30 ribu. Mereka lebih untung bekerja menjadi pemandu karaoke ketimbang menjadi pekerja seks, penghasilannya lebih banyak,” katanya.
Penghitungan omzet, kata Suwandi, masing-masing wisma paling sedikit mampu menghasilkan omzet Rp 1 juta per hari. Transaksi seks anak asuh dalam satu malam rata-rata 250 kali. Total transaksi uang dalam sehari berkisar Rp 500 juta. ”Pernah kami hitung dalam satu bulan, perputaran uang rata-rata mencapai Rp 15 miliar,” beber Suwandi.

Selain itu, lanjutnya, lokalisasi ini mempekerjakan 240 tenaga operator karaoke, puluhan tukang laundry, toko kelontong, dan ratusan pedagang kaki lima mencari nafkah di tempat tersebut. Namun demikian, Suwandi mengakui, peralihan kamar prostitusi menjadi room karaoke ini tidak dikenai pajak maupun retribusi. Karena memang tidak berizin.


”Hanya ada iuran keamanan Rp 5 ribu per room setiap hari. Ada 30 orang tenaga keamanan. Kalau disuruh memilih, warga sini justru lebih memilih bayar pajak dan dilegalkan. Tetapi yang terjadi saat ini, semua tidak ada pajak, karena memang tidak diberi izin oleh pemerintah. Artinya semua wisma yang saat ini beralih menjadi tempat hiburan karaoke tidak ada izinnya,” katanya.

Lurah Kalibanteng Kulon, Tri Hardjono, mengatakan, pihak kelurahan juga tidak ada pungutan retribusi di Sunan Kuning. Ia mengakui asal-usul keberadaan tempat tersebut dikenal sebagai tempat prostitusi. Namun perkembangannya sekarang beralih menjadi tempat usaha hiburan karaoke.

”Dua kamar dibongkar dan dijadikan satu room karaoke. Pengurus telah berusaha untuk dicarikan izin, tetapi pemkot tidak berani memberi izin. Jika diberikan izin, artinya dilegalkan atau resmi. Jadi, statusnya bisa dibilang wilayah ’abu-abu’, sehingga pemkot tidak berani,” tegasnya.
Pihaknya juga mengaku, masih banyak perda yang belum dilaksanakan, karena belum dilakukan sosialisasi.

”Saya sih sepakat (dilakukan penertiban pajak). Tetapi untuk konteks pajak hiburan di Argorejo perlu waktu cukup lama untuk sosialisasi aturan itu. Mungkin butuh kurang lebih 5 tahun untuk pembinaan dulu. Kalau ditutup pun belum memungkinkan, karena dampaknya malah melebar. Maka selama ini, kami berikan pembinaan, seperti menjahit, salon dan lain-lain,” katanya.

Pihaknya mendukung penuh pihak pengelola untuk melakukan pendampingan dan pembinaan. Beralihnya praktik prostitusi ke bisnis karaoke saat ini cukup mampu mengubah kondisi. ”Anak asuh saat ini beralih menjadi pemandu karaoke, dulu PSK, sekarang PK. Lebih banyak PK. Kalau dipersentase tinggal 5 persen PSK-nya.
PK pun hanya satu dua orang saja yang bisa diajak kencan. Bisa dicek. Apalagi, risiko kesehatan juga lebih aman. Kalau PSK kan rentan terkena penyakit, belum lagi rentan menjadi korban kekerasan seksual,” ujarnya.

Fokus saat ini memberi pembinaan untuk mengentaskan mereka dari ’lembah hitam’ tersebut. Pengurus bekerj asama dengan lembaga-lembaga, pemerintah, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMK) untuk bersama-sama mengentaskan mereka. ”Saya selaku lurah merasa berterima kasih kepada pengurus. Tempat hiburan ini kami bina, Ada 6 RT, mulai Senin, Selasa, Rabu dan Kamis dilakukan kegiatan pembinaan rutin. Mulai  pemeriksaan kesehatan dan seterusnya,” katanya.

Bisnis room karaoke, lanjut Tri, merupakan salah satu alternatif agar pelan-pelan praktik prostitusi berkurang. Namun bila dikaitkan dengan pemberlakuan pajak, lokasi tersebut perlu diurus perizinannya terlebih dahulu.

”Kami siap-siap saja kalau ditarik pajak, tetapi diberi izin usaha. Pemkot pun tidak berani memberi izin, ya karena melihat tempat ini masih dikenal sebagai tempat prostitusi. Kondisi saat ini ya memang masih seperti itu,” ujarnya.

Ketua LPMK Kalibanteng Kulon, Asror, mengatakan, pihaknya secara keseluruhan membawahi pembinaan di lingkup kelurahan. Termasuk Resosialisasi Argorejo RW 4, yang terdiri atas 6 RT. ”Bekerja sama pengurus, kami mengelola parkir masuk. Dananya digunakan untuk biaya pembanguan fasilitas publik. Sebelum ada bantuan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang), semua pembangunan fasilitas berasal dari situ. Mulai fasilitas jalan, paving, puskesmas, hingga masjid,” katanya.

Setiap bulan juga memberi pelatihan kewirausahaan agar para anak asuh bisa terentaskan dan kembali ke masyarakat normal. Kegiatan keagamaan pun dilakukan secara rutin di masjid di kompleks Argorejo. ”Masjid itu dibangun menggunakan iuran warga. Bahkan setahun sekali setiap bulan Rajab ada pengajian akbar secara rutin yakni mujahadah bil mustaghfirin. Pengunjungnya tak kurang dari 5 ribu orang. Sudah delapan tahun berjalan,” bebernya.

Ia menyebut, banyak mantan PSK yang saat ini telah mandiri menjadi pengusaha, mulai butik, salon dan berdagang lainnya. Bahkan banyak pula mantan PSK yang sudah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. ”Mereka sudah punya rumah, mobil dan naik haji. Saat ini sudah mandiri. Banyak juga yang sudah mentas, tapi tidak mau pergi dari SK. Sebab, mereka justru bangga pernah menjadi bagian dari SK. Mantan PSK yang sudah berhasil ini juga memberi pendampingan kepada anak asuh,” katanya.

Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang, Mualim, mengatakan perda yang mengatur pengusaha hiburan harus menjadi acuan. Sehingga keberadaan semua tempat hiburan, bisa memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Semarang. ”Apa pun yang namanya tempat hiburan harus memiliki perizinan dan membayar pajak. Jika tidak berizin harus dibongkar. Semua yang berizin harus membayar pajak,” tegasnya.

Ia mengaku, hingga saat ini masih banyak pengusaha tempat hiburan tidak taat terhadap aturan perda. Celakanya, penegakan perda di Kota Semarang masih sangat lemah. ”Jika ada tempat hiburan tak berizin, harus ditertibkan. Kalau perlu dibongkar,” katanya. (amu/aro/ce1)