Kebocoran Retribusi Parkir dan Pasar Disorot

264

SEMARANG – Pengelolaan parkir oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo), dan pengelolaan retribusi pasar oleh Dinas Pasar Kota Semarang dinilai masih buruk. Dua pos itu minim menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang. Padahal potensi di lapangan sangat besar. Diduga masih banyak kebocoran pendapatan dari dua pos tersebut. Hal itu terus menjadi sorotan para wakil rakyat.

Saat ini, upaya pembenahan pengelolaan parkir tengah dilakukan. Di antaranya, penerapan parkir meter yang menggunakan perangkat digital untuk pengelolaan parkir di Kota Semarang.

”Ya, kami mendukung adanya upaya penerapan alat digital. Diharapkan kebocoran bisa lebih ditekan. Tapi, bagi saya, kuncinya adalah di sumber daya manusianya. Mau pakai alat secanggih apa pun, kalau SDM curang, maka PAD akan tetap bocor,” tegas Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang, Mualim, kepada Jawa Pos Radar Semarang di Gedung DPRD Kota Semarang, Jumat (11/11).

Dikatakannya, selama ini SDM menjadi persoalan krusial yang harus dibenahi. Termasuk harus bisa melepaskan diri dari praktik premanisme dalam pengelolaan parkir.

”Soal pengelolaan retribusi parkir dan retribusi pasar ini terus kami kejar. Biar ada peningkatan. Saat ini, masih jauh dari target. Padahal kalau berbicara aset pendapatan parkir maupun retribusi pasar, seharusnya menjadi sumber PAD yang diandalkan di Kota Semarang,” katanya.

Pengelolaan retribusi parkir dan pasar, lanjut Mualim, harus terus dipantau karena rawan terjadi kebocoran. Kenapa tidak bisa memenuhi target? Ini harus bisa diurai. Misalnya parkir di sekitar pasar itu dikelola secara benar atau tidak.

”Soalnya untuk parkir di pasar ini tidak dikelola Dishub, tapi dikelola oleh Dinas Pasar. Datanya harus jelas, berapa jumlah pedagang di setiap pasar. Apakah benar sudah ditarik? Kalau sudah ditarik, uangnya disetorkan benar apa tidak? Ini berkaitan dengan SDM dan ketegasan pimpinan,” ujarnya.

Akibat pimpinan tidak tegas, lanjut Mualim, uang retribusi banyak terjadi kebocoran. Permasalahan utama berada di sistem pengelolaannya tidak maksimal. ”Kalau berkaitan dengan pengelolaan, otomatis ini berkaitan dengan SDM tidak profesional. Kami menginginkan pengelolaannya lebih bagus dan  dimaksimalkan,” katanya.

Untuk memantau perkembangan PAD ini, kata Mualim, DPRD Kota Semarang melakukan evaluasi setiap enam bulan sekali. Ini diharapkan bisa menemukan kendala sekaligus solusi agar PAD maksimal. Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah), ditargetkan PAD masing-masing meningkat 12,5 persen.

”Harus ada peningkatan. Semuanya ditargetkan bisa meningkat 12,5 persen. Saya tidak mau, hanya berhenti karena sudah memenuhi target. Kalau bisa lebih dari itu. Selama ini Dishub dan Dinas Pasar, tidak memenuhi target,” ujarnya.

Kalau sumber daya manusia yang mengelolanya bertanggung jawab, Mualim yakin keduanya bisa dengan mudah memenuhi target. ”Kalau manusianya benar, tentu hasilnya juga benar.
Saat ini, capaian secara global baru mencapai 29,6 persen dari target keseluruhan,” katanya. (amu/aro/ce1)

Silakan beri komentar.