PELAYANAN MAKSIMAL : Salah satu Container Crane yang masih dioperasionalkan secara manual, karena untuk menyeimbangkan dengan gelombang laut yang mempngaruhi posisi kapal saat bersandar. ( IDA NOR LAYLA/JAWA POS RADAR SEMARANG)
PELAYANAN MAKSIMAL : Salah satu Container Crane yang masih dioperasionalkan secara manual, karena untuk menyeimbangkan dengan gelombang laut yang mempngaruhi posisi kapal saat bersandar. ( IDA NOR LAYLA/JAWA POS RADAR SEMARANG)

BERBEDA dengan yang dulu. Terminal Peti Kemas Semarang (TPKS) sekarang ini, benar-benar bersih, modern dan jarang ada orang berlalu lalang kecuali sopir truk dan beberapa orang yang sedang melakukan perbaikan peralatan. TPKS saat ini dilengkapi fasilitas kedalaman alur -11 LWS dan kedalaman kolam -9,5 LWS.

Tak hanya itu, dilengkapi pula dengan sistem polder atau beton yang dibangun di sepanjang dermaga 600 meter yang memiliki lebar dermaga 25 meter. Kondisi dermaga juga sangat aman dari banjir serta aman dari air laut yang melimpas masuk. Bahkan, untuk mengatasi air hujan yang menggenang di dermaga maupun di lapangan penumpukan atau areal container yard (CY), telah dilengkapi rumah pompa yang secara otomatis menyedot air hujan yang kemudian dialirkan ke laut. Sehingga kondisi dermaga maupun CY tetap bersih, kering dan aman.

“Dulu pada 2010 sebelum ada pengembangan, TPKS hanya memiliki panjang dermaga sekitar 105 meter. Namun sejak Januari 2016, total panjang dermaga 600 meter dengan penambahan lapangan penumpukan menjadi 5,3 hektare,” kata Manager Operasi dan Komersial Pelindo III Terminal Peti Kemas Semarang (TPKS), Edy Sulaksono.

Di sepanjang dermaga dilengkapi dengan container crane (CC) sebanyak 7 unit. Dalam pantauan Jawa Pos Radar Semarang, Rabu (9/11) kemarin, bertepatan dengan bersandarnya 3 unit kapal barang. Yakni Kapal Olivia, Kapal Teguh Samudra dan Kapal Meratus. Dari ketiga kapal tersebut, Kapal Meratus merupakan kapal yang melayani rute domestik di dalam negeri Indonesia. “Pelabuhan Tanjung Emas sejak Juli 2001 telah melayani rute internasional. Namun sejak November 2012, sudah melayani rute domestik. Dengan adanya program tol laut dari Pak Presiden Joko Widodo (Jokowi), rute domestik lebih ditingkatkan pelayanannya,” kata Edy.

Beberapa CC dari 7 CC yang ada di dermaga tersebut, sedang dioperasikan secara manual untuk memindahkan kontainer dari kapal ke CY dan sebaliknya dari CY ke kapal. Perlu diketahui, ada 6 areal CY yang total luasnya sekitar 247.990 meter persegi dengan kapasitas untuk menampung kontainer hingga 18.838 teus. Dalam pengamatan Jawa Pos Radar Semarang, areal CY juga semakin bersih, tidak ada sisa pembuangan bahan bakar solar yang biasa digunakan untuk mengoperasikan Rubber Tyred Grantry (RTG) atau alat crane manual, minim pencemaran dan tak banyak orang berlalu lalang kecuali beberapa sopir trailer dari pihak TPKS maupun sopir trailer yang hendak mengangkut kontainer ke lokasi tujuan di luar pelabuhan, serta petugas yang sedang melakukan renovasi bandara. Perlu diketahui, TPKS memiliki 23 unit trailer yang siap siaga meningkatkan pelayanan arus angkut kontainer dari kapal ke CY atau sebaliknya.

Sejak kapan pelabuhan semakin bersih? Salah satu Asisten Manager Pelindo III TPKS, Susetyo mengungkapkan bahwa TPKS telah memenuhi konsep green port dan melakukan modernisasi fasilitas dan pelayanan. “Sehingga seluruh fasilitas di TPKS sekarang semakin bersih, minim pencemaran lingkungan, lebih ramah lingkungan dan lebih aman safety),” kata Susetyo yang didampingi Humas TPKS, Saifullah, kemarin.

Dijelaskan Edy, bahwa semula TPKS hanya dilengkapi 7 unit CC dan 16 RTG. Sejak September 2016, sudah dilengkapi 11 unit Automated Rubber Tyred Gantry (ARTG) atau alat crane otomatis. Namun untuk RTG-nya (manual) akan semakin dikurangi, sehingga saat ini tinggal 12 unit, lantaran 1 unit di antaranya dikirim ke Palabuhan Banjarmasin dan yang 3 unit dikirim ke Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. “Karena posisi kapal sangat dipengaruhi oleh gelombang laut, CC memang masih dioperasikan secara manual, belum otomatis seperti ARTG,” kata Edy kepada Jawa Pos Radar Semarang saat ditemui di kantornya, kemarin (9/11).

Dari 11 unit ARTG yang berada di CY tersebut, dioperasikan dari control room di gedung TPKS lantai 3. Ketika Jawa Pos Radar Semarang melihat dari dekat control room tersebut, terdapat 4 unit table ross yang digunakan untuk mengoperasikan 11 ARTG dari jarak jauh. Begitu ada trailer masuk hendak mengangkut kontainer di CY (Pelabuhan Tanjung Emas) ke tempat tujuan, monitor dari salah satu table ross tersebut secara otomatis menyala dengan sendirinya. Setelah itu, petugas jaga, yakni Operator ARTG Pelindo III Cabang TPKS, Sukma Aji, langsung tanggap dan melakukan komunikasi jarak jauh dengan sopir trailer untuk memastikan kontainer telah aman diletakkan di atas trailer. Ternyata hanya butuh waktu sekitar 5 menit, operator dari control room sudah bisa memindahkan kontainer dari CY ke atas trailer untuk kemudian dibawa sopir ke tempat tujuan. Tidak hanya itu, termasuk melayani sopir trailer TPKS juga hendak mengangkut kontainer ke dalam kapal kembali.

“Dengan digitalisasi peralatan, dipastikan tidak ada kesempatan bertemunya antara pengguna jasa dengan operator TPKS. Tentu saja hal itu membebaskan para petugas dari dugaan adanya pungutan liar (pungli),” kata Sukma Aji yang didampingi Saifullah.

Diakuinya, dalam sehari dirinya bisa memindahkan rata-rata sebanyak 365 kontainer/hari. Dengan digitalisasi alat, diakuinya, sangat menunjang aktivitas bongkar muat barang/kontainer lebih cepat sehingga turut memperpendek dwelling time. Namun persoalan dwelling time juga berkaitan dengan instansi lain, tidak hanya TPKS. “Digitalisasi alat, selain meminimalisasi bertemunya operator TPKS dengan pengguna jasa, secara otomatis mengurangi tingkat kepentingan pihak tertentu atau oknum tertentu. Ini meminimalisasi terjadinya pungutan liar (Pungli),” tandasnya

Hal tersebut dibenarkan oleh Edy Sulaksono. Bahwa, TPKS sekarang bisa dibilang termodern di Indonesia. Bahkan, tahun 2017 mendatang masih akan ditambah 9 unit ARTG, sehingga total menjadi 20 unit ARTG untuk menunjang percepatan pelayanan bongkar muat aktivitas pelabuhan pengeluaran dan pemasukan barang dari pelabuhan keluar pelabuhan.

Dengan penggunaan ARTG tersebut, maka diterapkan pula gate otomatis yang lebih modern. Dijelaskan Edy, kalau dulu sopir trailer harus menyerahkan barcode ke petugas gate, petugas yang melakukan entry data ke sistem, kemudian petugas mencetak job slib yang berisi alokasi petikemas dan sopir baru bisa menuju lapangan.

Sedangkan sekarang, katanya, sopir trailer hanya cukup menempelkan barcode ke scanner reader lalu melakukan finger scan dan menempelkan ID Scan ke reader, kemudian kamera OCR secara otomatis mendeteksi nomor dan dermaga petikemas, termasuk secara otomatis mendeteksi berat timbangan. Kemudian, sistem akan langsung mencetak job slip secara otomatis.

“Jadi, kalau ada yang menuduh ada pungli di TPKS, itu sangat tidak benar. Pelayanan yang serba otomatis dan modern tersebut, petugas tidak bisa bertemu dengan para pengguna jasa. Sehingga pungli sangat sulit dilakukan,” tandas Edy yang bangga dengan penghargaan dari Kementrian PAN RB kepada Tanjung Emas yang berhasil melakukan inovasi pelayanan publik dengan polder system sepanjang pelabuhan.

Modernisasi alat tersebut, imbuh Edy, merupakan salah satu upaya TPKS dalam mendukung konsep tol laut. Tol laut merupakan jalur kapal yang terjadwal dan kontinyu dari Jawa ke Indonesia Timur untuk mengatasi disparitas harga barang kebutuhan masyarakat luas.

Sebelum ada program tol laut, jelasnya, memang sudah ada kapal yang ke Indonesia Timur, kebanyakan kapal swasta. Namun kapal-kapal tersebut tidak rutin, karena menunggu penuh barang yang hendak diangkut, baru berlayar. Sehingga jadwal berlayarnya, benar-benar tidak bisa dipastikan.

Lebih tragis lagi, karena tidak ada barang yang bisa diangkut balik saat kembali ke Jawa, akhirnya pengusaha dikenai tarif angkut dobel pulang pergi oleh pemilik kapal. Karena itulah, biaya transportasi menjadi sangat mahal, menyebabkan harga barang kebutuhan masyarakat di Indonesia Timur melambung tinggi jika di bandingkan di Jawa. Kondisi tersebut menyebabkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia Barat dan Timur sangat timpang.

“Memang Pelabuhan Tanjung Emas Semarang sangat gencar melakukan peningkatan pelayanan, namun tidak dilewati oleh program tol laut. Meski begitu, dalam lingkup Pelindo III, Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya menjadi bagian terpenting dalam program tol laut. Hal itu juga tak mengurangi kepedulian manajemen TPKS untuk mendukung program tol laut. Bahkan jika seandainya nanti dimasukkan dalam jalur tol laut, maka Tanjung Emas sudah siap dari berbagai aspek dan sektor,” kata Edy.

Karena Tanjung Emas tak dilewati program tol laut, imbuhnya, barang atau kontainer dari Tanjung Emas yang hendak dikirim ke Indonesia Timur, memang harus dibawa dulu ke Surabaya terlebih dahulu. Sesampainya di Surabaya, barang dipindahkan ke kapal yang mnuju ke Indonesia Timur.

“Sedangkan bentuk dukungan TPKS terhadap program tol laut, TPKS yang dulunya hanya melayani rute internasional, kini meningkatkan pelayanan bagi kapal dengan rute domestik. Bahkan TPKS menerapkan program diskon handling antara 20-30 persen bagi kapal rute domestik sejak 2015. Sedangkan 2013-2014 diskonnya 40 persen,” tandasnya.

Kapal rute domestik yang biasa bersandar di Tanjung Emas, tuturnya, adalah Kapal Meratus yang jadwalnya seminggu 3 kali dan kapal Intan Daya seminggu sekali. Edy mencontohkan, satu kontainer ukuran 20 feet biayanya sekitar Rp 625 ribu, dengan adanya diskon 30 persen maka tarifnya tinggal Rp 437.500.

“Dengan adanya diskon, yang dulunya dari Jakarta ke Semarang memakai jalur darat karena lebih murah, sekarang lebih banyak memakai jalur kapal laut. Tentunya, hal itu mengurangi kepadatan arus lalu lintas dari Jakarta ke Semarang, mengurangi kemacetan, dan jalan terpelihara. Sebulan lalu, turut mengirim beras Bulog dari Jateng dengan kapal domestik ke kalimantan,” tuturnya.

Dengan adanya program diskon tersebut, tingkat kunjungan kapal terus meningkat. Rata-rata 55-65 unit kapal per bulan. Rinciannya, untuk kapal feeder service sekitar 70 persen, kapal direct service 20 persen dan domestic service memang masih kecil, hanya 10 persen. Sedangkan arus petikemas sepanjang tahun 2015 sekitar 608.201 Teus, ada peningkatan 6 persen dibandingkan dengan arus petikemas pada 2014 yang tercatat 575,671 teus. Sedangkan tahun 2013 hanya 498.703 teus, tahun 2012 hanya 457.055, tahun 2011 hanya 427.468 teus dan tahun 2010 hanya 384.522 teus. “Sedangkan tahun 2016 ini ditargetkan 658.352 teus, telah terealisasi 70 persen pada Januari-September 2016 yang terbukukan 455.872 teus. Tetap optimistis, target tersebut akan terpenuhi,” tuturnya.

Rute pelayaran petikemas internasional ke TPKS, di antaranya yang direct service meliputi Hongkong, China dan Taiwan. Sedangkan feeder service dari Afrika, Eropa, Timur Tengah, USA, Jepang, Malaysia, dan Singapura. Sedangkan rute domestik, meliputi Pekanbaru, Sampit Samarinda Balikpapan, Kumai, Banjarmasin, Surabaya. “Biasanya barang yang diekspor melalui Pelabuhan Tanjung Emas, meliputi polyester, kayu, furniture, garmen, tekstil, dan lainnya,” tuturnya.

Terkait dwelling time, kata Edy, yang semula 8 hari di TPKS, kini sudah bisa ditekan hanya 5 hari untuk barang impor. Sedangkan barang ekspor, hanya 1-2 hari. “Sebetulnya dari TPKS, bisa sehari saja. Namun karena ada kewenangan dengan pemeriksaan di lembaga lain yang membutuhkan proses, sehingga membutuhkan waktu. Selain itu, mengurus dokumen sebetulnya bisa dilakukan jauh-jauh hari sebelum kapal datang, sehingga begitu kapal datang sudah selesai. Tapi kebanyakan pengusaha baru mengurus dokumen setelah kapal bersandar di pelabuhan, sehingga dwelling time menjadi lama. Jadi ada banyak faktor,” jelasnya.

Sedangkan yang menjadi kewenangan TPKS, imbuhnya, adalah saat kapal datang dan barang diturunkan dan saat barang dibawa keluar pelabuhan atau gate out. Jeda waktu antara barang masuk dan keluar, dilakukan pemeriksaan dokumen yang berkaitan dengan instansi terkait, di antaranya Bea Cukai dan Bagian Karantina. Hal itulah yang memberikan kontribusi adanya dwelling time. “Namun kami selalu berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait tersebut, terutama dengan Bea Cukai dan Karantina, sehingga kini dwelling time bisa ditekan. Terakhir hanya 3 hari,” tuturnya.

Terkait tidak dilewatinya Pelabuhan Tanjung Emas dari program tol laut, menurut SM Pemasaran Kapal Barang dan Perintis PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) Persero, Capt Robert Irianto Mandagie, karena program tol laut diperuntukkan bagi pelabuhan terluar dan terpencil. Dasarnya Peraturan Presiden (Perpres) RI 106/2015 tentang penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di laut. Kemudian Kementrian Perhubungan (Kemenhub) RI diberi kewenangan sebagai pemberi tugas melalui Permenhub PM 4 tahun 2016 dan Permenhub PM 161 tahun 2016 serta menyediakan sarana prasarana pelabuhan dan peralatan bongkar muat. Sedangkan Kementrian Perdagangan (Kemendag) RI, sebagai pelaksana pemasaran dan verifikasi muatan, pemberi shipping instruction (surat perintah muat) dan pengontrol harga pasar di tempat tujuan.

“PT Pelni sebagai operator dengan tanggung jawab pengangkutan dari CY ke CY. Menyediakan transportasi untuk daerah tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan sesuai dengan trayek yang ditetapkan, dengan tetap memperhatikan dan menjaga keselamatan serta keamanan pelayaran,” jelasnya.

Tujuan tol laut tersebut, imbuhnya, untuk menjamin ketersediaan barang dan menekan disparitas harga barang pokok dan barang penting antara wilayah Jawa dan Luar Jawa. “Karena itu, PT Pelni diwajibkan menyelenggarakan pelayaran terjadwal, tetap dan teratur (liner),” tandasnya.

Ada 6 rute yang ditetapkan dan wajib dijalankan oleh Kapal Pelni. Yakni pertama, trayek Tanjungpriok Jakarta-Tarempa-Pulau Natuna. Keduam trayek Surabaya-Kalabahi-Moa-Saumlaki-Dobo-Merauke. Ketiga, trayek Surabaya-Larantuka-Loweleba-Rote-Sabu-Waingapu. Keempat, trayek Jakarta-Makassar-Manokwari-Wasior-Nabire-Serui-Biak. Kelima, trayek Makassar-Tahuna-Lirung-Morotai-Tobelo-Ternate-Babang. Dan keenam trayek Surabaya-Wanci-Namlea-Fak-Fak-Kaimana-Timika. “Untuk menjalankannya, subsidi dari pemerintah sebesar Rp 200 miliar/tahun untuk 6 trayek dengan 6 kapal yang terjadwal dan teratur,” tuturnya.

Terkait lamanya tiap trayek, jelasnya, sekitar 28 hari/trayek. Kecuali trayek Jakarta-Tarempa-Natuna hanya 14 hari, karena pelabuhan yang dilalui lebih sedikit. “Lebih menggembirakan, load factor setiap trayek sekitar 90-100 persen. Terutama yang lima trayek,” katanya.

Namun Edy menambahkan bahwa dalam program tol laut yang bertujuan mengurangi biaya transportasi dalam negeri akan dibangun pelabuhan pengepul. Saat ini sedang diusulkan beberapa pelabuhan, di antaranya Pelabuhan Belawan, Batam, Tanjung Priok Jakarta, Surabaya, Makassar dan Sorong.

Sedangkan General Manager Pelindo III TPKS, Erry Akbar Panggabean berharap Pelabuhan Tanjung Emas dijadikan bagian dari jalur program tol laut. Harapan tersebut sangat beralasan, karena Tanjung Emas sudah memiliki kesiapan infrastruktur, dengan melakukan modernisasi dan digitalisasi pelayanan. Bahkan, penggunaan ARTG Konecranes di Tanjung Emas merupakan yang pertama di dunia. Ini merupakan alih teknologi dari Finlandia. Alat ini kerja lebih konsisten, sudah komputerisasi, dan sangat handal.

“Dengan ARTG akan ada efisiensi, karena tak menggunakan bahan bakar solar lagi. Semula menggunakan bahan bakar, sekarang cukup menggunakan listrik. Dengan begitu, kebersihan terjaga, dan citra pelabuhan telah setaraf dengan negara-negara maju.,” jelasnya.

Erry menegaskan bahwa pihaknya tak mau tanggung-tanggung dalam melakukan modernisasi alat. Dengan modernisasi alat akan menaikkan nilai dan image TPKS yang positif, sehingga meyakinkan eksportir dan importir untuk menjadikan TPKS sebagai pintu gerbang. “Modernisasi alat ini untuk bisa meningkatkan priduktivitas, keselamatan kerja, efektivitas, peningkatan pelayanan prima kepada pengguna jasa.,” katanya.

Bahkan, TPKS sekarang bisa dilalui kapal dengan kapasitas hingga 2000 teus. Meski begitu, pihaknya masih akan menambah kedalaman alur kapal, dengan melakukan pengerukan kolam lagi. Sehingga kapal paling besar akan bisa bersandar dengan baik. Apalagi Jawa Tengah potensial dilalui jalur tol karena menjadi penghasil beragam komoditas pertanian atau hasil bumi maupun beragam produk ekspor lainnya seperti tekstil, garmen maupun furniture.

“Banyak hasil produksi dan hasil pangan yang bisa diangkut. Karena, aksesnya sangat strategis untuk bisa diangkut ke berbagai wilayah di Indonesia Timur. Fasilitas pelabuhan juga sudah sangat bagus, tidak akan membuat kapal menunggu lama,” kata Erry meyakinkan.

Bahkan, katanya, melalui Pelabuhan Tanjung Emas sudah mengangkut hasil bumi Jateng berupa beras yang surplus diangkut ke Kalimantan. “Kami akan lebih banyak mendorong kapal feeder atau kapal jarak sedang untuk beroperasi di Tanjung Emas. Sehingga frekuensinya akan lebih banyak,” tuturnya.

Tak hanya kapal barang yang mengangkut kontainer, Erry berharap, kapal penumpang dan kapal roro (penumpang dan barang) juga bisa melalui Tanjung Emas. “Dengan begitu, seluruh hasil bumi maupun produk dari Jateng bisa diangkut ke Indonesia Timur,” tandasnya.

Menanggapi program tersebut, Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo), Kiyatmaja Lukman, menyambut positif. Namun pihaknya mengharapkan pemberlakuan program tol laut, tidak hanya untuk kapal yang memuat kontainer, namun kapal roro yakni kapal penumpang yang sekaligus memuat barang barang kargo dengan mobil dan truk. Dengan begitu, semua barang kebutuhan bisa sampai di Indonesia Timur dengan harga yang kompetitif. Tidak seperti sekarang, biaya transportasi non kontainer masih sangat mahal.

“Padahal sebanyak 90 persen angkutan barang menggunakan truk. Persebarannya ada 150 juta di Jawa dan 30 juta di Sumatra. Sedangkan Kalimantan, Sulawesi dan Papua menggunakan jalur laut dan sungai. Dan selama ini, ankebanyak truk menggunakan moda transportasi laut dengan kapal roro untuk bisa sampai ke Indonesia Timur,” tuturnya.

Menurutnya, biaya truk atau trailer 12 meter diangkut kapal roro biayanya sekitar Rp 4,5 juta. Namun jika dikendarai sendiri melalui jalur darat untuk Jakarta-Surabaya misalnya, ongkosnya hanya Rp 2,5-3 juta. Dengan demikian, biaya angkut dengan kapal belum bisa bersaing. “Harusnya keberadaan kereta api, pesawat udara dan tol laut, tak boleh lebih mahal dari jalur darat. Kalau lebih mahal, tentunya biaya akan semakin membengkak, sehingga logistik tetap menjadi mahal,” katanya.

Hal itu dibenarkan oleh Asmen Kapal dan Pemanduan Pelindo III Semarang, Iman Santoso. Bahwa kapal roro (kapal yang mengangkut penumpang dan barang sekaligus), tidak termasuk yang mendapatkan subsidi dalam program tol laut. Sehingga biayanya masih normal. “Kapal roro tidak masuk program tol laut,” tandasnya.

Sedangkan Pengamat Transportasi Universitas Katholik (Unika) Soegijapranata, Djoko Setijowarno menyatakan bahwa program tol laut sangat patut diapresiasi, karena bertujuan sangat positif. Yakni untuk menekan disparitas harga antara Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Dengan adanya tol laut, maka pembangunan bangsa bisa dilakukan secara merata. “Namun alangkah lebih baiknya, jika subsidi juga diberikan untuk jalur transportasi darat. Sehingga harga barang kebutuhan masyarakat bisa jauh lebih kompetitif,” tandasnya.

Terkait dengan pembenahan yang dilakukan pihak Pelabuhan Tanjung Emas, Djoko sangat mengapresiasinya. Pembangunan transportasi harus dilakukan dari berbagai sektor, mulai darat, laut dan udara. Pelabuhan merupakan pintu masuk sebuah wilayah, itu bagian dari etalase bangsa juga. “Karena itu, jika pelabuhan sudah lebih modern dan serba digital, itu perkembangan yang sangat positif. Apalagi tetap mengedepankan akuntabilitas publik,” tandasnya.

Menurutnya, apa yang dilakukan TPKS sejalan dengan upaya mengimplementasikan tol laut. Yakni, revitalisasi infrastruktur pelabuhan untuk menjamin kelancaran penggangkutan barang keluar masuk pelabuhan. Pengembangan dry port atau pelabuhan darat sebagai buffer atau penyangga logistik dari pelabuhan laut (sea-port). “Yang diperlukan selanjutnya adalah mengintegrasikan pembangunan kawasan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan terutama wilayah timur Indonesia,” tuturnya. (ida.nor.layla)