Idealnya, Setahun Butuh Rp 600 M untuk Tangani Banjir dan Rob di Kota Atlas

286
Supriyadi
Supriyadi

SEMARANG – Setiap tahun, Pemkot Semarang menghabiskan anggaran kurang lebih Rp 135 miliar untuk menangani masalah rob dan banjir. Anggaran ratusan miliar itu digelontorkan untuk Dinas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Energi Sumber Daya Mineral (PSDA-ESDM). Meski begitu, pemerintah masih saja dibuat tak berdaya menghadapi dua bencana alam tersebut. Sebab, meski sudah digelontor banyak dana, rob dan banjir ini masih terus menghantui warga Kota Atlas.

Ketua DPRD Kota Semarang, Supriyadi, mengatakan, berdasarkan penghitungan anggaran yang dibutuhkan, nilai Rp 135 miliar itu masih kurang. ”Hasil hitung-hitungan, anggaran yang dibutuhkan untuk menangani rob dan banjir idealnya mencapai Rp 600 miliar setiap tahun. Selama ini, kami masih menganggarkan sebesar Rp 135 miliar setiap tahun,” katanya kepada Jawa Pos Radar Semarang.

Anggaran tersebut diperuntukkan untuk perawatan saluran, sungai, antisipasi banjir, rob dan lain-lain.

Menurutnya, kekuatan APBD Pemkot Semarang senilai Rp 4,1 triliun. Pengalokasian anggaran Rp 135 miliar untuk penanganan masalah rob dan banjir tersebut sudah melewati proses kajian.

”Kebutuhan Kota Semarang tidak hanya masalah penanganan banjir dan rob. Tapi juga penanganan masalah lain, baik bidang pendidikan, kesehatan, dan seterusnya. Sehingga untuk mencukupi anggaran penanganan rob dan banjir diperlukan subsidi dari provinsi dan pemerintah pusat,” ujarnya.

Ia mencontohkan, normalisasi Sungai Banjir Kanal Timur (BKT) yang ditargetkan pada 2017 akan dilakukan sosialisasi pembebasan lahan. Selanjutnya pada 2018, pembangunan infrastruktur dimulai. Anggaran normalisasi Sungai Banjir Kanal Timur kurang lebih ditaksir mencapai lebih dari Rp 1,8 triliun.

Dikatakan, tanpa peran pemerintah pusat, kemampuan anggaran Pemkot Semarang untuk penanganan banjir dan rob, tidak cukup.

”Banjir dan rob ini persoalan kompleks. Bukan hanya pemerintah, setiap warga perlu memiliki kesadaran terhadap lingkungan. Misalnya, tidak membuang sampah di sungai dan saluran. Ini sangat berperan melakukan pencegahan agar tidak terjadi banjir dan rob,” katanya.

Pakar Hidrologi dari Fakultas Teknik Sipil Undip Semarang, Nelwan, mengatakan, pada 1980-an tidak ada istilah rob di Kota Semarang. Rob baru muncul setelah kawasan pesisir utara Semarang yang semula tambak banyak dialihfungsikan menjadi permukiman.

”Misalnya di wilayah Tanah Mas. Tambak dialihfungsikan menjadi perumahan. Penyebab utama terjadinya rob adalah karena terjadi penurunan permukaan tanah akibat garis pantai diotak-atik untuk pembangunan,” ungkapnya.

Kabid Tata Air PSDA ESDM Kota Semarang, Kumbino, menuturkan, sejauh ini pihaknya masih terus melakukan penanganan terhadap banjir dan rob. Di antaranya, pembelian pompa portabel sebanyak 87 unit dengan anggaran APBD Perubahan 2016.

”Pompa tersebut digunakan untuk mengatasi genangan rob dan banjir yang berskala kecil. Misalnya, ada genangan air di wilayah tertentu, kami bisa langsung mendatangi,” katanya.

Selain itu, lanjut dia, masyarakat bisa meminjam pompa tersebut apabila di daerahnya tergenang air akibat banjir atau rob. ”Alat ini memang bekerja untuk mengatasi genangan air akibat banjir dan rob,” ujarnya. (amu/aro/ce1)