Dewan Akan Panggil Pengelola Minimarket Ilegal

240

SEMARANG – Komisi B DPRD Kota Semarang akan memanggil para pengelola minimarket tak berizin alias ilegal yang menjamur di Kota Semarang. Sebab, keberadaan mereka merugikan pemerintah dan perekonomian masyarakat. Terbukti, banyak toko kelontong di sekitar minimarket yang gulung tikar.

”Kami akan tindaklanjuti dengan memanggil para pengelola minimarket tak berizin. Apalagi, sekarang sudah banyak toko kelontong yang gulung tikar,” kata Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang Mualim, kepada Jawa Pos Radar Semarang, Minggu (6/11).

Namun demikian, pihaknya mengaku masih akan meminta data dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Semarang guna mengetahui minimarket yang sudah berizin. ”Yang belum berizin yang kami panggil. Ini harus dilakukan penataan sesuai aturan yang telah disetujui wali kota. Perda harus ditegakkan,” tegas Mualim.

Kepala BPPT Kota Semarang, Sri Martini, mengatakan, pada prinsipnya pihaknya hanya menerima pengajuan perizinan oleh para pengelola minimarket di Kota Semarang. Adapun persyaratannya, yakni Keterangan Rencana Kota (KRK) dan Rencana Tata Letak Bangunan (RTLB), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL), Izin Gangguan atau Hinderordonnantie (HO), serta Kajian Sosial Masyarakat.

”Kalau syarat-syarat itu lengkap, maka akan kami terima dan dilakukan proses perizinan. Jadi, kami hanya mengetahui minimarket mana saja yang berizin. Kalau yang tidak berizin, saya tidak tahu,” katanya. (amu/aro/ce1)