Tiga Oknum BLH Terbukti Pungli, Wali Kota Siapkan Sanksi Tegas

382

SEMARANG – Tiga oknum pegawai Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Semarang terbukti melakukan pungutan liar (pungli) dalam pengurusan perpanjangan perizinan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) terkait dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal). Oknum pegawai BLH itu menarik pungutan sebesar Rp 2,5 juta kepada dr Elis dari Klinik Terang Bangsa Semarang. Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi telah menginstruksikan kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan pihak inspektorat untuk memberikan sanksi tegas terhadap pelaku pungli tersebut.

”Laporannya sudah saya terima. Ada tiga teman (pegawai) BLH yang sudah kami mintai klarifikasi, dan mereka mengakui hal tersebut (menarik pungutan). Mereka beralasan untuk menunjang operasional,” terang wali kota yang akrab disapa Hendi ini kepada Jawa Pos Radar Semarang, Jumat (4/11).

Menurut Hendi, apa pun alasannya, tidak dibenarkan menarik pungutan yang tidak memiliki payung hukum. Sebab, biaya operasional pegawai sudah diatur dalam APBD. Sehingga tidak dibenarkan jika memungut dari masyarakat yang membutuhkan pelayanan.

”Alasan untuk menunjang operasional itu keliru, kalau staf pemkot itu konteksnya APBD, tidak menerima ataupun meminta dari pihak lain di luar anggaran negara. Keputusannya sudah jelas, kita lakukan tindakan,” tegas Hendi.

Wali kota sendiri telah menginstruksikan BKD dan Inspektorat untuk mengkaji sanksi yang akan diberikan sesuai dengan PP Nomor 53 Tahun 2010.  Di mana sanksi yang bisa dijatuhkan di antaranya adalah penurunan pangkat, dilepas jabatannya, hingga diposisikan sebagai staf.

”Kita lihat track record-nya dulu. Jika memang sudah lama dilakukan, maka konsekuensinya adalah pemberhentian. Namun jika baru sekali dilakukan, tentu perlu adanya tindakan pembinaan, bisa penurunan pangkat, pelepasan jabatan, atau distafkan,” tandas wali kota sembari keputusan sanksi akan dikeluarkan dalam minggu depan.

Kepala BLH Kota Semarang, Gunawan Saptogiri, menyatakan, pihaknya sudah menyerahkan sepenuhkan kepada inspektorat. Disinggung mengenai antisipasi ke depan agar pungli tidak terjadi lagi, Gunawan mengaku sudah menempel informasi terkait perizinan bebas biaya.

”(Informasi) sudah kami pajang semua, untuk pengurusan gratis. Kecuali Amdal dan UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup-Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) itu ada biaya rapat. Misalnya, mengundang ahli, itu ditanggung pemrakarsa,” ujarnya.

Kepala Inspektorat Sekda Kota Semarang, Cahyo Bintarum, mengatakan, saat ini masih dalam proses pengkajian. Sanksi pegawai yang terbukti pungli akan keluar dalam waktu dekat. ”Kita masih mengkaji, minggu depan sanksi sudah keluar,” katanya.

Seperti pernah diberitakan Jawa Pos Radar Semarang, saat Ngopi Bareng Bersama Wali Kota Semarang, Peradi, dan wartawan di Hall Balai Kota Semarang, Kamis (27/10) lalu, dr Elis dari Klinik Terang Bangsa Semarang mengungkapkan dugaan praktik pungli di kantor Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Semarang di Jalan Tapak Tugurejo Semarang.

Hal itu dialami Elis saat akan mengurus perpanjangan perizinan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Klinik Terang Bangsa terkait dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal). Dalam pengurusan izin tersebut, Elis diminta membayar Rp 2,5 juta.

”Saya ingin bertanya apakah itu biaya  resmi? Karena berdasarkan informasi yang saya dapat di internet menyebut bahwa tidak ada biaya untuk pengurusan perizinan SPPL,” kata dr Elis yang menjadi audiens dalam acara ngopi bareng tersebut.

Elis menjelaskan, ia telah berusaha mempertanyakan perihal legalitas biaya tersebut. ”Saya tanya kepada petugas di BLH Kota Semarang, apakah ada surat resmi yang menjelaskan bahwa (Rp 2,5 juta) itu merupakan biaya resmi? Petugas tersebut menjawab tidak ada surat resmi,” ujarnya.

Ia juga meminta penjelasan terkait bagaimana cara pembayarannya, apakah melalui rekening atau tunai. Petugas tersebut menjelaskan bahwa pembayaran dilakukan secara tunai.

”Saya akhirnya membayar tunai Rp 2,5 juta di kantor BLH Kota Semarang di Jalan Tapak Tugurejo Semarang. Kalau boleh saya minta surat pemerintah yang menunjukkan bahwa itu biaya resmi. Tapi, pegawai BLH mengatakan tidak ada,” ungkap Elis, yang kliniknya terletak di Jalan Arteri Utara, Kompleks Grand Maria, Semarang ini.

Dia mengaku tidak ingat siapa nama petugas tersebut. Namun demikian, ia memiliki bukti pembayaran berupa kuitansi pembayaran senilai Rp 2,5 juta tersebut. ”Saya diberikan kuitansi, ada stempel dan tertulis Sekretariat Komisi Penilaian Amdal. Tidak mencantumkan nama petugas,” katanya. (zal/aro/ce1)
JS: Gunawan Saptogiri Serahkan ke Inspektorat