2.000 Buruh Simoplas Dipecat, Gaji 7 Bulan Belum Dibayar

717

SEMARANG – Sedikitnya 2.000 buruh PT Simoplas yang beralamat di Jalan Semarang–Kendal Km 13, Tugu, Semarang, menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) alias dipecat. Ironisnya, gaji selama 7 bulan belum dibayarkan sepeser pun. Selain itu, Tunjangan Hari Raya (THR) maupun tunjangan lain juga belum diterima para buruh. Merasa dirugikan oleh pihak perusahaan, belasan perwakilan buruh mengadu ke Komisi D DPRD Kota Semarang, Rabu (2/11).

”Ada kurang lebih 1.900 buruh yang di-PHK. Itu belum termasuk staf. Jika ditambah staf, jumlahnya mencapai 2.000 orang terkena PHK. Selama 7 bulan gaji belum dibayarkan,” keluh Ketua Serikat Pekerja PT Simoplas, Ahmad Zaenudin, di Gedung DPRD Kota Semarang, kemarin.

Tak hanya itu, kata dia, THR pada Lebaran lalu juga tidak dibayarkan. Lebih parah lagi, hak BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan juga tidak dibayarkan. ”Padahal, selama ini gaji karyawan telah dipotong untuk membayar iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Sehingga saat ini karyawan yang telah di-PHK ini tidak bisa berobat menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan maupun tunjangan BPJS Ketenagakerjaan,” bebernya.

Zaenudin mengaku, telah melakukan unjuk rasa terhadap perusahaan untuk menuntut hak-hak para karyawan. Namun demikian, pihak perusahaan tidak merespons tuntutan tersebut. Bahkan hingga saat ini tidak ada kejelasan ataupun kepastian kapan hak-hak para buruh dibayarkan.

”Kami meminta DPRD Kota Semarang bisa menjembatani untuk melakukan komunikasi dengan pihak perusahaan. Sehingga permasalahan ini segera diselesaikan,” katanya.

Menurut dia, sejauh ini tidak ada upaya yang jelas dari perusahaan mengenai masalah ini. Ia mengaku memperoleh informasi dari pihak perusahaan bahwa masalah ini baru akan dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam waktu dekat.

”Salah satu orang dari pihak perusahaan beralasan karena salah mengambil strategi bisnis. Sehingga mengakibatkan perusahaan bangkrut dan tidak bisa membayar gaji karyawan,” ujarnya.

Padahal kesehariannya, lanjut Zaenudin, perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang karung plastik kemasan ini terlihat lancar saja. Pemesanan barang banyak, tenaga kerja dan mesin siap. Sehingga kebijakan PHK tersebut sangat mengejutkan dan membuat para buruh resah.

Menurut dia, langkah PHK dengan tidak membayar gaji, THR, dan tunjangan lain-lain ini merupakan kebijakan yang sangat fatal. Terlebih melibatkan ribuan buruh.

”Ini murni kesalahan pihak manajemen perusahaan sendiri dalam mengambil strategi. Order banyak, mesin dapat beroperasi normal, pekerja siap melakukan pekerjaan, tapi tidak mampu membayar gaji karyawan,” katanya.

Namun demikian, ia mengaku tidak mengetahui persis mengapa perusahaan yang terbilang besar ini bisa kolaps seketika. ”Kami tidak tahu persis apa masalah di dalam perusahaan tersebut. Tapi, kami akan menuntut hak-hak kami sampai tuntas. Apalagi soal gaji dipotong yang seharusnya untuk iuran BPJS, tapi tidak dibayarkan, ini sudah termasuk pelanggaran pidana,” ujarnya.

Ketua Komisi D DPRD Kota Semarang, Rukiyanto, mengaku prihatin atas kejadian yang menimpa ribuan karyawan PT Simoplas Semarang ini. Pihaknya mengaku akan berusaha membantu mengomunikasikan aspirasi para buruh kepada pihak PT Simoplas.

”Kami akan mendorong perusahaan untuk memberikan hak-hak karyawannya. Yang jelas, kami sangat prihatin atas situasi yang terjadi di PT Simoplas,” katanya.
Pihaknya sangat kecewa, karena pihak PT Simoplas tidak memenuhi panggilan DPRD Kota Semarang. Sehingga hingga kini nasib para buruh ini belum ada kepastian.

”Kalau perusahaan tidak hadir hari ini (kemarin), Komisi D akan jemput bola dengan mendatangi perusahaan tersebut. Sebelum RUPS digelar, kami akan ke sana (PT Simoplas, Red),” ujarnya.

Dalam audiensi di DPRD Kota Semarang tersebut, diikuti oleh perwakilan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Semarang dan serikat pekerja. Namun demikian, masalah ini tidak akan pernah terurai secara jelas selama pihak PT Simoplas tidak hadir. (amu/aro/ce1)