Drainase Kota Semarang Semrawut, Banjir Mengancam Warga

621
SEDIMENTASI TINGGI : Salah satu beghu sedang mengeruk sedimentasi di Kali Banger beberapa waktu lalu. (ADITYO DWI/JAWA POS RADAR SEMARANG)
SEDIMENTASI TINGGI: Salah satu beghu sedang mengeruk sedimentasi di Kali Banger beberapa waktu lalu. (ADITYO DWI/JAWA POS RADAR SEMARANG)

SEMARANG-Konsep penataan dan pengelolaan drainase di Kota Semarang selama ini masih semrawut. Bahkan, banyak drainase yang tidak berfungsi maksimal, akibat penataan yang tidak matang. Lebih parahnya lagi, kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarang masih minim. Akibatnya, banjir mengancam kapan saja, ketika hujan lebat turun beberapa jam.

“Kami melihat, Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang belum sepenuhnya melaksanakan amanah Perda Tata Kota 2011-2031 secara maksimal. Terbukti, sampai saat ini tidak ada Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK),” kata Wakil DPRD Kota Semarang Agung Budi Margono, Senin (31/10) kemarin.

Padahal, katanya, detail tata ruang sangat penting. Tetapi Pemkot Semarang selama ini masih belum menindaklanjuti amanah dari Perda RT/RW tersebut. “Padahal, anggarannya sudah diajukan dan disetujui,” ujarnya heran.

DPRD Kota Semarang sendiri, kata Agung, sejauh ini telah mengesahkan Perda Drainase. Perda tersebut memuat bagaimana tata ruang diperhatikan. Jika melihat isi Perda, Pemkot Semarang saat ini belum cukup sigap, untuk menjalankan beberapa amanat Perda. Bahkan, belum membentuk Peraturan Wali Kota (Perwal).

“Akibat dari ketidaksigapan ini, mengakibatkan banyak mekanisme yang tidak ditaati. Misalnya, pengembang harus menyediakan ruang terbuka hijau. Kenyataannya selama ini, para pengembang tidak taat dengan mekanisme tersebut,” katanya.

Sudah selayaknya, Kota Semarang harus memperkuat Perda RT/RW, mengingat Kota Semarang merupakan kota perdagangan dan jasa. “Sampai saat ini, kami belum mendapatkan laporan mengenai langkah Pemkot untuk membuat Perwal. Misalnya kewajiban pengembang yang memiliki lahan di atas lima hektare harus menyediakan embung dan seterusnya,” beber Agung.

Lebih lanjut, kata Agung, beberapa rencana Pemkot Semarang hingga 2031 mendatang memang telah diminta. Namun sejauh ini, antara rencana dan pelaksanaannya, belum bisa berjalan beriringan. “Contohnya persoalan Kali Tenggang, sampai sekarang belum berjalan, padahal sudah 10 tahun direncanakan,” katanya.

Kepala Bidang Perencanaan Bappeda Kota Semarang, M Farchan mengatakan, terkait belum dilaksanakannya RDTRK ruang terbuka hijau karena belum memiliki kejelasan dari pemerintah pusat. “Itu masih dikaji di Kementerian Agraria,” katanya.

Lima tahun ke dapan, kata Farhan,¬†Pemkot Semarang telah berkomitmen menangani permasalah drainase secara total. Selama ini, Pemkot Semarang juga telah sigap menindaklanjuti Perda. “Lima tahun ke depan, kami tidak main-main. Masalah drainase salah satunya adalah dengan normalisasi sungai yang ada di Kota Semarang,” katanya. (amu/ida)