Selain di Dishubkominfo, Hendi juga melakukan sidak pelayanan publik di Kantor Kecamatan Tugu. Di lokasi tersebut, Hendi mendapati mesin nomor antrean rusak. Akibatnya, mesin tidak bisa difungsikan. Selain itu juga ditemukan di kecamatan tersebut kehabisan blangko pelayanan perekaman data pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP).

”Mesin nomor antrean ini memang rusak sejak beberapa hari lalu. Nanti akan segera kami perbaiki. Pelayanan tidak terlalu terhambat kok,” kata Camat Tugu HM Yenuarso.

Sedangkan untuk blangko e-KTP sudah kosong sejak 3 bulan lalu karena belum mendapat kiriman. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Semarang sendiri juga masih menunggu kiriman dari pemerintah pusat. Namun pelayanan bagi masyarakat yang ingin perekaman data tetap dilayani. ”Diganti surat keterangan sementara sudah perekaman,” ujarnya.

Di wilayahnya dari sekitar 24 ribu warga yang wajib memiliki e-KTP, masih ada 300 yang belum perekaman data. Namun setelah dicek ulang ke-300 orang itu merupakan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang keberadaannya di luar negeri. ”Kami akan menunggu hari raya saat mereka mudik Lebaran untuk perekamannya,” katanya.

Terkait kerusakan mesin nomor antrean, Hendi meminta Camat Tugu tidak perlu menunggu anggaran dari pemkot untuk memperbaikinya. ”Seharusnya sementara bisa mengganti dengan uangnya sendiri. Supaya pelayanan kepada masyarakat di kecamatan bisa maksimal dan membuat nyaman masyarakat,” ujarnya.

Sedangkan untuk blangko perekaman data e-KTP yang habis, dirinya setuju langkah kecamatan yang menyediakan surat keterangan sementara.

Untuk menekan adanya pungli, lanjut dia, pemkot akan gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak mau jika dimintai pungli. Bagi oknum pegawai pemerintah yang tertangkap melakukan pungli juga akan dicopot jabatannya bahkan dipidanakan.

”Kita akan naikkan TPP (Tunjangan Prestasi Pegawai) untuk golongan I minimal Rp 3,5 juta, tapi jangan sekali-kali melakukan pungli, bisa dipidana, ancamannya 6 tahun penjara,” tegasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, dua Pegawai Negeri Sipil (PNS) di jajaran Pemkot Semarang dicopot dari jabatannya setelah keduanya terbukti melakukan pungutan liar (pungli). Seorang oknum PNS bertugas sebagai Kepala Seksi (Kasi) di salah satu kelurahan di Kecamatan Tugu, yakni melakukan pungli dalam pengurusan izin domisili. Sedangkan seorang lagi adalah PNS yang menjabat sebagai kasi di salah satu SKPD di Pemkot Semarang, melakukan pungli pengurusan bantuan dana Hibah Bantuan Sosial (Bansos) salah satu lembaga.

”Kedua PNS ini memang ketahuan bahwa mereka menyalahgunakan wewenang. Mereka melakukan pungli. Kami sudah melakukan klarifikasi. Mereka telah mengakui (melakukan pungli, Red). Keduanya telah kami copot dari jabatannya. Saat ini, kami melakukan pembinaan kepada keduanya dan dikembalikan sebagai staf biasa,” kata Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi di Balai Kota Semarang, Senin (24/10). (amu/zal/aro/ce1)