UNGARAN-Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Semarang dipastikan akan berkurang drastis dari sektor retribusi menara telekomunikasi. Hal tersebut merupakan imbas dari ‎keputusan MK nomor 46/PUU-XII2014 tentang penghentian retribusi menara telekomunikasi.

Kasi Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi (SKDI) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Semarang, Agus Tejo mengatakan penghentian sementara penarikan retribusi tower telekomunikasi tersebut juga berlaku untuk semua daerah. “Keputusan MK tersebut terkait dengan pengujian Undang-Undang nomor 28/2009 tentang pajak dan retribusi daerah,” katanya, Jumat (7/10) kemarin.

Padahal, potensi PAD Kabupaten Semarang dari sektor retribusi menara telekomunikasi terbilang tinggi. Berdasarkan data Dishubkominfo Kabupaten Semarang, selama tiga tahun terakhir pendapatan retribusi dari sektor tower telekomunikasi selalu mengalami kenaikan.

Pada 2012 misalnya, dari target retribusi sebesar Rp 50 juta terealisasi Rp ‎591.439.000. Pada 2013 target sebesar Rp 789.384.000 terealisasi Rp 1.692.122.000. Pada 2014 target retribusi menara telekomunikasi Rp 1.198.574.000 dan terealisasi Rp 1.320.289.000. “Pada 2015 target kami sebenarnya Rp 1.318.431.000, namun karena keputusan MK penarikan retribusi dihentikan,” katanya.

Imbas dari keputusan MK tersebut, Pemkab Semarang dirugikan karena kehilangan PAD hampir Rp 2 miliar. ‎Tower telekomunikasi yang berdiri di 19 kecamatan di Kabupaten Semarang sebanyak 242 unit. “Kami kehilangan penghasilan dari retribusi tower,” katanya.

Selama ini, dasar penarikan retribusi tower telekomunikasi mengacu pada surat Kementrian Keuangan RI Dirjen Perimbangan Anggaran tanggal 18 November 2015 nomer S-743/PK/2015. Dalam pasal 124 UU 28/2009 tentang pajak dan retribusi daerah juga sudah ditetapkannya menara telekomunikasi sebagai objek retribusi karena adanya pemanfaatan ruang.

Sementara itu, Ketua Komisi B DRPD Kab Semarang, Basari lebih mendorong Pemkab untuk dapat menutup hilangnya PAD dari sektor retribusi tower tersebut. “Seharusnya, jangan langsung di-gebyah uyah. Artinya harus melihat kondisi daerah,” katanya.

Menurutnya, tidak semua daerah siap ketika keputusan tersebut diberlakukan untuk semua wilayah. Meski begitu, dengan dikeluarkannya keputusan MK tersebut Pemkab harus bisa memaksimalkan sektor lain untuk menutup pos pendapatan yang kosong. “Pemaksimalan sektor lain harus dilakukan. Agar sektor penghasilan yang kosong dapat tertutupi dan PAD tidak terpengaruh,” katanya.

Seperti diketahui, sebelum keluar putusan MK nomor 46/PUU-XI/2014 penghitungan retribusi menara telekomunikasi yaitu 2 persen dari nilai jual objek pajak (NJOP). (ewb/ida)