Dewan Setuju Balai Kota Dipindah di Mijen

695
WACANA DIPINDAH: Pasca penambahan SKPD hasil penataan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diprediksi Gedung Balai Kota Semarang akan kian berjubel. (ADITYO DWI/JAWA POS RADAR SEMARANG)
WACANA DIPINDAH: Pasca penambahan SKPD hasil penataan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diprediksi Gedung Balai Kota Semarang akan kian berjubel. (ADITYO DWI/JAWA POS RADAR SEMARANG)
WACANA DIPINDAH: Pasca penambahan SKPD hasil penataan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diprediksi Gedung Balai Kota Semarang akan kian berjubel. (ADITYO DWI/JAWA POS RADAR SEMARANG)
WACANA DIPINDAH: Pasca penambahan SKPD hasil penataan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diprediksi Gedung Balai Kota Semarang akan kian berjubel. (ADITYO DWI/JAWA POS RADAR SEMARANG)
SEMARANG – Dampak penambahan  Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) hasil penataan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diprediksi akan membuat Gedung Balai Kota Semarang kian berjubel. Minimnya lahan parkir adalah salah satu contoh yang belakangan diterapkan aturan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kota Semarang untuk ’numpang’ parkir di lahan milik DP Mall.

Kalangan DPRD Kota Semarang setuju bila Kantor Balai Kota Semarang dipindah ke kawasan Mijen.

”Kami setuju jika balai kota dipindah di Mijen. Apalagi di sana, Pemkot Semarang memiliki aset lahan tanah seluas 50 hektare,” kata Ketua DPRD Kota Semarang, Supriyadi, kepada Jawa Pos Radar Semarang, Selasa (4/10).

Dikatakannya, penambahan SKPD hasil penataan OPD ini akan menambah kantor untuk SKPD baru di Balai Kota Semarang. Pihaknya mengakui kalau Gedung Balai Kota Semarang saat ini sudah berjubel.

”Memang, balai kota memang masih bisa mengakomodir penambahan kantor untuk SKPD baru di gedung sekarang. Tapi seandainya masih kurang, nanti kami wacanakan untuk bisa pindah ke daerah Mijen,” kata Supriyadi.

Menurutnya, jika Pemkot Semarang pindah di daerah Mijen, justru akan memiliki berbagai kelebihan dan keuntungan. Di antaranya, bisa ditata secara terpadu dan terintegrasi antara balai kota sebagai kantor pusat pemerintahan, wali kota, DPRD dan SKPD menjadi satu di Mijen.