parkir
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari lahan parkir di Kota Semarang, sebenarnya sangat besar. Namun pendapatan tersebut terbiar menguap ke berbagai oknum. Beberapa pihak sudah menyadari bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang perlu merealisasikan tentang parkir berlangganan. Tapi bagaimana realisasinya?

HAMPIR semua orang memiliki pengalaman beragam saat melakukan parkir kendaraan bermotor. Bahkan, tarif parkir sepeda motor yang ditentukan hanya Rp 1.000, memang sebagian menarik Rp 1.000. Namun di beberapa kesempatan ada yang menarik Rp 2.000 bahkan Rp 3.000, tanpa ada bukti pembayaran parkir. Apalagi kalau ada event besar, para juru parkir bisa menaikkan tarif parkir berlipat-lipat. Lantas siapa yang bisa menjamin, bahwa biaya retribusi parkir tersebut bisa dihimpun ke Kas Daerah (Kasda) Pemkot Semarang secara keseluruhan? Sulit dibuktikan akuntabilitas penghimpunan tarif parkir tersebut oleh pemerintah.

Sudah menjadi rahasia umum, sebagian hasil penarikan parkir larinya ke beberapa oknum preman, oknum aparat keamanan, oknum organisasi masyarakat (Ormas) dan oknum-oknum lainnya. Sebenarnya, yang paling menikmati hasil penarikan retribusi parkir adalah oknum tersebut, ketimbang para juru parkir yang hanya digaji tidak seberapa jumlahnya.

Ketika penarikan parkir tersebut diusulkan untuk ditertibkan dengan pola penerapan parkir berlangganan sebagaimana yang diterapkan Pemprov Jawa Timur, para juru parkir (jukir) merasa keberatan. Bahkan menolak tegas. ”Kurang setuju aja, ini kan juga orang lapangan. Ya biar ditangani orang lapangan saja. Terpenting saya setoran,” kata jukir yang akrab disapa Bang kepada Jawa Pos Radar Semarang, Minggu (25/9) kemarin.

Sebelumnya, kata Bang, sekitar 2014 telah ada sistem parkir berlangganan yang diberlakukan oleh Pemkot Semarang. Hanya saja, sistem tersebut berjalan sebentar, dan kini macet alias tidak jalan. ”Dulu ada seperti itu. Mobil ditempeli stiker berlangganan. Tapi, biarpun ada stikernya ya tetep ditarik (ongkos parkir). Jadinya lama-lama sistem ini tidak ada. Ya mungkin dari masyarakatnya sudah tidak ada yang berlangganan,” tuturnya.

Menurutnya, sistem parkir berlangganan hanya bisa diterapkan kepada masyarakat yang parkir di dalam swalayan ataupun mal. Hal itu lebih praktis dan ribet. ”Kalau diterapkan di parkiran jalan umum, ya bakal tidak bisa. Masalahnya ya itu tadi, ditariki lagi. Langganannya kepada siapa kan kita tidak tahu, padahal kita yang mengatur,” katanya.
Diakuinya, selama ia menjadi jukir menggunakan karcis resmi, telah rutin setoran kepada seseorang yang bergonta-ganti. Ia setoran sebesar Rp 12 ribu setiap harinya, dengan jam kerja mulai pukul 06.00 pagi sampai 16.00 sore.

”Karcis saya resmi, motor Rp 1000 dan mobil Rp 2.000. Kalau omzet sekitar Rp 50 ribu ada, tapi setornya hanya Rp 12 ribu atau seperempat jumlah pendapatan,” jelasnya.