MASIH adanya upeti bagi preman dari para PKL di Kota Semarang, harus disikapi secara arif dan bijaksana. Pemkot Semarang dalam hal ini harus bisa mengambil jalan tengah dengan cara mengoordinasi preman secara bagus. Sebab, jika ini dikelola bagus, bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Bisa saja petugas-petugasnya dilegalkan agar bisa membantu menarik retribusi di Kota Semarang.

Hal itu disampaikan Ketua Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) Semarang, Ngargono. Dalam penilaiannya, upeti untuk preman dari PKL bukanlah hal baru. Bahkan sampai sekarang, masih terjadi dengan berbagai dalih. Baik untuk keamanan ataupun ketenangan PKL dalam berjualan. ”Yang menjadi persoalan adalah ketika PKL ini berjualan di tempat yang dilarang, ya harus ditindak pemkot,” katanya.

Meski begitu, pemkot bisa memanfaatkan dengan mengelola atau mengoordinasi preman ini agar bisa bekerja sama. Jika ini bisa dimaksimalkan, tentu akan lebih efektif, karena sudah legal. Sedangkan pemkot bisa mendapatkan keuntungan. Artinya, mereka tetap menarik retribusi dan tentunya sudah ada ketentuan dan perjanjian dengan Pemkot Semarang dengan retribusi resmi. ”Bisa saja ini dilegalkan dengan mengkoordinir dan menertibkannya. Jadi, bisa win-win solution, bisa dibentuk Perda sendiri atau aturan dari Pemkot Semarang,” ujarnya.

Dengan catatan, PKL yang berjualan tidak di sembarang tempat dan hanya di tempat-tempat yang diperbolehkan. Karena dalam kenyataannya, konsumen atau masyarakat biasa membeli sesuka hati di tempat yang dirasa nyaman. ”Kalau untuk PKL berjualan di tempat larangan seperti trotoar, ya harus ditertibkan. Tidak boleh itu,” tambahnya.

Ngargono menilai kondisi PKL di Kota Semarang masih sangat semrawut dan belum tertib. Upaya pemkot untuk memberikan satu tempat masih belum bisa sepenuhnya disikapi satu suara oleh PKL itu sendiri. Misalnya relokasi di Pasar Kokrosono masih belum berjalan bagus karena berbagai alasan. Upaya pemkot bagus, tapi relokasi harus mempertimbangkan tempatnya yang mudah dijangkau dan pengunjung merasa nyaman.

”Jika tempatnya tidak representatif, baik PKL maupun konsumen atau masyakat enggan untuk ke sana. Hal seperti ini harus menjadi perhatian serius,” tegasnya. (fth/ida/ce1)