“Memang ini bukan hal mudah. Tapi pelaporan aset SKPD menjadi dilema tersendiri bagi manajemen pengelolaan aset di Jateng,” katanya.

Aggota pansus lain, Muhammad Rodi, menyampaikan, aturan besaran retribusi dalam pengelolaan aset daerah harus jelas.  Aset semestinya bukan hanya diekstensifikasikan kemanfaatannya saja, tapi lebih mengintensifikasi pengelolaannya. Sehingga mendapatkan angka yang sesuai dengan target yang ditetapkan sebagai pendapatan asli daerah.

Tak dipungkiri, sejumlah tanah yang merupakan aset daerah mangkrak, dibiarkan tidak terurus di beberapa SKPD. Dia mengimbau agar SKPD dapat melaksanakan tugas dalam rangka menjalankan tugas mengoptimalisasi fungsi aset daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi). 

“Jangan sampai terjebak pada pola pikir mencari uang hanya untuk memenuhi target dari DPPAD saja hingga melupakan fungsi untuk melayani masyarakat,” ungkap politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini. (amh/aro)

“Tapi karena belum dikelola dengan baik, pendapatan yang berasal dari aset belum bisa maksimal.”
Samsul Bahri
Ketua Pansus BPMD DPRD Jateng